5 hours ago
8
REPUBLIKA.CO.ID, CIREBON – Isu dugaan keterkaitan merek air mineral Aqua dengan Israel kembali mendapat klarifikasi dari kalangan ulama. Forum Pondok Pesantren (FPP) Jawa Barat wilayah Cirebon menegaskan, tidak ditemukan bukti yang menguatkan tuduhan tersebut.
Pernyataan itu disampaikan dalam forum Bahtsul Masail yang digelar di Pondok Pesantren Babakan, Ciwaringin, Cirebon, Kamis (8/8/2025). Kegiatan ini dihadiri perwakilan pengasuh pesantren dari Cirebon, Indramayu, Majalengka, dan Kuningan.
Ketua Panitia Bahtsul Masail, KH Azmi Alify, mengatakan forum ini digelar sebagai respon atas maraknya seruan boikot terhadap produk tertentu, termasuk air mineral tersebut, yang dianggap memiliki afiliasi dengan Israel. Menurutnya, sikap gegabah dalam menyebarkan tuduhan tanpa bukti justru berpotensi menimbulkan fitnah.
“Kita harus mewaspadai politisasi agama. Jangan sampai kesucian agama dikotori oleh pihak-pihak tertentu demi tujuan politik atau ekonomi,” kata Azmi.
Dalam pembahasannya, para kiai menyoroti klarifikasi resmi dari pihak perusahaan itu yang memaparkan sejumlah kontribusi perusahaan tersebut untuk rakyat Palestina.
Pada November 2023, perusahaan mendonasikan Rp 1 miliar kepada LAZISMU Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Rp 500 juta melalui BAZNAS, serta Rp 1 miliar lewat NU Care-LAZISNU PBNU. Di bulan yang sama, juga menyerahkan Rp 650 juta melalui Kedutaan Besar Palestina.
Bantuan serupa diberikan pada Maret–April 2025 melalui PCINU Yordania, meliputi bahan kebutuhan pokok, makanan siap saji, serta program trauma healing bagi anak-anak terdampak konflik.
Terakhir, pada Juni 2025, Aqua bersama PCINU Yordania membangun fasilitas air bersih (water station) untuk pengungsi Palestina.
“Bukti-bukti ini justru menunjukkan keberpihakan pada perjuangan rakyat Palestina,” ujar Pengasuh Pondok Pesantren Lirboyo cabang Majalengka, Kiai Mubasyarum Bihi.
Kiai Mubasyarum menegaskan, Islam memiliki prinsip pembuktian yang jelas. “Harusnya kaidah yang berlaku adalah Al-bayyinatu ‘ala man idda‘a wal yamin ‘ala man ankara — bukti ada pada pihak yang menuduh, sementara yang dituduh cukup bersumpah untuk membantah,” ujarnya.
Ia menambahkan, hingga kini tidak ada bukti valid yang mengaitkan brand tersebut dengan Israel. Sebaliknya, klarifikasi yang disampaikan perusahaan sudah disertai dokumen pendukung dan dapat dipertanggungjawabkan.
Sikap FPP Jawa Barat ini sejalan dengan hasil kajian Bahtsul Masail Lembaga Bahtsul Masail (LBM) PWNU DKI Jakarta yang digelar pada Rabu (30/4/2025).
Dalam forum bertema “Menyoal Aksi Boikot Produk-produk Diduga Terafiliasi Israel” itu, LBM PWNU DKI menyimpulkan, merk air mineral itu termasuk produk yang tidak terbukti terafiliasi dengan Israel.
Sekretaris LBM PWNU DKI Jakarta, KH Ahmad Fuad, menjelaskan keputusan itu diambil setelah mendengar langsung penjelasan dari perwakilan Danone Indonesia dan memeriksa bukti-bukti yang dibawa.
“Berdasarkan kajian kitab klasik dan kontemporer, serta fakta di lapangan, Aqua tidak memenuhi indikator produk yang layak diboikot,” kata Fuad.
PWNU DKI menyebut, ada dua indikator produk yang layak diboikot. Pertama, produk yang membahayakan kesehatan jasmani atau rohani. Kedua, produk yang hasil penjualannya terbukti digunakan untuk mendukung agresi atau genosida, terutama di Palestina.
Karena tidak memenuhi kedua indikator tersebut, seruan boikot terhadap merek ini dinilai tidak memiliki legitimasi syariat.
“Haram hukumnya mengeluarkan isu bahwa perusahaan tertentu terafiliasi kepada Israel jika tidak disertai bukti konkret,” tegas Fuad.
FPP Jawa Barat mendesak pemerintah untuk menjamin persaingan usaha yang sehat dan menindak tegas penyebaran disinformasi sesuai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
Para kiai juga mengajak tokoh agama aktif mengedukasi masyarakat agar lebih kritis dalam menyikapi informasi yang beredar di media sosial.
“Setiap informasi harus ditabayyuni, diverifikasi, dan dicocokkan dengan sumber kredibel sebelum disebarkan,” ujar KH Azmi.
FPP Jawa Barat menegaskan, pemboikotan dalam Islam hanya dibenarkan jika tepat sasaran dan didasari bukti valid. Boikot tanpa dasar yang kuat dinilai bisa merugikan pihak yang tidak bersalah dan mencederai nilai keadilan.
Para kiai mengajak masyarakat untuk bersikap adil, hati-hati dalam menerima informasi, dan tidak gegabah menyebarkan tuduhan. “Islam menganjurkan kejelasan, kebenaran, dan tanggung jawab dalam setiap tindakan, termasuk dalam hal konsumsi dan muamalah,” tutup KH Azmi.
sumber : Antara
