1 week ago
25
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Dr Esther Sri Astuti, menegaskan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan investasi strategis pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang dampaknya lebih terasa dalam jangka panjang dibandingkan pertumbuhan ekonomi jangka pendek.
Hal itu disampaikan Esther berdasarkan hasil riset INDEF bekerja sama dg UNDESA (United Nation, Department of Economic and Social Affairs). Esther menjelaskan bahwa hasil simulasi menggunakan Model Overlapping Generation Indonesia (OG-IDN) untuk mengukur dampak realokasi anggaran melalui MBG terhadap indikator makroekonomi.
"MBG bukan kebijakan yang didesain untuk mendorong lonjakan pertumbuhan dalam waktu singkat. Ini adalah investasi modal manusia yang manfaatnya baru optimal ketika generasi penerima memasuki usia produktif,” kata Esther di Jakarta, Rabu (11/2/2026).
Esther menjelaskan, urgensi MBG tidak dapat dilepaskan dari persoalan gizi nasional yang masih menjadi tantangan struktural. Meski angka stunting menunjukkan tren menurun dalam beberapa tahun terakhir, lajunya melambat dan masih berada di atas ambang batas rekomendasi Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).
Selain itu, masalah anemia pada ibu hamil, risiko kekurangan energi kronis (KEK), serta beban gizi ganda pada anak dan remaja juga masih tinggi di sejumlah wilayah.
“Persoalan gizi berdampak langsung pada kualitas pendidikan dan produktivitas jangka panjang. Tanpa intervensi serius, kita akan terus menghadapi jebakan produktivitas rendah," ujarnya.
Ia menambahkan, posisi Indonesia dalam Human Capital Index (HCI) masih tertinggal dibandingkan beberapa negara ASEAN. Menurutnya, perbaikan gizi sejak dini menjadi fondasi penting untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, literasi, dan numerasi yang selama ini menjadi pekerjaan rumah besar sektor pendidikan.
Dalam kajian INDEF, MBG dimodelkan sebagai transfer non-tunai kepada anak usia 0–18 tahun. Besaran transfer disimulasikan sekitar Rp 799.371 per anak per tahun (harga 2025), dengan asumsi pembiayaan dilakukan melalui realokasi belanja sehingga tidak menambah defisit APBN.
Esther menjelaskan, dampak terhadap produktivitas tenaga kerja terjadi melalui dua jalur utama.
“Pertama melalui kanal kesehatan, yang mulai terlihat sekitar dua tahun setelah implementasi, dan kedua melalui kanal pendidikan yang efeknya muncul sekitar enam tahun kemudian,” ujarnya.
Secara total, peningkatan produktivitas tenaga kerja dalam simulasi mencapai sekitar 0,7 persen pada tahun keenam.
Berdasarkan hasil model OG-IDN, Produk Domestik Bruto (PDB) meningkat secara moderat dengan puncak kenaikan sekitar 0,15–0,17 persen pada awal 2040-an, saat kohort penerima MBG memasuki pasar kerja.
Namun, dalam jangka panjang, PDB kembali ke lintasan keseimbangan semula. Hal serupa terjadi pada stok modal dan investasi yang hanya meningkat pada fase awal transisi.
“Efeknya tidak permanen pada level output, tetapi yang paling konsisten adalah peningkatan konsumsi rumah tangga dan kesejahteraan antargenerasi,” kata Esther.
Konsumsi rumah tangga tercatat meningkat sekitar 0,04–0,05 persen dalam jangka panjang, menunjukkan adanya perbaikan kesejahteraan lintas kohort.
Dari sisi pasar tenaga kerja, simulasi menunjukkan adanya penurunan kecil dan sementara pada penawaran tenaga kerja, terutama di kelompok pendapatan terbawah. Namun besarnya kurang dari 0,06 persen dan dinilai tidak signifikan secara struktural.
“Ini lebih merupakan efek kesejahteraan, bukan disinsentif kerja. Ketika kondisi rumah tangga membaik, ada penyesuaian jam kerja, tetapi sangat kecil dan tidak mengganggu pasar tenaga kerja,” jelasnya.
Upah riil juga tidak menunjukkan perubahan struktural. Perbedaan antara skenario dengan dan tanpa MBG sangat tipis dan kembali konvergen dalam jangka panjang.
Esther menegaskan, selama MBG dibiayai melalui realokasi anggaran dan bukan ekspansi defisit, keberlanjutan fiskal tetap terjaga.
Rasio utang terhadap PDB dalam simulasi tidak mengalami perubahan struktural dan tetap berada di kisaran sekitar 50 persen dalam jangka panjang. Rasio penerimaan pajak terhadap PDB maupun rasio belanja pemerintah terhadap PDB juga tidak menunjukkan pergeseran permanen.
