22 hours ago
14
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Center for Islamic Studies in Finance, Economics, and Development atau CISFED meminta pemerintah Indonesia mengambil sikap yang lebih tegas dan konsisten terhadap Israel menyusul memburuknya situasi kemanusiaan di Gaza dan Tepi Barat Palestina.
CISFED menilai kondisi di Palestina telah mencapai tingkat yang sangat memprihatinkan dan mengandung indikasi kuat pelanggaran hukum internasional, termasuk prinsip-prinsip dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, Konvensi Jenewa, serta Statuta Roma Mahkamah Pidana Internasional.
Chairman CISFED, Farouk Abdullah Alwyni, menyebut pandangan International Court of Justice serta laporan Pelapor Khusus PBB untuk Palestina, Francesca Albanese, semakin menegaskan pentingnya perlindungan warga sipil Palestina dan perlunya akuntabilitas global atas dugaan pelanggaran kemanusiaan.
“Situasi kemanusiaan di Gaza dan Tepi Barat telah mencapai tingkat yang sangat memprihatinkan, dengan indikasi kuat pelanggaran hukum internasional,” ujar Farouk.
CISFED menilai Indonesia perlu tetap konsisten mendukung kemerdekaan Palestina sekaligus menolak agresi militer Israel ke sejumlah negara di kawasan Asia Barat seperti Lebanon, Suriah, dan Iran yang dinilai berpotensi memperluas konflik regional.
“Indonesia perlu mengambil sikap tegas dan konsisten dalam mendukung kemerdekaan Palestina serta menolak segala bentuk agresi militer Israel ke Libanon, Suriah, dan Iran yang berpotensi memperluas konflik kawasan,” tulis CISFED.
Pernyataan itu juga menyoroti dampak langsung konflik terhadap Indonesia. Mereka menyinggung insiden tewasnya pasukan penjaga perdamaian Indonesia serta pengambilalihan Rumah Sakit Indonesia di Gaza oleh militer Israel sebagai bukti bahwa konflik tersebut tidak lagi bersifat jauh dan abstrak bagi masyarakat Indonesia.
“Kepentingan, simbol kemanusiaan, bahkan nyawa warga negara Indonesia telah ikut terdampak oleh politik ekspansionis Zionis Israel. Karena itu, Indonesia perlu mengambil sikap yang lebih tegas, konsisten, dan berbasis prinsip kemanusiaan serta hukum internasional,” sambung CISFED.
Selain isu geopolitik, CISFED juga menyoroti perlunya kewaspadaan terhadap penetrasi kepentingan yang disebut terkait Zionisme Israel di sektor ekonomi dan politik pemikiran di Indonesia.
Salah satu yang disorot ialah keberadaan PT Ormat Geothermal Indonesia
yang disebut memiliki keterkaitan historis dengan jaringan korporasi global Israel. CISFED meminta pemerintah meningkatkan due diligence terhadap investasi asing, khususnya di sektor strategis seperti energi.
“Pemerintah didorong untuk meningkatkan kehati-hatian terhadap investasi dan aktivitas ekonomi asing yang terafiliasi dengan kepentingan Zionis Israel, khususnya di sektor strategis seperti energi,” tulis CISFED.
Rilis tersebut turut menyinggung sorotan publik terhadap seorang mantan personel tentara Israel bernama Shachar Gonen yang dikabarkan menjalankan bisnis properti di Bali. Menurut mereka, hal itu memunculkan diskursus mengenai perlunya pengawasan lebih ketat terhadap aktivitas warga negara asing dengan latar belakang dugaan keterlibatan dalam konflik kemanusiaan.
Selain itu, CISFED juga menyoroti dinamika terkait batalnya kunjungan tokoh Palestina Basem Naim ke Indonesia. Dalam rilis disebutkan, Basem Naim dikenal memiliki kontribusi dalam mendukung berdirinya Rumah Sakit Indonesia di Gaza sehingga ketidakhadiran tersebut memunculkan pertanyaan publik mengenai konsistensi dukungan Indonesia terhadap perjuangan Palestina.
Di sisi lain, CISFED mengingatkan masyarakat agar mewaspadai berkembangnya provokasi sektarian, ekstremisme takfiri, serta arus pemikiran Christian Zionism yang dinilai berpotensi memecah belah persatuan bangsa.
“Masyarakat perlu mewaspadai berkembangnya provokasi sektarian dan ekstremisme takfiri yang berpotensi memecah belah umat,” tulis mereka.
CISFED juga menilai pengalaman konflik di kawasan Asia Barat dan Asia Selatan menunjukkan bahwa konflik internal dapat melemahkan bangsa dan menghambat kemajuan nasional.
“Indonesia diharapkan tetap berdiri teguh pada prinsip keadilan, kemanusiaan, dan menjaga persatuan internal, serta tidak menjadi bagian dari fragmentasi global, tetapi justru menjadi kekuatan moral yang mendorong terciptanya dunia yang lebih adil dan bermartabat,” tutup pernyataan CISFED.
