11 hours ago
7
REPUBLIKA.CO.ID, BERLIN — Kanselir Jerman Friedrich Merz mengecam keras Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir yang menyerukan agar puluhan warga Palestina di Jalur Gaza dibunuh setiap malam. Menurut Merz, seruan tokoh sayap kanan Israel itu tidak manusiawi.
“Kanselir sangat mengutuk seruan tidak manusiawi Menteri Ben-Gvir, yang melanggar hukum internasional. Mereka tidak dapat diterima,” kata wakil juru bicara pemerintah Jerman, Sebastian Hille, pada konferensi pers di Berlin, Rabu (19/8/2026), dilaporkan Anadolu Agency.
Hille mengungkapkan, dalam pertemuan pada Juni lalu, para kepala negara dan pemerintah Uni Eropa sepakat untuk menyiapkan sanksi terhadap Ben-Gvir. Dia dinilai telah mendorong pelanggaran martabat manusia dan hukum internasional.
"Para menteri luar negeri Uni Eropa akan membahas masalah ini dalam beberapa hari mendatang pada pertemuan Gymnich informal mereka. Perwakilan Tinggi Uni Eropa Kaja Kallas akan mengajukan proposal mengenai masalah ini,” ujar Hille.
Sebelumnya Menteri Luar Negeri (Menlu) Prancis Jean-Noel Barrot juga telah melayangkan kecaman kepada Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir. Hal itu pun terkait pernyataan Ben-Gvir yang menyerukan pembunuhan puluhan warga Palestina di Jalur Gaza. Menurut Barrot, komentar Ben-Gvir tak manusiawi.
Pernyataan Barrot yang menyinggung komentar Ben-Gvir disampaikan ketika dia menyoroti perkembangan kekerasan di wilayah Tepi Barat yang diduduki. “Apa yang terjadi hari ini di Tepi Barat benar-benar memalukan dan seharusnya membuat kita semua memberontak. Itulah mengapa kami telah memberikan sanksi kepada Menteri Ben-Gvir, yang pernyataannya baru-baru ini tidak tertahankan dan tidak manusiawi,” kata Barrot dalam wawancara dengan surat kabar Prancis, La Montagne, yang diterbitkan Rabu (19/8/2026).
Prancis telah melarang Ben-Gvir memasuki negara tersebut. Lebih dari 10 negara, termasuk Belgia, Spanyol, Inggris, Kanada, dan Australia, telah memberlakukan larangan masuk serupa terhadap Ben-Gvir. Selain Ben-Gvir, sejak 9 Juni 2026 lalu Prancis juga telah melarang Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich mengunjungi negara mereka. Hal itu karena Smotrich dipandang aktif mempromosikan aneksasi Tepi Barat yang diduduki dan secara terbuka menyerukan pemukiman kembali Gaza.
Jean-Noel Barrot mengatakan Prancis tidak mengesampingkan sanksi lebih lanjut terhadap Israel atas tindakan mereka baru-baru ini di Tepi Barat. "Untuk ketiga kalinya, pada tanggal 28 Mei, kami memberlakukan sanksi Eropa terhadap para pemukim (Israel) ini. Sanksi lebih lanjut dapat dikenakan dan semua opsi ada di atas meja,” ujarnya.
Pada Sabtu (16/8/2026) pekan lalu, saat berbicara dalam sebuah siniar, Itamar Ben-Gvir menyerukan pembunuhan puluhan warga Palestina di Jalur Gaza. Pembunuhan tersebut harus dieksekusi dengan penargetan dan dilakukan setiap malam.
“Saya pikir pembunuhan yang ditargetkan harus dilakukan setiap malam di Gaza. Bunuh 30 atau 40 dari mereka,” kata Ben-Gvir, dikutip laman Middle East Monitor.
Dia mengisyaratkan, warga Gaza adalah ancaman dan tak layak hidup. “Bukan hanya mereka yang menempatkanmu dalam bahaya saat ini. Ini adalah orang-orang yang seharusnya tidak hidup,” ujarnya.
Dalam program siniar yang sama, Ben-Gvir juga menganjurkan pemindahan massal warga Palestina dari Gaza dan pembentukan kembali permukiman ilegal Israel di wilayah tersebut. "Saya menganggap seluruh Jalur Gaza menjadi milik kami," ucapnya.
Meski sudah menyepakati gencatan senjata dengan kelompok Hamas sejak Oktober 2025 lalu, Israel tak sepenuhnya menghentikan serangan ke Gaza. Menurut Kementerian Kesehatan Gaza, setidaknya 1.273 warga Gaza telah terbunuh akibat pelanggaran gencatan senjata Israel. Sementara korban luka mencapai lebih dari 4.200 orang.
Sejak memulai agresinya ke Gaza pada Oktober 2023, Israel telah membunuh lebih dari 73.400 warga di wilayah tersebut. Sementara korban luka melampaui 174 ribu orang.