“Desain fiskal netral adalah kunci. Jika pembiayaan dilakukan lewat utang baru, tentu implikasinya akan berbeda,” katanya.
Esther menekankan, agar dampak MBG lebih optimal, pemerintah perlu mempersempit sasaran program, terutama pada kelompok usia dan wilayah dengan risiko gizi tertinggi.
Selain itu, MBG perlu diintegrasikan dengan kebijakan pendidikan dan peningkatan keterampilan tenaga kerja agar peningkatan modal manusia benar-benar terkonversi menjadi produktivitas dan pendapatan yang lebih tinggi.
“MBG tidak bisa berdiri sendiri. Harus ada sinergi dengan kebijakan pendidikan, vokasi, dan pasar kerja,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan agar evaluasi program tidak hanya berfokus pada serapan anggaran, melainkan pada indikator outcome dan impact jangka panjang seperti perbaikan status gizi, capaian pendidikan, dan produktivitas tenaga kerja.
“Ini investasi generasi. Hasilnya memang tidak instan, tetapi jika dikelola tepat sasaran dan konsisten, dampaknya akan terasa pada daya saing Indonesia ke depan,” kata Esther.
Terkait hasil survei kepuasan publik 72,8 persen terhadap Program MBG, Eshter menilai angka tersebut perlu dibaca secara komprehensif, terutama dari sisi metodologi dan tata kelola program di lapangan.
Esther mengatakan, angka kepuasan publik memang menunjukkan adanya penerimaan masyarakat terhadap tujuan program. Namun, menurutnya, validitas temuan survei tetap harus ditopang oleh transparansi metode dan kualitas implementasi kebijakan.
“Survei kepuasan publik harus dilihat dari jumlah sampel, sebaran responden, margin of error, serta metode pengumpulan datanya. Tanpa itu, angka 72,8 persen bisa menimbulkan tafsir yang berbeda-beda,” ujar Esther.
Esther menambahkan, tingginya tingkat kepuasan tidak otomatis meniadakan persoalan di lapangan. Ia menilai wajar apabila dalam program berskala nasional seperti MBG masih muncul kasus-kasus teknis, termasuk dugaan keracunan atau keterlambatan distribusi.
“Program dengan cakupan jutaan penerima tentu memiliki tantangan implementasi. Kepuasan mayoritas masyarakat tidak berarti 100 persen tanpa kendala,” katanya.
Menurutnya, pemberitaan negatif yang muncul di media bisa saja merepresentasikan kasus spesifik di daerah tertentu, bukan gambaran keseluruhan program. Namun demikian, kasus-kasus tersebut tetap harus menjadi bahan evaluasi serius.
Lebih jauh, Esther menekankan pentingnya pembenahan kelembagaan dalam pengelolaan MBG. Ia mengingatkan bahwa model sentralisasi penuh berpotensi menimbulkan persoalan pada tahap distribusi dan pengawasan.
“Jika seluruh proses terlalu terpusat, risiko yang muncul adalah panjangnya rantai distribusi dan lemahnya pengawasan di tingkat akhir. Ini bisa meningkatkan potensi masalah kualitas makanan,” jelasnya.
Esther menilai pendekatan desentralisasi terbatas dapat menjadi solusi, terutama dengan melibatkan komite sekolah, pemerintah daerah, dan pelaku usaha lokal dalam pengawasan maupun penyediaan makanan.
“Pelibatan komite sekolah dan orang tua dapat memperkuat kontrol sosial. Pengawasan menjadi lebih dekat dan respons terhadap masalah bisa lebih cepat,” ujarnya.
Namun, ia juga mengingatkan bahwa desentralisasi tanpa standar nasional yang ketat dapat memunculkan ketimpangan kualitas antarwilayah.Karena itu, INDEF mendorong penerapan model tata kelola hibrida. Pemerintah pusat tetap memegang kendali pada aspek anggaran, standar gizi, dan sistem audit, sementara pelaksanaan teknis dapat melibatkan aktor lokal dengan pengawasan berlapis.
Ia menambahkan, transparansi anggaran dan sistem pelaporan digital juga penting untuk memastikan akuntabilitas program tetap terjaga.
Menurut Esther, keberhasilan MBG tidak hanya diukur dari angka survei, tetapi dari konsistensi pelaksanaan, minimnya insiden, serta dampaknya terhadap perbaikan gizi dan ekonomi lokal.
“Survei adalah indikator persepsi. Tetapi tata kelola yang baik adalah fondasi keberlanjutan program,” ujarnya.
