Ketika Dunia Bergerak Menuju 'Hukum Rimba'

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Tata dunia internasional sedang memasuki fase yang semakin rapuh. Hukum internasional kehilangan daya tekan, lembaga-lembaga global mengalami erosi kewibawaan, sementara rivalitas kekuatan besar terus bergerak menuju kompetisi yang semakin terbuka.

Dalam situasi seperti itu, pembebasan sejumlah Warga Negara Indonesia (WNI) dari wilayah konflik oleh Israel bukan sekadar peristiwa konsuler biasa. Peristiwa tersebut merefleksikan perubahan besar dalam lanskap geopolitik global: sebuah dunia yang semakin keras, semakin pragmatis, dan perlahan bergerak menuju pola hubungan internasional yang ditentukan oleh kekuatan.

Pada saat yang sama, Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden China Xi Jinping memperingatkan dunia mengenai ancaman “hukum rimba” dalam hubungan internasional. Sebagian pihak mungkin melihatnya sebagai bagian dari rivalitas narasi antara Timur dan Barat. Namun di balik itu, terdapat realitas yang sulit dibantah: dunia memang sedang mengalami pergeseran besar dari tatanan berbasis aturan menuju kompetisi berbasis kekuatan.

Hari ini, dunia tidak sedang menghadapi krisis biasa. Dunia sedang menghadapi krisis legitimasi tata kelola global. Dan sejarah menunjukkan, ketika institusi internasional melemah sementara persaingan kekuatan besar meningkat, maka stabilitas global perlahan berubah menjadi arena kontestasi tanpa batas.

Diplomasi Kemanusiaan di Tengah Realisme Geopolitik

Keberhasilan penyelamatan WNI dari kawasan konflik patut diapresiasi sebagai bentuk konkret hadirnya negara dalam melindungi rakyatnya.

Namun peristiwa tersebut sekaligus menunjukkan bahwa diplomasi modern tidak lagi bergerak dalam ruang idealisme murni. Diplomasi hari ini menuntut kemampuan membaca realitas strategis secara tenang, rasional, dan terukur.

Indonesia tetap konsisten mendukung perjuangan Palestina serta solusi dua negara. Akan tetapi, di tengah situasi konflik yang kompleks, negara tetap harus membuka jalur komunikasi kemanusiaan demi menjamin keselamatan warganya. Di sinilah kualitas sebuah negara diuji.

Diplomasi yang matang bukanlah diplomasi yang reaktif ataupun emosional, melainkan diplomasi yang mampu menjaga prinsip tanpa kehilangan fleksibilitas strategis. Sebab dalam dunia yang penuh turbulensi seperti sekarang, keselamatan warga negara merupakan prioritas yang tidak dapat dikalahkan oleh rigiditas politik maupun tekanan opini global.

Gaza dan Krisis Kredibilitas Sistem Internasional

Konflik Gaza kini tidak lagi sekadar menjadi persoalan regional. Konflik tersebut telah menjelma menjadi simbol melemahnya kredibilitas sistem internasional modern. Masyarakat dunia menyaksikan bagaimana lembaga-lembaga global semakin sulit bertindak efektif ketika berhadapan dengan kepentingan geopolitik negara-negara besar.

PBB terjebak dalam kebuntuan politik. Dewan Keamanan kehilangan efektivitas akibat hak veto. Resolusi-resolusi kemanusiaan berulang kali kehilangan daya paksa. Akibatnya, muncul persepsi global bahwa hukum internasional sering terdengar tegas dalam pidato, tetapi lemah dalam implementasi; keras terhadap sebagian pihak, namun lentur terhadap pihak lain.

Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa tata dunia saat ini semakin dipengaruhi oleh konfigurasi kekuatan dan kepentingan strategis dibanding prinsip keadilan universal. Dan ketika kepercayaan terhadap sistem global mulai menurun, ruang ketidakstabilan akan semakin melebar.

Putin–Xi dan Wajah Baru Persaingan Global

Peringatan Vladimir Putin dan Xi Jinping mengenai dunia yang bergerak menuju “hukum rimba” sesungguhnya mencerminkan pertarungan besar mengenai arah masa depan tatanan global.

Istilah tersebut bukan sekadar retorika politik. Ia menggambarkan situasi ketika negara-negara besar semakin menggunakan seluruh instrumen kekuatan untuk mempertahankan maupun memperluas pengaruh strategisnya.

