7 hours ago
10
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – PT Bank Syariah Nasional (Bank BSN) meluncurkan program BSN Siap KPR untuk memperluas akses pembiayaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), terutama pekerja sektor informal. Program tersebut mengedepankan pembentukan rekam jejak transaksi perbankan melalui kebiasaan menabung sebelum calon debitur mengajukan kredit pemilikan rumah (KPR).
Direktur Utama Bank BSN Alex Sofjan Noor mengatakan perseroan memperoleh kuota penyaluran KPR subsidi sebanyak 73.700 unit pada 2026, meningkat sekitar 34,8 persen dibandingkan realisasi tahun sebelumnya yang mencapai 54.700 unit.
“Sektor perumahan merupakan salah satu kekuatan dan identitas utama BSN. Kuota 73.700 unit tahun ini menunjukkan besarnya tanggung jawab sekaligus kepercayaan yang diberikan kepada BSN untuk mendukung program perumahan nasional,” ujar Alex saat peluncuran program BSN Siap KPR di Jakarta, Jumat (24/7/2026).
Alex menjelaskan, banyak pekerja informal belum dapat mengakses KPR bukan karena tidak mampu membayar cicilan, melainkan belum memiliki rekam jejak transaksi yang memadai untuk dinilai layak oleh perbankan.
Melalui program tersebut, calon debitur diarahkan menabung secara rutin selama tiga hingga enam bulan melalui aplikasi digital Bank BSN sebagai upaya membangun rekam jejak keuangan sekaligus meningkatkan literasi finansial.
Hingga akhir 2026, Bank BSN menargetkan program tersebut dapat menjangkau sekitar 1.000 calon debitur dari pengembang perumahan yang menjadi mitra perseroan.
Alex mengatakan, strategi tersebut juga menyasar potensi masyarakat berpenghasilan rendah yang belum terlayani layanan perbankan. Hingga Juni 2026, realisasi pembiayaan KPR Bank BSN telah mencapai sekitar 82 persen dari target tahunan.
Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Sri Hartati menilai skema tersebut dapat membantu memperluas akses pembiayaan rumah bagi pekerja sektor informal di tengah backlog kepemilikan rumah yang mencapai 9,97 juta rumah tangga berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Badan Pusat Statistik (BPS).
“Masyarakat pekerja informal diberikan kesempatan untuk menabung dulu, sehingga dari sisi perbankan dapat memastikan kualitas kredit terjaga dan memitigasi risiko kredit bermasalah (NPL). Ini terobosan yang sangat baik agar pekerja informal betul-betul bisa kita dorong mendapatkan akses rumah subsidi,” ujar Sri.
Sri mengatakan, target penyaluran KPR rumah tapak subsidi Bank BSN pada 2026 mencapai 69.636 unit. Hingga pertengahan Juli 2026, realisasinya telah mencapai 29.309 unit atau sekitar 42,09 persen dari target tersebut.
Sementara itu, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho mengatakan, pemerintah terus mengupayakan penyelesaian hambatan di sisi permintaan maupun pasokan perumahan. Salah satunya melalui kebijakan bahwa catatan kredit pada Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) untuk pinjaman hingga Rp1 juta tidak lagi menjadi penghambat pengajuan KPR subsidi.
“Kemitraan dengan Bank BSN terus kita optimalkan. Dari sisi regulasi, masalah SLIK pinjaman kecil sudah teratasi. Selanjutnya, kami bersama Kementerian PKP juga sedang menggodok skema KPR rumah susun perkotaan dengan tenor hingga 40 tahun untuk masyarakat berpenghasilan rendah dengan pendapatan di bawah Rp4 juta,” kata Heru.
