Haruskah Jurusan Humaniora Dihapus di Zaman AI?

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Saat ini hampir semua orang sepakat: masa depan adalah milik teknologi. Industri manufaktur, internet, dan AI disebut-sebut sebagai penentu arah peradaban dan ukuran kemajuan bangsa. Para teknokrat dan ekonom berperan dominan sebagai ujung tombak.

Namun, tidak banyak orang tahu di Google DeepMind, ada Henry Shevlin, Ph.D, Philosopher and AI Ethicist, lulusan University of Cambridge, bekerja full time dengan tugas sangat substantif: memikirkan apakah mesin bisa menjadi sadar, bagaimana manusia berhubungan dengan AI, dan bagaimana peradaban manusia harus bersiap menghadapi kecepatan perkembangan AI. 

Pertanyaan seperti ini menyentuh seluruh lapisan filsafat: ontologi, epistemologi, aksiologi. Tak hanya DeepMind,  Anthropic, OpenAI, dan Microsoft semuanya kini menjalankan proyek-proyek multidisiplin yang secara serius melibatkan ahli humaniora: filsuf, etikawan, sosiolog untuk mengkaji dampak sosial dan tata kelola sistem AI yang mereka bangun.

Bahkan Google pernah memiliki Damon Horowitz sebagai Director of Engineering yang secara tak resmi dikenal sebagai In-House Philosopher untuk menelaah etika produk teknologi dalam bahasa Kant dan John Stuart Mill. Di Slack, kursi CEO diduduki Stewart Butterfield, bergelar master filsafat yang mengaku justru kemampuan berfilsafatnyalah yang membuatnya mampu memimpin bisnis di tengah kompleksitas yang tidak ada manualnya.

Ini membuktikan bahwa di jantung industri yang paling teknologis sekalipun, di antara banyak talenta teknis, tetap perlu ada orang yang mampu menavigasi kompleksitas moral. Mesin bisa diprogram, tetapi nilai tidak bisa. Di sinilah humaniora bukan sekadar relevan, tetapi tetap dibutuhkan, bahkan tak tergantikan.

Ini yang tengah terjadi di pusat peradaban teknologi dunia. Bagaimana dengan Indonesia? Sekjen Kemdiktisaintek RI belum lama ini mengumumkan rencana menutup sejumlah program studi yang dianggap over-supply dan tidak relevan dengan pasar kerja. Logika administratifnya masuk akal. Namun rencana ini mengabaikan satu pertanyaan mendasar: untuk apa universitas itu ada?

Universitas Bukan Pencetak Tenaga Kerja

Dalam tradisi pemikiran besar, dari Kant hingga John Henry Newman, universitas bukan dirancang untuk mencetak tenaga kerja. Ia dirancang untuk membentuk manusia yang mampu berpikir mandiri, menimbang nilai, dan hidup bersama orang lain secara bermartabat. Bukan sekadar manusia yang tahu apa yang harus dikerjakan, melainkan manusia yang tahu mengapa sesuatu layak dikerjakan. Ketika kampus direduksi menjadi pabrik dan relevansinya diukur semata oleh serapan pasar kerja, kita tidak sedang memodernisasi pendidikan, kita sedang mengkhianati fungsi terdalam institusi universitas.

Di era kecerdasan buatan yang merevolusi peradaban manusia, pertanyaan “untuk apa universitas ada” merupakan pertanyaan hidup dan mati. Sebab jawaban atas pertanyaan ini menentukan nasib satu rumpun ilmu yang selama ini menjadi jantung dari misi eksistensial universitas itu sendiri: humaniora.

Sejak dekade 1970-an, ketika ideologi pasar mulai mendominasi kebijakan pendidikan global dan lembaga-lembaga internasional mendorong kampus untuk membuktikan return on investment-nya, humaniora tidak resmi dihapus, tetapi dimiskinkan secara sistematis. Anggaran dipotong, mahasiswa diarahkan ke jurusan "produktif," dan prestise sosialnya anjlok. Filsafat, sejarah, sastra, sosiologi, dan antropologi diasingkan ke pinggir kurikulum. Pusat pembangunan diserahkan sepenuhnya kepada ilmu-ilmu eksakta dan teknis yang "terukur." Keberhasilan pendidikan direduksi menjadi satu pertanyaan dangkal: berapa persen lulusannya langsung terserap kerja?

Padahal dalam tradisi pemikiran pendidikan liberal (liberal arts), lulusan humaniora idealnya mampu membaca dunia, membaca konteks, membaca kuasa, membaca apa yang tidak terucapkan. Menjadi manusia yang tahan terhadap ketidakpastian, manusia yang bisa mengajukan pertanyaan yang tepat, dan manusia yang punya kompas moral, yang tidak hanya tahu bisa, tapi selalu bertanya bolehkah dan untuk siapa.

Dengan dimilikinya kompetensi-kompetensi setinggi itu, pertanyaan praktis tetap sah untuk diajukan: bagaimana lulusan humaniora menemukan tempatnya di dunia kerja era AI? Ada perbedaan fundamental antara manusia yang dipakai oleh sistem dan manusia yang mengarahkan sistem. Yang pertama adalah eksekutor yang bisa diganti, termasuk oleh mesin. Yang kedua adalah penentu arah yang justru semakin langka dan semakin mahal.

