1 week ago
25
REPUBLIKA.CO.ID, SEOUL — Selatan (Korsel) berjanji akan mengurangi ketergantungan pada pembangkit listrik berbahan bakar batu bara sebagai bagian dari komitmen menekan emisi gas rumah kaca penyebab perubahan iklim. Namun, ambisi itu berpotensi berbenturan dengan upaya pemerintah Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk mendorong ekspor gas alam AS.
Di Pertemuan Perubahan Iklim PBB (COP30) di Brasil pada November lalu, Kementerian Iklim, Energi, dan Lingkungan Hidup Korsel yang baru terbentuk mengumumkan rencana memensiunkan sebagian besar pembangkit listrik tenaga batu bara pada 2040 dan memangkas separuh emisi karbon negara itu dari tingkat saat ini pada 2035.
Para pakar menilai langkah ini menunjukkan keinginan (political will) Korsel, yang merupakan salah satu importir batu bara terbesar di dunia, untuk mempercepat transisi energi terbarukan yang selama ini dianggap tertinggal dibanding negara tetangga dan rata-rata global.
Namun, dalam kesepakatan dagangnya dengan Trump, Seoul justru meningkatkan impor gas alam cair atau liquefied natural gas (LNG) dari AS. Para aktivis iklim menilai kebijakan tersebut berpotensi bertentangan dengan janji penanggulangan krisis iklim dan dapat mengunci ketergantungan Korsel pada bahan bakar fosil.
Korsel masih menegosiasikan kesepakatan investasi ke AS senilai 350 miliar dolar AS dan pembelian produk energi AS, termasuk LNG, senilai 100 miliar dolar AS. Meski pembakaran LNG lebih bersih daripada batu bara, gas ini tetap menghasilkan emisi yang memanaskan planet, terutama emisi metana.
Total impor LNG Korsel belum tentu meningkat jika pembelian tambahan dari AS diimbangi dengan pengurangan impor dari negara lain seperti Australia dan Timur Tengah. Meski demikian, arah kebijakan sektor energi dinilai masih sarat kontradiksi.
“Belum jelas bagaimana Korea Selatan akan mengelola dan menyatukan perencanaan yang saling bertentangan di sektor energinya,” kata pakar energi Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) yang berbasis di AS, Michelle Kim, Senin (29/12/2025).
Presiden Korsel Lee Jae Myung, yang memenangkan pemilu pada Juni lalu, berjanji akan memperkuat komitmen iklim Negeri Ginseng. Komitmen itu sempat melunak pada masa pemerintahan mantan Presiden Yoon Suk Yeol, yang lengser setelah deklarasi darurat militer singkat.
“Seiring meningkatnya suhu global, kita semua perlu bertindak secara bertanggung jawab, dan Korea akan memiliki rasa tanggung jawab yang lebih kuat dalam menangani krisis iklim,” kata Menteri Iklim, Energi, dan Lingkungan Hidup Kim Sung-hwan kepada kantor berita The Associated Press.
Aktivis iklim tidak terkesan dengan target Korsel yang ingin memangkas emisi karbon sekitar 53 sampai 61 persen dari tingkat 2018. Sebelumnya, kelompok lobi yang mewakili produsen besar mengusulkan target pemangkasan emisi sebesar 48 persen.
“Rentang ini menunjukkan upaya pemerintah mengakomodasi dua cara pandang yang sangat berbeda tentang masa depan ekonomi dan iklim nasional,” kata aktivis iklim dari kelompok advokasi Solutions for Our Climate yang berbasis di Seoul, Kim Joojin.
Pemerintah Korsel tetap menyatakan komitmen meningkatkan porsi energi bersih, meski kebijakan tarif America First Trump memicu negosiasi energi antara Seoul dan Washington. Untuk menghindari tarif yang lebih tinggi, Korsel menawarkan peningkatan impor LNG AS, meski kesepakatan final belum diumumkan.
Menurut analisis industri dan dokumen pemerintah federal AS, perjanjian yang masih dinegosiasikan itu dapat berlaku selama tiga hingga 10 tahun. Bergantung pada durasinya, Korsel diperkirakan mengimpor 3 juta hingga 9 juta ton LNG AS per tahun.
Badan Energi Internasional (IEA) mencatat LNG menyumbang hampir seperlima pasokan energi Korea Selatan tahun lalu. Target pemerintah adalah menurunkannya menjadi 10,6 persen pada 2038.
Aktivis lingkungan dari Greenpeace Seoul, Lee Insung, mengatakan jika kesepakatan dagang dengan AS menaikkan total volume impor LNG Korsel, negara itu kemungkinan akan gagal mencapai target iklim yang ditetapkan sendiri. Pasalnya, impor tersebut berpotensi memicu kelebihan pasokan dan pembakaran gas berlebih.
“Jika kita hanya mengganti pembangkit batu bara dengan LNG, keluarnya batu bara tidak benar-benar menghasilkan transisi hijau, melainkan sekadar memindahkan ketergantungan dari batu bara ke gas,” ujarnya.
Berdasarkan data IEA, energi terbarukan hanya menyumbang 7 persen dari total produksi listrik Korsel pada 2023 dan meningkat menjadi 10,5 persen tahun lalu. Namun, Korsel masih termasuk negara dengan bauran energi terbarukan terendah di antara negara ekonomi besar.
Sekitar 21 persen listrik Jepang berasal dari energi terbarukan, sementara Spanyol mencapai 42 persen. Secara global, energi bersih menyumbang sekitar 30 persen produksi listrik dunia pada 2023. Tenaga nuklir masih memegang peran besar di Korsel dengan kontribusi 31 persen dari total pembangkitan listrik tahun lalu.
“Kami akan bertransisi ke sistem energi baru yang berfokus pada energi terbarukan dan nuklir, sambil menghapus batu bara,” kata Kim Sung-hwan.
LNG, menurutnya, akan digunakan sebagai sumber energi pelengkap atau darurat untuk menutup fluktuasi pasokan energi terbarukan. Pada awal Desember, Korsel juga menargetkan peningkatan kapasitas pembangkit listrik tenaga angin lepas pantai menjadi 4 gigawatt, sekitar 10 kali lipat dari kapasitas saat ini.
Michelle Kim dari IEEFA mengatakan perusahaan Korsel yang gagal menekan emisi karbon berisiko kehilangan daya saing. Banyak industri global, termasuk pelayaran dan penerbangan, menghadapi tekanan pengurangan emisi melalui insentif bagi emiten rendah dan disinsentif bagi emiten tinggi.
“Risikonya besar, Korea Selatan perlu mempercepat pengembangan energi terbarukan dan mengurangi ketergantungan tinggi pada industri bahan bakar fosil,” katanya.
Di COP30 pada November lalu, Korsel bergabung dengan Powering Past Coal Alliance, koalisi bisnis, organisasi, dan pemerintah yang mendorong transisi energi hijau. Menurut CEO Global Renewables Alliance Bruce Douglas, langkah itu bersifat simbolis, tetapi mencerminkan niat pemerintah untuk beralih dari bahan bakar fosil ke energi bersih.
Langkah Korsel untuk mempensiunkan 40 dari 61 lokasi pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara pada 2040 diprediksi akan mengguncang pasar regional. Selama ini, Seoul mengimpor hampir seluruh kebutuhan batu baranya dari Australia, Indonesia, dan Rusia.
"Ini adalah realitas yang harus dihadapi oleh para eksportir batu bara di kawasan Asia-Pasifik. Salah satu importir dan pelanggan terbesar di dunia sudah mulai meninggalkan batu bara," kata James Bowen dari Climate Analytics.
sumber : AP
