8 hours ago
8
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Direktorat Jenderal Perhubungan Darat (Ditjen Hubdat) Kementerian Perhubungan menggencarkan inspeksi keselamatan armada bus menjelang arus mudik Lebaran 2026. Kementerian Perhubungan juga membuka kuota mudik gratis untuk menekan penggunaan sepeda motor pada perjalanan jarak jauh.
Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Aan Suhanan mengatakan, pemerintah memperkirakan sebanyak 143,9 juta orang atau sekitar 50 persen populasi akan melakukan perjalanan mudik tahun ini. Oleh karena itu, pemerintah menyiapkan sejumlah kebijakan untuk mengantisipasi lonjakan mobilitas masyarakat.
“Di tahun ini sebanyak 143,9 juta orang akan melakukan perjalanan mudik, itu sekitar 50 persen dari populasi yang ada maka diperlukan serangkaian pengaturan dan kebijakan. Sejak tanggal 23 Februari 2026 telah dilakukan pelaksanaan rampcheck, sebanyak 13.584 unit bus sudah diperiksa,” ujar Aan dalam Diskusi Dialektika Demokrasi bertajuk “Mudik Aman dan Nyaman: Sinergi Pemerintah dan Masyarakat dalam Menghadapi Lonjakan Perjalanan” di Gedung DPR RI, Kamis (5/3/2026).
Aan menjelaskan, dari total kendaraan yang diperiksa sebanyak 8.680 unit atau 63,90 persen dinyatakan diizinkan beroperasi. Sementara itu, 2.844 unit atau 20,94 persen mendapat peringatan perbaikan, 1.645 unit atau 12,11 persen dilarang beroperasi, dan 415 unit atau 3,06 persen dikenai tilang serta dilarang beroperasi.
Aan menambahkan, inspeksi keselamatan armada akan terus dilakukan hingga 29 Maret 2026 di berbagai titik seperti terminal tipe A, pool bus, rest area, exit tol, serta wilayah rawan kecelakaan. Selain itu, Kementerian Perhubungan juga membuka program mudik gratis untuk mengurangi pemudik yang menggunakan sepeda motor.
Program tersebut menyediakan kuota 110.112 orang dengan moda bus, kereta api, dan kapal laut, serta pengangkutan 12.140 sepeda motor menggunakan truk dan kereta api.
“Hal ini kami upayakan karena berpergian jauh dengan sepeda motor akan sangat potensial menyebabkan terjadinya kecelakaan,” kata Aan.
Aan juga menyampaikan pemerintah melalui Kementerian PANRB mengeluarkan kebijakan work from anywhere (WFA) pada 16 dan 17 Maret 2026 untuk arus mudik, serta 25 hingga 27 Maret 2026 untuk arus balik. Kebijakan ini diharapkan dapat memecah kepadatan pergerakan masyarakat selama masa angkutan Lebaran.
“Untuk menyiapkan penyelenggaraan angkutan Lebaran ini sangat diperlukan sinergi dan kolaborasi antar K/L, BUMN, swasta bahkan masyarakat agar terwujudnya kelancaran dan keselamatan bersama. Seperti adanya stimulus diskon tiket transportasi yang melibatkan Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN, para operator transportasi dan sebagainya,” ujar Aan.
Aan menambahkan, pemerintah bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Korlantas Polri juga menerbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) yang mengatur pembatasan angkutan barang, pengaturan lalu lintas seperti one way, contra flow, serta ganjil genap, termasuk pengaturan di penyeberangan.
Menurut Aan, pembatasan angkutan barang dilakukan untuk menjaga keselamatan jutaan masyarakat yang melakukan perjalanan mudik, bukan untuk membatasi aktivitas usaha. Kebijakan ini bertujuan menjaga kelancaran mobilitas masyarakat sekaligus distribusi logistik.
Selain itu, pemerintah bersama berbagai pemangku kepentingan juga mengecek kesiapan jalur mudik, melakukan perbaikan jalan provinsi dan kabupaten/kota, meningkatkan keselamatan kapal, serta mengendalikan fenomena pasar tumpah, lokasi wisata, dan perlintasan sebidang.
Pemerintah juga memastikan kesiapan masjid sebagai rest area ramah pemudik serta meningkatkan keamanan di simpul-simpul transportasi.
“Koordinasi dengan berbagai pihak dibutuhkan agar terbentuk sinkronisasi yang lebih baik antar pengambil kebijakan dalam kelancaran pelaksanaan Angkutan Lebaran 2026,” kata Aan.
