7 hours ago
6
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Perang dagang Amerika Serikat (AS) dan Kanada semakin bergeser dari perselisihan tarif menjadi pertarungan yang menyentuh kedaulatan, energi hingga keamanan nasional. Wakil Presiden AS J.D. Vance pada Senin (24/8/2026) tanpa sengaja menyebut Kanada sebagai "negara bagian", hanya beberapa jam ketika Ontario mengancam menghentikan pasokan listrik dan mineral strategis ke Amerika jika tekanan Washington berlanjut.
Vance melontarkan pernyataan tersebut ketika berbicara kepada wartawan dalam kunjungannya ke Brewer, Maine. Ia ketika itu sedang membela kebijakan tarif pemerintahan Presiden Donald Trump dan mengkritik kebijakan perdagangan serta pertahanan Kanada.
"Kanada dan China adalah dua negara terburuk dalam hal kebijakan perdagangan di mana pun di dunia. Sungguh memalukan," kata Vance sebagaimana dilaporkan Global News, Senin, 24 Agustus 2026.
Menurut Vance, sikap China masih dapat dipahami karena negara tersebut merupakan pesaing ekonomi terbesar Amerika. "Saya mengharapkan hal seperti itu dari China. Saya tidak mengharapkannya dari Kanada," katanya.
Vance kemudian mengucapkan kalimat yang segera menarik perhatian. "Kita harus ingat, Kanada adalah sebuah negara bagian, maaf, salah ucap Freudian," kata Vance.
Ia segera mengatakan penyebutan Kanada sebagai negara bagian benar-benar tidak disengaja. Namun, orang-orang yang hadir tertawa karena kalimat tersebut secara langsung mengingatkan kepada retorika Trump mengenai Kanada sebagai negara bagian ke-51 AS. Associated Press dan Global News sama-sama melaporkan insiden tersebut pada Senin, 24 Agustus 2026.
Vance kemudian meneruskan kritiknya dengan menyebut Kanada kurang berinvestasi dalam pertahanan. "Kanada adalah sebuah negara yang kurang berinvestasi pada militernya, yang secara harfiah dapat diserang negara asing jika bukan karena payung perlindungan yang diberikan Amerika Serikat," kata Vance.
Pernyataan tersebut menambah dimensi baru perselisihan kedua negara. Sebab, perdebatan tidak lagi hanya mengenai neraca perdagangan, baja, aluminium atau otomotif, tetapi mulai menyentuh hubungan keamanan dua negara yang telah menjadi sekutu NATO selama puluhan tahun.
Klaim Vance mengenai belanja pertahanan Kanada memiliki konteks historis. Kanada selama bertahun-tahun memang berada di bawah target NATO sebesar dua persen produk domestik bruto untuk pertahanan.
Namun, pemerintah Kanada menyatakan belanja pertahanannya pada tahun fiskal 2025-2026 telah mencapai 2,01 persen PDB atau sekitar 63,45 miliar dolar Kanada. Ottawa juga telah menyatakan komitmen menuju target baru NATO yang disepakati pada 2025, yakni 3,5 persen PDB untuk kemampuan pertahanan inti dan tambahan 1,5 persen untuk investasi keamanan lebih luas pada 2035.
Dengan demikian, kritik Vance mengenai rendahnya belanja pertahanan mempunyai akar pada persoalan lama di NATO. Namun, Kanada kini sedang menaikkan pengeluaran militernya secara signifikan.
Isu Negara Bagian ke-51 Kembali Muncul
Kesalahan ucap Vance menjadi sensitif karena pemerintahan Trump berulang kali menggunakan gagasan Kanada menjadi bagian Amerika sebagai bagian dari retorika politiknya.
Trump telah beberapa kali mengatakan Kanada akan lebih baik apabila menjadi negara bagian ke-51. Ia juga pernah menggunakan sebutan "gubernur" untuk pemimpin Kanada.
Bagi Ottawa, retorika tersebut tidak lagi dipandang sekadar candaan ketika berjalan beriringan dengan tekanan tarif dan tuntutan perdagangan Washington.
Perdana Menteri Kanada Mark Carney mengatakan persyaratan yang muncul dalam tahap terakhir negosiasi telah menyentuh kemampuan Kanada menentukan kebijakan ekonomi dan hubungan dagangnya sendiri.
Setelah perundingan gagal pada Jumat (21/8/2026), Carney menuding Washington berusaha menggunakan keterikatan ekonomi kedua negara sebagai instrumen tekanan.
