4 hours ago
4
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Menteri Perdagangan Republik Indonesia (RI) Budi Santoso (Busan) mendorong isu ketahanan pangan menjadi agenda utama dalam reformasi pertanian Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Hal itu disampaikan saat Indonesia memimpin Pertemuan Menteri kelompok negara berkembang G-33 yang digelar secara virtual pada Senin (9/3/2026).
Indonesia memanfaatkan forum tersebut untuk memperkuat konsolidasi negara berkembang menjelang Konferensi Tingkat Menteri (KTM) ke-14 WTO yang dijadwalkan berlangsung pada 26—29 Maret 2026 di Kamerun. Pertemuan juga diarahkan untuk menghidupkan kembali perundingan pertanian WTO yang dalam beberapa tahun terakhir berjalan stagnan.
“Reformasi pertanian harus tetap berorientasi pada pembangunan, dengan ketahanan pangan, kesejahteraan petani kecil, dan agenda pembangunan nasional menjadi bagian utama,” kata Busan usai pertemuan, dikutip pada Selasa (10/3/2026).
Pertemuan Menteri G-33 kali ini mengusung tema “G-33 Priorities and Collective Action toward MC-14 for Advancing Inclusive WTO Agricultural Negotiation.” Forum tersebut menjadi bagian dari tradisi konsolidasi yang rutin digelar menjelang konferensi tingkat menteri WTO.
Kelompok G-33 beranggotakan 47 negara berkembang. Koalisi ini memiliki peran strategis dalam memperjuangkan kepentingan negara berkembang sekaligus membentuk arah reformasi pertanian global.
Busan mengatakan, salah satu agenda utama pertemuan adalah penyelarasan Pernyataan Bersama (Joint Ministerial Statement) G-33 yang akan disampaikan pada KTM ke-14 WTO. Para menteri G-33 berupaya menjaga kesatuan posisi guna memperkuat daya tawar negara berkembang dalam negosiasi perdagangan global.
“Kami menyampaikan keprihatinan atas terbatasnya kemajuan dalam perundingan pertanian. Indonesia akan terus mendorong pendekatan tegas namun konstruktif agar kepentingan negara berkembang tetap masuk dalam agenda reformasi,” ujarnya.
Ia memerinci, sejumlah isu prioritas yang terus diperjuangkan dalam negosiasi tersebut. Di antaranya Public Stockholding for Food Security Purposes (PSH) untuk menjamin ketahanan pangan, Special Safeguard Mechanism (SSM) sebagai instrumen menghadapi lonjakan impor, serta Special and Differential Treatment (S&DT) bagi negara berkembang.
Indonesia bersama negara anggota G-33 juga memperkuat koordinasi menjelang KTM ke-14 WTO. Langkah ini ditempuh untuk memastikan kepentingan negara berkembang tetap mendapat perhatian dalam reformasi pertanian global.
“Indonesia mengajak seluruh anggota G-33 memperkuat koordinasi dan solidaritas menjelang KTM ke-14 WTO. Kepemimpinan aktif Indonesia menegaskan komitmen untuk memperjuangkan sistem perdagangan multilateral yang lebih inklusif dan berpihak pada pembangunan, khususnya dalam mendukung ketahanan pangan dan kesejahteraan petani kecil,” jelas Busan.
Direktur Jenderal WTO Ngozi Okonjo-Iweala bersama para menteri G-33 juga menyampaikan apresiasi kepada Indonesia atas penyelenggaraan pertemuan tersebut. Forum itu membantu mengidentifikasi prioritas kelompok sekaligus mendorong kembali perundingan pertanian WTO.
“Dalam situasi global yang tidak menentu, isu ketahanan pangan menjadi hal fundamental, terutama bagi negara berkembang. Kelompok G-33 memegang peranan penting untuk mendorong isu ini dibahas dalam KTM ke-14 dan perundingan pertanian mendatang,” kata Okonjo-Iweala.
Para menteri G-33 juga sepakat mendorong kemajuan konkret di sektor pertanian pada KTM ke-14. Langkah tersebut dipandang penting untuk menjaga kredibilitas WTO sekaligus membangun kembali kepercayaan antaranggota.
