11 hours ago
12
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah dan Bank Indonesia (BI) sepakat memperkuat koordinasi kebijakan fiskal dan moneter untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah ketidakpastian ekonomi global. Kesepakatan tersebut dibahas dalam pertemuan yang dihadiri Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Gubernur BI Perry Warjiyo, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, serta sejumlah pejabat terkait di Gedung DPR RI, Sabtu (6/6/2026) pagi. Salah satu kesepakatannya yakni pengelolaan kas pemerintah akan tetap ditempatkan di BI.
Dasco mengatakan pertemuan itu digelar untuk mengevaluasi perkembangan ekonomi sekaligus memastikan kebijakan fiskal dan moneter berjalan selaras guna menjaga stabilitas ekonomi dan mendorong pertumbuhan.
“Hasil koordinasi hari ini menghasilkan beberapa kesepakatan yang akan ditindaklanjuti oleh masing-masing pihak,” ujar Dasco.
Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan penguatan koordinasi fiskal dan moneter saat ini difokuskan untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi. Menurut Perry, terdapat dua langkah yang disepakati. Pertama, meningkatkan daya tarik imbal hasil instrumen keuangan domestik agar arus modal asing kembali masuk ke pasar keuangan Indonesia.
“Dengan kenaikan suku bunga luar negeri memang terjadi arus keluar dana dari saham dan SBN. Karena itu, fiskal dan moneter sepakat meningkatkan daya tarik imbal hasil supaya arus modal masuk kembali besar dan mendukung stabilitas nilai tukar rupiah,” kata Perry.
Kedua, pemerintah dan BI akan menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan perbankan melalui pengelolaan kas pemerintah yang tetap ditempatkan di BI dengan penyesuaian remunerasi.
Perry menjelaskan peningkatan remunerasi dari BI kepada pemerintah dapat membantu menjaga beban bunga pemerintah tetap terkendali sekaligus mendukung stabilitas pasar keuangan.
“Kalau remunerasi BI kita tingkatkan, secara neto beban bunga pemerintah tetap terkendali,” ujarnya.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan pemerintah akan memastikan kebijakan fiskal berjalan dengan baik sembari memperkuat koordinasi dengan BI agar dampak kebijakan terhadap perekonomian semakin besar.
Menurut Purbaya, sinergi kebijakan fiskal dan moneter yang semakin erat diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan pasar terhadap rupiah dan menjaga stabilitas nilai tukar.
Ia menilai stabilitas rupiah penting karena dampaknya dirasakan langsung oleh masyarakat, terutama pelaku usaha kecil yang masih bergantung pada bahan baku impor.
“Saya dengar penjual tempe dan tahu sudah tergerus keuntungannya atau terpaksa menaikkan harga karena bahan bakunya masih diimpor,” ujar Purbaya.
Menurut dia, pelemahan rupiah akan meningkatkan biaya produksi yang pada akhirnya membebani pelaku usaha dan konsumen.
“Dengan kebijakan yang lebih baik, kita akan melihat rupiah yang lebih stabil sehingga para pedagang tahu dan tempe serta ibu-ibu rumah tangga juga bisa merasakan harga yang lebih baik, tidak terbebani lagi oleh kenaikan biaya hidup yang terlalu besar,” katanya.
Purbaya menambahkan fundamental ekonomi Indonesia masih berada dalam kondisi yang baik. Karena itu, pemerintah optimistis koordinasi yang lebih kuat dengan BI dapat mendukung pertumbuhan ekonomi sekaligus menjaga stabilitas makroekonomi.
Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan koordinasi yang erat antara pemerintah, BI, dan otoritas fiskal menjadi penting untuk menjaga perekonomian nasional di tengah tantangan global.
Menurut Prasetyo, berbagai indikator ekonomi menunjukkan fundamental ekonomi Indonesia masih cukup kuat. Namun, pemerintah tetap perlu mempercepat berbagai program yang mendorong sektor riil agar pertumbuhan ekonomi semakin kuat. Program tersebut antara lain di sektor pangan, energi, perikanan, serta industrialisasi dan hilirisasi.
“Kita harus tetap optimistis menjalankan tugas dan fungsi masing-masing dalam rangka menjaga ekonomi tetap kuat dan terus tumbuh,” ujar Prasetyo.