Kompetensi humaniora tidak absen dari dunia kerja, ia hadir dengan nama yang berbeda. Kemampuan membaca konteks dan kuasa disebut strategic thinking. Ketahanan terhadap ambiguitas disebut adaptive leadership. Kemampuan mengajukan pertanyaan yang tepat disebut design thinking. Kompas moral disebut ethics and governance. Industri global sudah lama mencari profil ini. Hanya saja kampus-kampus humaniora belum cukup berani melatih mahasiswanya untuk menerjemahkan dirinya sendiri ke dalam bahasa yang dimengerti pasar, sekaligus membekali mereka dengan satu lapis keterampilan teknis sebagai jembatan.

Yang dibutuhkan bukan memilih antara humaniora dan industri. Yang dibutuhkan adalah lulusan yang sanggup, cakap, serta kritis mempertanyakan sistem, sekaligus berdaya mengubahnya dari dalam.

Humaniora sebagai Jantung

Jika benar akan ada banyak prodi harus ditutup dengan dalih over supply dan tidak relevan dengan pasar kerja, maka ini kebijakan yang tidak hanya keliru, tetapi berbahaya. Ketika kampus diubah menjadi lini produksi dan lulusan menjadi komoditas, kita tidak sedang memodernisasi pendidikan. Kita sedang menghilangkan fungsi terpentingnya: membentuk manusia yang tahu untuk apa ia hidup, bukan sekadar untuk apa ia bekerja.

Era AI menelanjangi keterbatasan logika itu. Mesin kini bisa menulis laporan, menganalisis data, menerjemahkan bahasa, bahkan menyusun argumen hukum. Pekerjaan yang dulu dianggap "aman” secara teknis, tetapi kini rentan dioptimasi. Yang tidak bisa digantikan mesin bukanlah keterampilan rutin, melainkan kearifan: kemampuan membaca konteks yang ambigu, menimbang nilai yang saling bertentangan, dan membuat keputusan di tengah ketidakpastian.

Kemampuan itulah yang selama berabad-abad dipelihara humaniora: berpikir kritis tanpa panduan algoritma, menafsirkan makna di balik angka, berempati terhadap mereka yang tidak terdata, dan mengambil keputusan moral di medan yang tidak ada jawaban benarnya. Ini bukan soft skills. Ini kompetensi manusia yang paling sulit, paling mahal, dan tidak tergantikan.

World Economic Forum dalam laporan Future of Jobs menempatkan analytical thinking, creativity, resilience, dan curiosity sebagai kompetensi paling kritis di dekade mendatang. Kompetensi itu tidak lahir dari modul coding atau hafalan rumus. Ia lahir dari menyelami novel yang tidak mudah, berdebat tentang keadilan, menganalisis mengapa peradaban bisa runtuh. Ia lahir dari latihan intelektual yang menjadi jantung humaniora.

Humaniora sebagai Fondasi

Perkembangan AI global sekarang justru membuktikan betapa mahalnya biaya mengabaikan humaniora. Algoritma yang dibangun tanpa pertimbangan etika mendiskriminasi kelompok rentan. Sistem pengenalan wajah yang dilatih tanpa sensitivitas budaya gagal mengenali wajah orang kulit gelap. Platform media sosial yang dirancang tanpa paham psikologi sosial memperparah polarisasi dan radikalisasi. Ini bukan kegagalan teknis. Ini kegagalan humanistik.

Masalah-masalah itu tidak bisa diselesaikan dengan lebih banyak kode. Ia membutuhkan orang yang paham etika, sejarah kekuasaan, sosiologi kelompok marjinal, dan filsafat keadilan. Dengan kata lain: ia membutuhkan humaniora. Bukan sebagai pelengkap, melainkan sebagai fondasi.

Jika kampus hanya dibayangkan sebagai pabrik, kita mungkin akan mendapatkan tenaga kerja yang efisien, itupun untuk sementara waktu, sampai mesin mengambil alih. Namun, jika kampus dipahami sebagai rumah pembentukan manusia, kita bisa melahirkan sesuatu yang tidak bisa otomatisasi: warga negara yang tahu membedakan antara yang benar dan yang menguntungkan, antara yang efisien dan yang adil.

Di era AI, pertanyaan terbesar bukan seberapa pintar mesin kita. Pertanyaan terbesarnya adalah: seberapa bijak manusia yang mengendalikannya? Untuk menjawab pertanyaan itu, kita tidak butuh lebih banyak programmer. Kita butuh lebih banyak orang yang pernah bergulat dengan Dostoevsky, memperdebatkan Aristoteles, dan menelaah kisah runtuhnya peradaban besar. Humaniora bukan warisan masa lalu yang perlu dilindungi. Ia adalah alat bertahan hidup di masa depan yang sedang kita masuki, dengan atau tanpa kesiapan. 

Disclaimer: Pandangan yang disampaikan dalam tulisan di atas adalah pendapat pribadi penulisnya yang belum tentu mencerminkan sikap Republika soal isu-isu terkait.