1 day ago
12
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah menilai penguatan distribusi pangan menjadi kunci pengendalian inflasi pascabencana, menyusul terganggunya pasokan dan melonjaknya biaya logistik di sejumlah wilayah terdampak. Salah satu langkah strategis ditempuh melalui kolaborasi PT Pos Indonesia dengan Rumah Tani Nusantara untuk mempercepat penyaluran komoditas pangan dari sentra produksi ke daerah terdampak.
Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha Badan Usaha Milik Negara, Ferry Irawan, menegaskan pemulihan ekonomi harus berjalan seiring dengan penanganan kemanusiaan pascabencana.
“Secara kemanusiaan kita sangat empati. Setelah tanggap darurat selesai, aktivitas ekonomi harus tetap berjalan. Untuk mendorong aktivitas ekonomi kembali, kami dari Kemenko Perekonomian sangat menyambut baik kerja sama ini,” ujar Ferry dalam acara penandatanganan perjanjian kerja sama di Bandung, Selasa (6/1/2026) lalu.
Bencana alam yang terjadi di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh telah menghambat produksi serta distribusi pangan. Dampaknya, pasokan menjadi terbatas, biaya logistik meningkat, dan tekanan inflasi pangan berpotensi meluas apabila distribusi tidak segera dipulihkan.
Dalam kondisi tersebut, pemerintah menilai stabilitas harga pangan sangat bergantung pada kelancaran distribusi. Tanpa intervensi rantai pasok, lonjakan harga dinilai berisiko menekan daya beli masyarakat, terutama kelompok berpendapatan rendah.
Untuk mempercepat pemulihan ekonomi daerah, pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan, termasuk perlakuan khusus penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR). Kebijakan tersebut meliputi pemberian masa tenggang (grace period), restrukturisasi kredit, relaksasi persyaratan agunan tambahan, kemudahan administratif, percepatan penyaluran KUR baru, serta keringanan suku bunga atau marjin.
Selain kebijakan pembiayaan, pemerintah juga mempercepat perbaikan infrastruktur dan akses jalan guna mengamankan jalur distribusi pangan. Penguatan cadangan pangan pemerintah (buffer stock), serta penyaluran bantuan sosial dan bantuan pemulihan produksi pertanian berupa benih, pupuk, alat pertanian, hingga rehabilitasi lahan turut dilakukan.
“Penguatan distribusi pangan pascabencana tidak dapat dilakukan secara sektoral. Pemerintah mendorong peran aktif BUMN logistik untuk bekerja sama dengan mitra usaha dan komunitas petani agar rantai pasok tetap berjalan, biaya logistik terkendali, dan harga pangan stabil,” jelas Ferry.
Melalui kerja sama ini, Pos Indonesia mengoptimalkan jaringan logistik nasional dan layanan last mile hingga ke wilayah pedesaan dan daerah sulit dijangkau. Di sisi lain, Rumah Tani Nusantara berperan mendampingi petani, menyerap hasil panen, serta menghubungkan petani dengan pelaku usaha agar pasokan pangan terjaga dari hulu ke hilir.
Sinergi tersebut diharapkan mampu menekan volatilitas harga pangan dan meredam tekanan inflasi, sekaligus memastikan pemulihan ekonomi daerah tidak terhambat oleh persoalan distribusi.
Ke depan, pemerintah akan memperluas pola kolaborasi serupa dengan BUMN logistik di berbagai wilayah. Integrasi data distribusi, pemantauan pasokan dan harga, serta koordinasi lintas sektor akan diperkuat untuk menjaga stabilitas pangan nasional.
“Apa yang sudah kita lakukan semoga bisa bermanfaat bagi masyarakat. Kita harapkan aktivitas ekonomi dapat berjalan kembali,” kata Ferry.
