1 day ago
8
REPUBLIKA.CO.ID, Fenomena penumpukan sampah di Ciputat, Tangerang Selatan, Banten membuka mata banyak pihak bahwa permasalahan sampah sudah semakin kritis. Penumpukan sampah hingga berhari-hari itu lantaran Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Cipeucang yang menjadi andalan warga Tangsel sudah tak mampu menampung tambahan sampah. Terlebih lagi jika hanya ditangani dengan cara lama yakni hanya ditumpuk begitu saja.
Wali Kota Tangerang Selatan Benyamin Davnie pun mengakui sudah waktunya sampah dikelola menjadi energi listrik. Proyek yang dikenal dengan nama Waste to Energy (WTE) atau Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL) itu juga telah disambut oleh Danantara untuk bisa mengubah masalah sampah menjadi berkah.
Keseriusan Danantara itu meneruskan arahan dari Presiden Prabowo Subianto agar Indonesia bisa memiliki sumber energi baru terbarukan (EBT) sekaligus menyelesaikan masalah sampah yang melanda berbagai daerah. Pemerintah pun menegaskan keseriusan dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 109 Tahun 2025 tentang Penanganan Sampah Perkotaan. Melalui peraturan tersebut, pemerintah menugaskan Danantara untuk menunjuk Badan Usaha Pengembang dan Pengelola Pengolah Sampah Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan Menjadi Energi Listrik (BUPP PSEL).
Danantara ditugaskan untuk melaksanakan investasi dalam proyek pengolahan sampah menjadi listrik itu dengan mempertimbangkan kelayakan secara komersial, finansial, dan manajemen risiko. Sementara PT PLN (Persero) bertugas untuk membeli listrik yang dihasilkan oleh PSEL.
Setiap fasilitas WTE diperkirakan menelan investasi Rp2,5-3,2 triliun dengan kapasitas listrik terpasang antara 16 hingga 20 megawatt.
Danantara menargetkan proses tender tahap pertama dapat diselesaikan dengan segera agar pembangunan PSEL di tujuh kota dapat dimulai pada kuartal I 2026. Proyek serupa akan diperluas secara bertahap hingga mencakup lebih dari 30 kota di seluruh Indonesia.
PT Maharaksa Biru Energi Tbk (OASA) menjadi salah satu perusahaan yang mendapatkan kepercayaan pemerintah dalam mengurai persoalan sampah. OASA menjadi salah satu perusahaan yang berhasil memenangkan tender program PSEL.
"Kami berharap bisa menjadi salah satu kontribusi pembangunan Indonesia melalui program pengolahan sampah menjadi energi listrik ini atau PSEL," ujar CEO PT Maharaksa Biru Energi Tbk (OASA) Bobby Gafur Umar kepada Republika di Jakarta.
Bobby menyebut keterlibatan dalam program WTE atau PSEL sejalan dengan fokus OASA sebagai perusahaan energi baru terbarukan (EBT) yang berkomitmen mewujudkan lingkungan bersih dan sehat melalui pengelolaan sampah menjadi energi, serta penerapan berbagai langkah inovatif lainnya untuk memperlambat laju dampak perubahan iklim. Ia menilai Indonesia telah berada dalam kondisi darurat penanganan sampah.
"Sampah kalau di negara-negara yang sudah lebih maju itu solusi utamanya menjadi energi listrik. Jadi diolah, dibakar, tenaga panasnya itu menjadi energi listrik," ucap lulusan Universitas Trisakti tersebut.
Bobby mengatakan persoalan sampah telah terjadi sejak lama, jauh sebelum viralnya fenomena sampah di sepanjang jalan di Tangerang Selatan (Tangsel), Banten. Ia menyebut produksi sampah di kota-kota besar mencapai 175 ribu ton per hari atau setara 35 juta ton per tahun.
"Ini sudah menjadi problem, kalau kita lihat sebelum Tangerang Selatan itu ada Jogja, kemudian Bandung," lanjut Bobby.
Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Bidang Perindustrian itu mengapresiasi langkah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 109 Tahun 2025 sebagai pembaruan atas Perpres Nomor 35 Tahun 2018. Menurut Bobby, payung hukum tersebut menjadi langkah konkret dalam mencari solusi atas persoalan sampah yang telah berlangsung lama.
Bobby mengatakan OASA mendapat penugasan program pembangunan PSEL di Denpasar, Bali, dan Bogor, Jawa Barat, yang dikerjakan bersama Grandblue Environment Inc. Lulusan University of Arkansas, Amerika Serikat, itu menyebut Grandblue merupakan pemain pengolahan sampah terbesar ketiga di China dengan kapasitas pengolahan lebih dari 99 ribu ton per hari.
"China sendiri sekarang itu sudah ada hampir 1.300 waste to energy, pengolahan sampah menjadi energi listrik. Nah Indonesia ini baru memulai ini dengan 33 daerah," lanjut anggota Dewan Insinyur Indonesia periode 2017–2022 tersebut.
Bobby menceritakan China pada 2019 baru memiliki sekitar 300 fasilitas waste to energy dan meningkat pesat dalam lima tahun terakhir dengan pembangunan hampir 1.000 kapasitas baru. Menurut dia, Grandblue tidak hanya memiliki pengalaman panjang, tetapi juga kemampuan kuat dari sisi finansial dan teknologi.
Ia menegaskan teknologi menjadi aspek krusial karena pengolahan sampah harus memenuhi standar internasional agar tidak menimbulkan emisi maupun limbah berbahaya. Bobby menilai metode pengolahan sampah seperti RDF, recycle, dan composting belum menyelesaikan persoalan secara tuntas.
"Waste to energy ini yang paling optimal bisa mengolah sampah lebih dari 90 persen sampah per harinya," ucap dia.
Bobby menyampaikan Danantara menargetkan program waste to energy tahap pertama dapat berjalan pada 2028 dan beroperasi penuh secara keseluruhan pada 2029. OASA, lanjut dia, masih menunggu keputusan lanjutan dari Danantara terkait pengerjaan program tersebut di Denpasar dan Bogor.
"Kami lagi menunggu proses yang sedang dilakukan oleh pemerintah untuk kita bisa segera jalan," sambung Dewan Kehormatan Asosiasi Emiten Indonesia periode 2020–2023 tersebut.
Bobby menyebut program waste to energy Danantara berbeda dengan model pengolahan sampah sebelumnya yang menerapkan tipping fee atau biaya pembuangan sampah. Menurut dia, ketiadaan tipping fee tidak serta-merta mengurangi nilai keekonomian proyek.
Ia menjelaskan penghapusan tipping fee memang menghilangkan salah satu potensi pendapatan. Namun, perusahaan memperoleh kepastian dari sisi penyediaan lahan, jaminan pasokan sampah, serta pembelian energi.
"Kami sudah hitung itu masuk secara keekonomian. Dari segi risiko lebih bagus karena lahan disediakan pemda, sampahnya dijamin selama 30 tahun dan pembelian listriknya dijamin selama masa beroperasi 30 tahun," kata Bobby.
