1 day ago
7
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) menugaskan Perum Bulog agar menyalurkan beras Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) untuk bencana banjir yang melanda wilayah Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), Provinsi Riau. Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi menyebut penyaluran bantuan beras CPP ini merupakan bentuk kehadiran negara dalam menjamin ketersediaan pangan bagi masyarakat terdampak bencana.
"Kami berharap bantuan ini dapat meringankan beban masyarakat di Kabupaten Indragiri Hilir yang tengah menghadapi situasi darurat,” kata Arief, tertulis dalam keterangan resmi NFA, dikutip Senin (31/3/2025).
"Jadi pemanfaatan CPP ini tidak hanya dalam bentuk intervensi stabilisasi pangan melalui penyaluran beras SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan), tetapi juga bisa digunakan untuk membantu saudara-saudara kita yang terdampak bencana seperti banjir di Inhil," ujarnya.
Sebanyak 26.050,5 kilogram (kg) beras akan disalurkan oleh Bulog kepada masyarakat terdampak bencana melalui pemerintah setempat. Total jumlah tersebut dialokasikan untuk 7.443 jiwa selama 14 hari dengan 250 gram beras per jiwa per harinya. Jumlah beras 250 gram tersebut telah sesuai dengan usulan standar kebutuhan gizi untuk menanggulangi bencana dan keadaan darurat dari Kementerian Kesehatan.
Adapun penyaluran CPP ini merupakan tindak lanjut dari permohonan Bupati Inhil Herman kepada NFA. Dalam warkatnya, Bupati Herman menjelaskan bahwa bencana alam banjir di wilayahnya telah ditetapkan status tanggap darurat. Berhubung masih tingginya curah hujan, maka akan dapat berimplikasi pada meluasnya kawasan terdampak banjir dan terganggunya perekonomian masyarakat.
“Kita terus mendorong sinergi yang kuat dalam penanggulangan bencana ini, terutama dengan Pemkab Inhil. Bersama dengan berbagai pihak yang juga memberi bantuan baik dalam bentuk pangan maupun nonpangan. Kita berharap bencana ini segera berlalu dan masyarakat dapat menjalankan aktivitas seperti sediakala,” tutur Arief
Ia mendorong Bulog mempercepat proses distribusi CPP. Ini agar masyarakat yang terdampak bencana dapat segera mendapatkan bantuan, terlebih hari raya Idulfitri 1446 Hijriah akan serentak dirayakan pada Senin (31/3/2025) mendatang.
Per 27 Maret, pada tahun ini pemerintah melalui Bulog telah menyalurkan CPP beras total sebanyak 128 ton untuk kepentingan pemerintah menangani bencana dan keadaan darurat. Sementara total stok beras yang dikelola Bulog se-Indonesia berada di angka yang sangat tinggi, yakni 2,296 juta ton dan masih akan terus bertambah seiring dengan masifnya penyerapan Bulog terhadap panen dalam negeri.
Lebih lanjut, Arief meminta dalam proses penyaluran CPP beras, Perum Bulog dapat berkoordinasi secara intens, utamanya bersama pemerintah daerah. Tentunya ini demi memastikan penyaluran bantuan berjalan lancar dan tepat sasaran.
Adapun pemanfaatan CPP ini mengacu pada Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 30 Tahun 2023 tentang Penyaluran CPP di mana salah satunya untuk menanggulangi bencana dan keadaan darurat. Di dalam regulasi tersebut, diatur secara teknis mengenai tata Kelola penyaluran CPP.
Bapanas juga mendorong penguatan stok Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD). Melalui Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 3 tahun 2025 tentang perubahan atas Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 5 tahun 2023 tentang Tata Cara Perhitungan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah, pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota harus mempunyai stok CBPD yang memadai untuk melakukan berbagai intervensi.
“Kerangka regulasinya jelas dan juga Bapak Mendagri (Menteri Dalam Negeri) Tito (Karnavian) juga sudah mengeluarkan surat edaran kepada seluruh kepala daerah terkait penguatan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah ini, sehingga dapat terbangun stok pangan yang kuat dari pusat hingga daerah, yang diperuntukkan bagi kebutuhan masyarakat,” kata Arief.
