3 hours ago
4
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Asosiasi Emiten Indonesia (AEI) menyatakan dukungan terhadap kebijakan peningkatan porsi free float saham emiten hingga 15 persen. Ketua Umum AEI Armand Wahyudi Hartono menilai kebijakan tersebut sejalan dengan upaya memperkuat struktur, likuiditas, dan daya saing pasar modal Indonesia.
AEI memandang peningkatan kepemilikan saham publik sebagai langkah strategis untuk mendorong pasar modal nasional menuju standar internasional. Armand menyampaikan AEI berada satu jalur dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bursa Efek Indonesia (BEI), serta Self Regulatory Organization (SRO) dalam membangun pasar modal yang kredibel dan berkelas dunia.
“Kami dari Asosiasi Emiten Indonesia mendukung penuh arahan-arahan dari peraturan. Untuk membuat jumlah saham yang floating menjadi lebih besar tentu arah yang baik dan akan kami dukung ke arah 15 persen,” ujarnya di Jakarta, Rabu (4/2/2026).
Armand menjelaskan AEI memiliki komitmen untuk bekerja bersama regulator, bursa, dan pelaku pasar dalam memperkuat fondasi pasar modal nasional. Sinergi tersebut diarahkan agar kebijakan peningkatan free float dapat berjalan seiring dengan kebutuhan pasar dan kepentingan emiten.
AEI menilai implementasi kebijakan tersebut perlu dilakukan secara terukur dan berhati-hati. Peningkatan porsi saham publik sangat bergantung pada kemampuan pasar dalam menyerap saham yang dilepas serta kesesuaian antara karakter emiten dan basis investor.
“Ketika meningkatkan floating ini sangat bergantung pada kemampuan pasar menyerapnya bagaimana, dengan kecocokan emiten dan investornya. Jadi tentu harus dilakukan dengan hati-hati bersama-sama,” kata Armand.
Dukungan AEI tersebut sejalan dengan agenda reformasi pasar modal yang tengah didorong regulator. OJK bersama BEI menempatkan peningkatan free float sebagai bagian dari penguatan integritas, likuiditas, dan daya tarik pasar modal Indonesia di tengah dinamika investasi global.
Pejabat Sementara Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Hasan Fawzi menyampaikan porsi free float akan didorong menjadi 15 persen dari posisi saat ini yang berada di kisaran 7,5 persen. Kebijakan tersebut dibahas bersama BEI dan AEI dalam diskusi yang digelar di Jakarta.
“Kami telah melakukan diskusi yang sangat terbuka dan konstruktif, membahas secara lebih mendalam salah satu program percepatan reformasi penguatan integritas pasar modal, khususnya terkait kebijakan peningkatan porsi free float yang akan kami dorong menjadi 15 persen,” ujar Hasan.
OJK menempatkan peningkatan free float sebagai bagian integral dari agenda reformasi pasar modal nasional. Porsi saham publik yang lebih besar dinilai mampu memperkuat struktur pasar sekaligus mendorong peningkatan likuiditas secara berkelanjutan.
Hasan menyampaikan kebijakan tersebut dirancang untuk memperluas basis investor publik serta mendorong perbaikan tata kelola emiten. Partisipasi publik yang lebih luas diharapkan memperkuat kontrol pasar dan meningkatkan transparansi perusahaan tercatat.
Reformasi pasar modal juga mendapat dukungan dari DPR RI. Dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI, parlemen mendorong OJK dan BEI memperkuat likuiditas pasar, mencegah manipulasi harga, serta meningkatkan transparansi dan kepercayaan investor.
Implementasi kebijakan peningkatan free float akan dilakukan secara bertahap dan berlandaskan asas kehati-hatian. OJK dan BEI membuka ruang dialog dengan industri serta menyiapkan pendampingan bagi emiten agar proses transisi berjalan sehat dan selaras dengan kapasitas pasar.
