Alternatif Sumber Pembiayaan Subsidi BBM

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketika pemerintah memutuskan untuk tidak menaikan harga BBM, sebagian besar masyarakat mungkin menyambut gembira. Tetapi, bagi negara implikasi dari keputusan tidak menaikkan harga BBM sebetulnya sangat berat. Tekanan pada APBN bisa dipastikan meningkat drastis seiring dengan potensi bengkaknya anggaran subsidi energi—yang diprediksi bisa mencapai ratusan triliun rupiah. Pertanyaannya, dalam situasi di mana ruang fiskal terbatas, lantas dari mana sumber pembiayaan alternatif untuk menahan lonjakan subsidi yang dibutuhkan negara?

 Mengandalkan pembengkakan subsidi BBM semata hanya pada kekuatan APBN, tentu tidak mudah. Di tengah keterbatasan dana APBN, salah satu peluang yang memungkinkan adalah mengandalkan pada penarikan utang baru. Tetapi, risikonya niscaya sangat berat apabila kekuatan APBN hanya ditunjang lewat penambahan utang baru. Untuk jangka pendek, utang luar negeri memang menjadi solusi instan untuk menambal kebutuhan dana dalam APBN. Tetapi, dalam situasi di mana utang luar negeri sudah sedemikian besar, tentu tambahan utang baru akan membuat posisi APBN makin sulit.

Alternatif

 Agar APBN tidak makin terbebani, saat ini yang dibutuhkan sesungguhnya adalah kreativitas fiskal dan pergeseran sumber-sumber pendanaan yang berkelanjutan –tanpa berisiko menambah beban berat APBN kita. Secara garis besar, ada beberapa sumber pembiayaan alternatif yang menarik untuk dielaborasi lebih jauh.

 Pertama, alternatif yang paling logis adalah memanfaatkan lonjakan harga minyak itu sendiri sebagai sumber pembiayaan tambahan APBN. Ketika harga minyak dunia naik, penerimaan negara dari sektor hulu migas (Penerimaan Negara Bukan Pajak/PNBP) sejatinya juga meningkat. Meski tidak terlalu banyak, tetapi Indonesia juga merupakan negara yang memiliki sumber migas yang cukup potensial, sehingga sedikit-banyak Indonesia ikut menikmati efek domino kenaikan harga minyak dunia.

Pemerintah dalam hal ini bisa mengunci kelebihan PNBP migas tersebut untuk membiayai kebutuhan tambahan subsidi BBM. Ini adalah mekanisme "subsidi silang" dari sisi fiskal. Selain itu, dana kompensasi BBM yang selama ini dibayarkan pemerintah ke Pertamina dapat dioptimalkan dengan memperketat efisiensi tata kelola di hulu ke hilir. Dengan memangkas birokrasi dan kebocoran distribusi, biaya yang diselamatkan bisa dialihkan untuk menahan kenaikan harga BBM eceran.

Kedua, bagaimana memastikan agar subsidi yang diberikan ke masyarakat dari dana APBN benar-benar tepat sasaran. Diakui atau tidak, selama ini ditengarai masih banyak terjadi bias dan ketidaktepatan subsidi, karena yang menikmati ternyata tidak selalu orang-orang yang benar-benar membutuhkan.  

Belajar dari pengalaman, masalah utama yang memicu bengkaknya subsidi bukanlah semata-mata tingginya harga minyak, melainkan pada penyaluran subsidi yang salah sasaran. Selama ini, ditengarai sebagian besar subsidi justru lebih banyak dinikmati oleh golongan masyarakat mampu yang menggunakan bahan bakar nonsubsidi. Sudah lazim di berbagai SPBU, mobil yang mengisi kebutuhan bahan bakar dari kelas Pertalite tidak selalu orang-orang miskin. Banyak mobil kelas menengah dan mobil dinas justru leluasa mengisi mobilnya dengan bahan bakar bersubsidi. Inilah yang menyebabkan terjadinya penyimpangan atau bias dalam alokasi subsidi bahan bakar.

Ketiga, alternatif pembiayaan APBN yang paling mendesak bisa diperoleh dari percepatan digitalisasi distribusi energi, seperti penggunaan aplikasi atau kartu khusus untuk pembelian BBM bersubsidi. Dana yang dihemat dari model penyaluran baru ini—yang nilainya bisa puluhan triliun rupiah—dapat langsung dialihkan dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) energi kepada keluarga miskin dan rentan. Pendekatan ini lebih adil, terukur, dan tidak membebani APBN secara membabi buta. Walaupun subsidi termasuk dalam program populis yang tidak berorientasi pada pemberdayaan, dengan memastikan tidak terjadi bias dalam penyalurannya hal itu niscaya akan lebih bermanfaat.

Keempat, di tengah ketergantungan yang tinggi terhadap minyak, kemungkinan mencari sumber pendanaan alternatif salah satunya adalah bagaimana mencari sumber energi yang lain. Kita menyadari bahwa di tengah tekanan kenaikan harga fosil, momen ini harus dijadikan momentum untuk mempercepat transisi energi. Alternatif pembiayaan inovatif yang bisa diambil adalah menerbitkan Green Bond (Obligasi Hijau) atau Sustainability-Linked Bond.

Mencari sumber dana alternatif memang tidak mudah. Untuk itu, jika dapat diperoleh sumber pendanaan alternatif, maka perlu dipastikan agar dana yang masuk tidak digunakan untuk subsidi BBM, melainkan untuk mendanai pembangunan infrastruktur energi terbarukan—seperti PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya) atau infrastruktur kendaraan listrik (EV). Dengan mengurangi ketergantungan pada sumber daya alam minyak secara drastis dalam jangka panjang, tekanan fiskal akibat fluktuasi harga minyak mentah di masa depan akan berkurang.

Mandiri Energi

Kenaikan harga minyak dunia adalah faktor eksternal yang tidak terhindarkan. Ini adalah alarm keras yang betul-betul menjejas kondisi fiskal Indonesia. Ia memaksa kita untuk sadar bahwa bahan bakar fosil adalah sumber daya terbatas yang harganya cenderung sensitif pada terjadinya konflik geopolitik. 

Menjaga daya beli masyarakat di tengah terjadinya kenaikan harga minyak dunia memang prioritas utama. Namun demikian, membiayai subsidi dengan cara konvensional, yakni hanya mengandalkan pada kekuatan APBN sesungguhnya adalah tindakan sekadar "menunda krisis". Ini adalah tindakan yang tidak menyelesaikan akar masalah.

Alternatif pembiayaan di luar APBN —mulai dari optimalisasi PNBP, reformasi subsidi tepat sasaran, Green Bond, hingga alternatif sumber pembiayaan yang lain—adalah kombinasi yang diperlukan. Kebijakan yang dibutuhkan saat ini bukanlah keberanian untuk menaikkan atau tetap mempertahankan harga melalui pemberian subsidi. 

Bagi Indonesia, keberanian untuk merestrukturisasi cara kita mengelola energi dan pembiayaannya adalah kunci untuk menyiasati tekanan kenaikan harga minyak dunia. Kita harus berubah dari negara yang subsidi-sentris menjadi negara yang mandiri energi, karena hanya dengan cara itu tekanan kenaikan harga minyak dunia akan dapat dihadapi.

Disclaimer: Pandangan yang disampaikan dalam tulisan di atas adalah pendapat pribadi penulisnya yang belum tentu mencerminkan sikap Republika soal isu-isu terkait.