1 day ago
17
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Pertanian (Kementan) tengah melakukan akselerasi besar-besaran dalam rehabilitasi jaringan irigasi sebagai fondasi utama penguatan produksi beras nasional.
Langkah strategis ini terbukti ampuh mendongkrak kinerja sektor pertanian secara signifikan. Alhasil, produksi beras sepanjang 2025 diproyeksikan mencapai angka 34,79 juta ton, dengan cadangan beras pemerintah yang diperkirakan menyentuh angka aman 3,3 juta ton pada awal 2026 ini.
Kementan menempatkan penguatan infrastruktur air sebagai bagian dari visi menyeluruh untuk menjaga keberlanjutan produksi sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani. Jaringan irigasi yang prima berperan menjaga stabilitas masa tanam, memacu produktivitas lahan, serta meminimalisir risiko gagal panen, terutama saat menghadapi ancaman musim kemarau yang ekstrem.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menekankan bahwa perbaikan fondasi produksi harus difokuskan pada faktor-faktor inti yang menentukan keberhasilan sektor pangan. Menurut beliau, kemudahan akses sarana produksi tidak akan maksimal jika tidak dibarengi dengan ketersediaan air yang terkelola dengan baik di tingkat sawah.
“Faktor penentu keberhasilan ada pada peningkatan kualitas benih dan kecukupan pupuk, namun yang tak kalah krusial adalah ketersediaan air,” tegas Mentan Amran di Jakarta, Ahad (4/1/2026).
Sepanjang tahun 2025, penguatan irigasi pertanian dijalankan secara masif dan terintegrasi, mencakup pembangunan baru, peningkatan kapasitas, hingga rehabilitasi dan pemeliharaan rutin. Program ini merupakan pengejawantahan dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi, serta Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi untuk Mendukung Swasembada Pangan Nasional yang ditetapkan Presiden Prabowo Subianto.
Direktur Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian Kementan, Hermanto, menjelaskan bahwa percepatan ini diprioritaskan pada daerah irigasi yang sebelumnya belum optimal menyuplai air ke lahan persawahan. Berdasarkan data evaluasi, sekitar 60 persen jaringan irigasi nasional sebelumnya berada dalam kondisi yang kurang mendukung produktivitas petani secara maksimal.
“Melalui Inpres Nomor 2 Tahun 2025, pemerintah mengambil langkah cepat untuk memperbaiki dan merehabilitasi infrastruktur irigasi pada daerah-daerah yang kondisinya kurang optimal,” ujar Hermanto menjelaskan urgensi program tersebut.
Pada tahap pertama pelaksanaan Inpres, pemerintah memasang target rehabilitasi seluas 280.880 hektare dan sukses merealisasikannya hingga 99,93 persen. Memasuki tahap kedua, target diperluas hingga menjangkau 225.775 hektare dengan capaian performa 83,46 persen pada jaringan utama, 98,66 persen pada jaringan tersier, serta 92,25 persen pada pembangunan irigasi air tanah.
Kini, pelaksanaan tahap ketiga terus menunjukkan progres yang menggembirakan di lapangan. Dari target luasan 146.503 hektare, realisasi pada jaringan irigasi utama telah mencapai 67,67 persen, irigasi tersier 87,57 persen, serta pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi air tanah yang menyentuh angka 93,91 persen.
Hermanto menilai capaian impresif ini adalah buah dari koordinasi intensif lintas sektoral, terutama sinergi erat dengan Kementerian Pekerjaan Umum melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air serta Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) di berbagai daerah. Tak ketinggalan, peran aktif pemerintah daerah menjadi kunci percepatan di lapangan.
“Keberhasilan ini merupakan hasil kerja keras dan kolaborasi nyata lintas sektor, khususnya bersama Kementerian Pekerjaan Umum, yang diperkuat oleh dukungan penuh dari pemerintah daerah,” tutur Hermanto mengapresiasi kerja kolektif tersebut.
Ke depan, implementasi Inpres Nomor 2 Tahun 2025 akan terus diperkuat dan diselaraskan dengan program strategis nasional lainnya, seperti optimasi lahan rawa dan program cetak sawah rakyat di berbagai wilayah. Seluruh rangkaian upaya ini diarahkan untuk memperkokoh kedaulatan pangan Indonesia menuju swasembada yang berkelanjutan dan bermartabat.
