22 hours ago
5
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia meminta perbankan nasional mengambil peran strategis dalam pembiayaan proyek energi dan hilirisasi. Ia mengingatkan, peluang besar tersebut berpotensi diambil bank asing jika lembaga keuangan dalam negeri tidak masuk sejak awal.
Pemerintah telah menyiapkan berbagai proyek strategis, mulai dari energi baru terbarukan (EBT), pengolahan migas, hingga hilirisasi 28 komoditas. Seluruh proyek itu memiliki kepastian pasar domestik karena hasil produksinya akan diserap kebutuhan nasional.
“Teman-teman perbankan, ini captive karena akan dibeli oleh pemerintah. Jadi ini peluang yang menjadi trigger pertumbuhan ekonomi kita ke depan. Kalau perbankan nasional tidak masuk, pasti perbankan asing dengan bunga lebih murah akan masuk. Uang masuk lalu keluar lagi ke sana. Ini yang tidak kita inginkan,” kata Bahlil di Jakarta, dikutip Sabtu (14/2/2026) lalu.
Dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2035, pemerintah menargetkan penambahan 50 gigawatt pembangkit berbasis EBT. Sumbernya berasal dari tenaga air dan tenaga surya dengan estimasi kebutuhan investasi sekitar Rp 1.650 triliun.
Skema tersebut dirancang agar listrik yang dihasilkan terserap pasar domestik. Pemerintah menilai proyek ini dapat menjadi pengungkit pertumbuhan ekonomi sekaligus membuka ruang pembiayaan jangka panjang bagi industri perbankan nasional.
Di sektor hulu migas, Bahlil memaparkan tren produksi minyak nasional sejak pertengahan 1990-an. Pada 1996–1997, lifting minyak Indonesia berada di kisaran 1,5–1,6 juta barel per hari ketika konsumsi domestik sekitar 510 ribu barel per hari, sehingga Indonesia mengekspor sekitar 1 juta barel per hari.
Setelah periode itu, lifting terus menurun dan selama bertahun-tahun target APBN tidak tercapai. Ia menyebut 2025 menjadi momentum ketika target lifting kembali sesuai APBN setelah lebih dari satu dekade meleset.
Tantangan utama berada pada kondisi sumur yang menua. Dari sekitar 40 ribu sumur minyak nasional, hanya sekitar 18 ribu yang berproduksi, sedangkan sisanya berstatus idle well.
Pemerintah menyiapkan tiga langkah percepatan. Pertama, mengoptimalkan sumur tua melalui kolaborasi teknologi. Kedua, menawarkan wilayah kerja yang belum digarap kepada swasta dalam dan luar negeri. Ketiga, memberikan ultimatum kepada pemegang wilayah kerja yang telah memperoleh persetujuan pengembangan, tetapi belum berproduksi.
“Ada 301 wilayah kerja yang sudah selesai eksplorasi dan belum berjalan. Sekarang kita beri ultimatum. Kalau tidak, kita cabut,” tegasnya.
Bahlil mencontohkan proyek Blok Masela yang selama 26 tahun tidak bergerak meski konsesinya telah terbit. Setelah diberikan peringatan, proyek dengan nilai investasi sekitar 18 miliar dolar AS mulai berjalan.
Pemerintah juga mengaktivasi dan melegalkan sekitar 45 ribu sumur rakyat yang telah ada sebelum kemerdekaan. Langkah ini diarahkan untuk memperluas distribusi manfaat ekonomi agar sektor hulu migas tidak hanya dinikmati korporasi besar.
Di sektor hilir, konsumsi LPG nasional mencapai sekitar 8,5 juta ton per tahun, sementara produksi dalam negeri sekitar 1,6 juta ton. Kesenjangan itu membuat impor berada pada kisaran 7–7,5 juta ton per tahun. Pemerintah mendorong substitusi melalui pengembangan DME berbasis batu bara guna menekan impor dan beban subsidi.
Untuk BBM, konsumsi solar mencapai sekitar 39 juta kiloliter per tahun dengan produksi domestik sekitar 16 juta kiloliter yang diperkuat program B40. Pemerintah menyatakan impor C48 dihentikan mulai tahun ini.
Konsumsi bensin nasional berada di kisaran 40 juta kiloliter per tahun, dengan produksi dalam negeri sekitar 14 juta kiloliter dan impor sekitar 25 juta kiloliter. Pemerintah menyiapkan penerapan etanol E20 pada 2028 serta menargetkan pada 2026 tidak lagi mengimpor avtur dan bensin RON 92, 95, dan 98.
Dalam kerangka hilirisasi, pemerintah menyiapkan pengembangan 28 komoditas lintas sektor dengan nilai investasi kumulatif diperkirakan mencapai sekitar 850 miliar dolar AS hingga 2040. Sebanyak 18 komoditas telah diserahkan kepada Satgas Hilirisasi untuk dipercepat pelaksanaannya.
Proyek-proyek tersebut dirancang untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri sekaligus mengurangi ketergantungan impor. Pemerintah mendorong perbankan nasional masuk lebih awal agar pembiayaan strategis tidak didominasi lembaga keuangan asing.
