1 day ago
7
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menekankan pentingnya menyelaraskan pertumbuhan ekonomi tinggi dengan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah. Hal ini ia sampaikan dalam Rapat Koordinasi Pemantauan dan Evaluasi Progres Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.
Rapat ini membahas pemerataan pembangunan wilayah, konektivitas, infrastruktur dasar, hingga perumahan. Isu pertama yang dibahas adalah pemerataan pembangunan wilayah dan tata ruang, termasuk program Integrated Land Administration and Spatial Planning.
Ia menegaskan evaluasi dilakukan untuk memastikan program berjalan sesuai target empat tahun ke depan. AHY juga menyoroti kebijakan One Spatial Planning Policy yang terintegrasi dengan One Map Policy dan Satu Data Indonesia.
Menurutnya, digitalisasi tata ruang menjadi kunci untuk menghindari pembangunan yang semrawut dan tumpang tindih. Di sektor transmigrasi, ia meminta pemaparan progres lima program unggulan serta fokus pada transformasi dan revitalisasi kawasan prioritas.
Pada isu konektivitas, AHY mengangkat kebijakan penertiban kendaraan over dimension overload (odol). Ia menilai odol menyebabkan kecelakaan lalu lintas, kerusakan jalan bernilai puluhan triliun rupiah tiap tahun, dan tidak berdampak signifikan pada perekonomian jika ditertibkan.
“Kami juga sudah terus melakukan tahapan-tahapan termasuk sosialisasi dan mengukur, menghitung secara lebih detail dampak yang ditimbulkan jika kita membiarkan ODOL, yang jelas korban berjatuhan banyak yang menjadi korban kecelakaan lalu lintas bukan hanya pengemudi truk tetapi juga masyarakat yang tidak berdosa, kerusakan jalan puluhan triliun harus dikeluarkan setiap tahunnya untuk memperbaiki jalan-jalan yang hancur dan rusak akibat kendaraan overcapacity,” katanya Rabu (13/8/2025).
AHY juga menyampaikan arahan Presiden terkait keberlanjutan proyek kereta cepat hingga Surabaya sebagai game changer mobilitas manusia dan barang di Pulau Jawa. Selain itu, ia meminta laporan perkembangan investigasi kecelakaan transportasi, serta pengaktifan kembali bandara internasional untuk mendorong pariwisata, dengan evaluasi dampak secara terukur.
Di bidang infrastruktur dasar, kata AHY, rapat ini membahas perlindungan Pantura melalui pembangunan tanggul laut raksasa (giant sea wall) di Jakarta, Semarang, dan Demak, yang terintegrasi dengan solusi berbasis alam seperti mangrove. Ia juga menyinggung proyek sekolah rakyat, jaringan irigasi untuk swasembada pangan, dan pembangunan jalan daerah.
Arahan Presiden terkait penyusunan roadmap sumber daya air di Pulau Jawa, termasuk integrasi dengan tata kelola daerah dan kawasan aglomerasi seperti Jabodetabek dan Punjur, turut menjadi agenda pembahasan. AHY menekankan perlunya menyelesaikan hambatan proyek, baik yang bersifat teknis maupun regulasi.
Agenda terakhir membahas pembangunan perumahan dan sarana permukiman. AHY meminta paparan mengenai tantangan, mekanisme pembiayaan, dan program pemerintah seperti Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) untuk renovasi rumah, Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), serta Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang dapat dimanfaatkan pengusaha daerah hingga Rp20 miliar.
Ia juga menyoroti pentingnya konsep transit-oriented development (TOD) di wilayah metropolitan, khususnya Jakarta dan sekitarnya, sebagai pendukung pembiayaan dan pembangunan perumahan di desa maupun kota.
“Semua program ini juga harus dipastikan sekali lagi bisa menjadi daya ungkit dari pembangunan perumahan yang semakin luas baik di desa maupun di kota,” kata AHY.