Hari ini dunia menyaksikan perang ekonomi melalui sanksi dan pengendalian pasar global. Dunia juga menyaksikan perang teknologi melalui pembatasan chip, kecerdasan buatan (AI), dan penguasaan data strategis. Pada saat yang sama, perang informasi berkembang melalui manipulasi opini publik dan dominasi narasi global, sementara perang siber mampu melumpuhkan infrastruktur negara tanpa satu tembakan pun. Inilah wajah baru geopolitik modern.

Perang tidak lagi selalu hadir dalam bentuk invasi militer terbuka. Perang dapat muncul melalui ketergantungan ekonomi, dominasi teknologi, penguasaan energi, hingga kontrol atas arus informasi global. Karena itu, ancaman terbesar abad ini bukan hanya agresi fisik, tetapi juga hilangnya kedaulatan secara perlahan melalui ketergantungan strategis.

Era Kompetisi Total

Apa yang terjadi saat ini sesungguhnya bukan sekadar konflik antarnegara, melainkan kompetisi total antarkekuatan global.

Amerika Serikat berupaya mempertahankan dominasi strategisnya. China mempercepat transformasi menuju kekuatan global utama. Rusia berusaha membendung ekspansi geopolitik Barat. Sementara Timur Tengah, Indo-Pasifik, dan Eropa Timur berubah menjadi arena perebutan pengaruh global.

Dalam situasi seperti itu, negara-negara berkembang berada dalam posisi yang sangat rentan: dijadikan pasar, arena proksi, objek tekanan ekonomi, bahkan sasaran perang persepsi. Dunia kini memasuki kompetisi multidimensi yang mencakup ekonomi, teknologi, energi, pangan, militer, hingga pengaruh digital.Dan di tengah kompetisi tersebut, batas antara perang dan damai menjadi semakin kabur.

Indonesia Tidak Boleh Kehilangan Arah Strategis

Posisi geografis Indonesia yang sangat penting, kekayaan sumber daya alam, cadangan nikel dan mineral kritis, serta perannya di ASEAN menjadikan Indonesia memiliki nilai strategis yang semakin tinggi dalam peta persaingan global. Karena itu, tantangan terbesar Indonesia ke depan bukan semata menjaga pertumbuhan ekonomi, tetapi memastikan kedaulatan nasional tetap berdiri kokoh di tengah tekanan geopolitik global.

Kedaulatan hari ini tidak lagi hanya berbicara mengenai batas wilayah. Kedaulatan juga berarti kemampuan menjaga kemandirian pangan, energi, teknologi, industri strategis, dan arah politik nasional.

Indonesia tidak boleh terjebak menjadi satelit geopolitik kekuatan mana pun.Politik luar negeri bebas aktif harus diterjemahkan sebagai kemampuan menjaga keseimbangan strategis tanpa kehilangan kepentingan nasional.

Untuk itu, Indonesia perlu memperkuat ketahanan nasional multidimensi, mempercepat penguasaan teknologi strategis dan keamanan siber, membangun kemandirian industri pertahanan, memperkuat diplomasi Global South sebagai kekuatan penyeimbang, serta meningkatkan literasi geopolitik nasional agar masyarakat tidak mudah terjebak dalam perang informasi global. Sebab di era modern, perang persepsi sering kali lebih menentukan dibanding kekuatan senjata.

Pembebasan WNI dari wilayah konflik Gaza menunjukkan bahwa diplomasi kemanusiaan masih memiliki ruang di tengah dunia yang semakin kompleks. Namun pada saat yang sama, peringatan mengenai dunia yang bergerak menuju “hukum rimba” harus dibaca sebagai alarm serius bagi masa depan tatanan global.

Dunia saat ini sedang memasuki fase ketika kekuatan perlahan menggantikan prinsip, kepentingan strategis mengalahkan moralitas internasional, dan institusi global kehilangan kemampuan menjaga keseimbangan dunia. Sejarah selalu menunjukkan bahwa situasi seperti ini hampir tidak pernah berakhir dengan stabilitas yang langgeng.

Karena itu, Indonesia harus memperkuat dirinya dari sekarang bukan hanya secara militer, tetapi juga secara ekonomi, teknologi, pangan, energi, dan ketahanan informasi. Sebab dalam dunia yang semakin keras, negara yang tidak memiliki ketahanan strategis hanya akan menjadi objek dalam permainan geopolitik global. Dan ketika dunia benar-benar bergerak menuju “hukum rimba”, maka hanya bangsa yang kuat, cerdas, tenang, dan mandiri yang akan mampu menjaga kehormatan serta kedaulatannya.

Jakarta, Mei 2026

Disclaimer: Pandangan yang disampaikan dalam tulisan di atas adalah pendapat pribadi penulisnya yang belum tentu mencerminkan sikap Republika soal isu-isu terkait.