15 hours ago
4
REPUBLIKA.CO.ID, PATI -- Aksi demonstrasi di depan Kantor Bupati Pati berujung chaos. Ratusan massa yang menggelar aksi unjuk rasa, Rabu (13/8/2025) dipukul mundur oleh polisi memakai gas air mata.
Massa membawa sound horeg dalam aksi demo. Berbagai atribut unik dibawa para demonstran, salah satunya keranda mayat bertuliskan “OWEDUS”.
Demonstrasi digelar untuk menuntut pengunduran diri Bupati Pati, Sudewo. Sempat berjalan kondusif, demonstrasi berujung memanas dan ricuh. Ratusan orang yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Pati Bersatu mendesak agar sang bupati menemui langsung para pendemo.
Beberapa orator bergantian menyuarakan aksinya. Termasuk isu kenaikan pajak hingga 250 persen dan penggusuran.
Mereka juga kecewa dengan kepemimpinan bupati. Namun, ketegangan meningkat. Setelah orasi dari perwakilan massa asal Jawa Timur, Cak Soleh, suasana menjadi panas. Sekitar pukul 10.00 WIB, seruan dari demonstran agar Bupati Sudewo lengser, baik secara sukarela maupun melalui desakan rakyat memicu kericuhan.
Massa melemparkan botol air mineral dari luar pagar kantor bupati. Mereka juga memaksa masuk dengan mendorong-dorong pagar. Polisi pun melepaskan gas air mata. Akibatnya massa dipukul mundur.
Polisi Kerahkan 1.684 Personel
Kepolisian Resor Kota Pati, Jawa Tengah, menyiapkan skema pengamanan ketat dengan melibatkan 2.684 personel gabungan dari 14 polres jajaran, TNI, serta berbagai instansi untuk mengamankan jalannya unjuk rasa terkait kebijakan tarif Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada Rabu (13/8)
"Pengamanan akan dilakukan secara profesional dan humanis. Kami tidak hanya fokus pada pengamanan massa, tetapi juga mengutamakan komunikasi yang baik agar situasi tetap terkendali tanpa gesekan," kata Kepala Polresta Pati Komisaris Besar Polisi Jaka Wahyudi di Pati, Selasa.
Adapun personel gabungan yang dilibatkan selain dari 14 polres jajaran, yakni Satbrimob Polda Jateng, Ditsamapta Polda Jateng, gabungan direktorat, bidang dan satker Mapolda Jateng, Satpol PP, Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, Damkar, serta instansi terkait lainnya.
Ia mengatakan seluruh petugas juga mendapat arahan teknis dan mental sesuai standar operasional prosedur, termasuk cara menghadapi potensi provokasi.
"Kami ingatkan peserta aksi maupun masyarakat untuk tidak membawa barang terlarang, seperti minuman keras, narkoba, senjata tajam, senjata api, bahan peledak, petasan, maupun benda yang berpotensi digunakan untuk merusak fasilitas umum. Kami akan bertindak cepat jika ditemukan pelanggaran. Semua ini demi keselamatan bersama dan kelancaran kegiatan," tegasnya.
Polresta Pati juga berkoordinasi dengan koordinator aksi untuk menyepakati teknis pelaksanaan di lapangan. Pendekatan dialogis menjadi kunci agar aspirasi tetap tersampaikan dalam koridor hukum. Pemetaan titik rawan dan rekayasa lalu lintas pun telah disiapkan untuk menghindari kemacetan, dengan penempatan personel di persimpangan dan jalur utama.
Selain personel pengamanan, Polresta Pati menyiagakan tim medis, pemadam kebakaran, serta tim pengurai massa untuk mengantisipasi penumpukan atau gesekan di lapangan. Seluruh kegiatan pengamanan akan terdokumentasi secara transparan untuk memastikan akuntabilitas.
"Kami hormati hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat, tetapi harus dilakukan sesuai aturan. Tugas kami adalah menjaga, melindungi, dan mengayomi. Gunakan pendekatan persuasif terlebih dahulu sebelum langkah penegakan hukum," ujarnya.
Ia juga mengimbau warga yang tidak berkepentingan untuk menghindari lokasi aksi demi mencegah kerumunan dan potensi gangguan keamanan.
Aksi unjuk rasa warga Kabupaten Pati untuk memprotes kenaikan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) tahun 2025 hingga 250 persen. Akan tetapi, Bupati Pati Sudewo akhirnya mengambil membatalkan kenaikan tarif PBB tersebut.
Kenaikan hingga 250 persen merupakan batas maksimal dan tidak diberlakukan untuk seluruh objek pajak, karena ada yang kenaikannya hanya 50 persen. Bahkan banyak yang kenaikannya hanya 50 persen.
sumber : Antara
