REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT PLN (Persero) bersama Kementerian Perdagangan (Kemendag) meresmikan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) ultra fast charging di lingkungan Kantor Kemendag , Kamis (5/3/2026).
Langkah ini merupakan sinergi kedua pihak dalam mendorong percepatan pengembangan ekosistem electric vehicle (EV) di Indonesia dan memperluas ketersediaan infrastruktur pengisian daya kendaraan listrik di ruang publik, khususnya instansi pemerintah.
Menteri Perdagangan, Budi Santoso menyampaikan apresiasi atas respons cepat PLN memenuhi kebutuhan pengguna kendaraan listrik. Menurutnya, tren pengguna kendaraan listrik yang terus meningkat juga membutuhkan ketersediaan SPKLU yang semakin banyak, termasuk di lingkungan Kemendag.
“Terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada PLN yang telah menghadirkan fasilitas ini di lingkungan Kemendag untuk mendukung rekan-rekan yang menggunakan mobil listrik,’’ ujar Budi.
Fasilitas ini juga tak hanya terbatas bagi pegawai kementerian. Jadi, kata Budi, teman-teman atau kendaraan yang lewat bisa juga nge-charge di sini. Ini merupakan bentuk kolaborasi antara pemerintah dan PLN.
Ia menuturkan, tren peningkatan pengguna kendaraan listrik juga terjadi di lingkungan Kemendag. Sekitar 15 persen pegawai telah beralih menggunakan kendaraan listrik. Ia berharap dengan masifnya pengembangan SPKLU di berbagai titik, masyarakat juga semakin yakin untuk beralih ke kendaraan listrik.
"Harapan kami, semakin banyak SPKLU, akan semakin banyak orang yang menggunakan mobil listrik. Dulu mungkin ketika belum banyak kadang-kadang orang ragu-ragu, tapi sekarang sudah semakin banyak, kita mau nunggu saja sudah enggak ada masalah, sudah banyak SPKLU sehingga memudahkan. Dan nge-charge-nya hanya 30 menit, ya 30 menit selesai," ucap Budi.
Pascadilakukan uji coba operasi sejak Desember 2025, rata-rata jumlah pemanfaatan SPKLU Kemendag terus meningkat. Hingga Februari 2026, jumlah transaksi pengisian di 3 unit SPKLU yang masing-masing berkapasitas 120 kilowatt (kW) tersebut mencapai 2.460 kali dengan total energi listrik yang tersalurkan 62.598 kW.
Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo turut menyampaikan apresiasi atas sinergi yang terjalin antara kedua belah pihak. Menurutnya, kolaborasi ini merupakan upaya PLN dalam mendorong percepatan transisi energi di Indonesia melalui penyediaan infrastruktur pendukung ekosistem kendaraan listrik.
"Kolaborasi antara Kemendag dengan PLN ini bagian akselerasi dari transisi energi. Artinya, ini pergeseran dari energi mahal menjadi energi murah, energi emisi tinggi menjadi emisi rendah, dan shifting dari import based energy menjadi domestic based energy," ujar Darmawan dalam keterangan, Jumat (6/3/2026).
Lebih lanjut, Darmawan menjelaskan, pengembangan SPKLU tidak dapat hanya mengandalkan lahan milik PLN. Karena itu, kolaborasi dengan berbagai pihak menjadi kunci memperluas pembangunan infrastruktur kendaraan listrik di Indonesia.
"Pada dasarnya kebutuhan SPKLU ini tidak mungkin hanya berada di lahan PLN. Lahan-lahan strategis justru dimiliki kementerian, rumah sakit, pusat perbelanjaan, kantor perbankan, hingga berbagai fasilitas publik lainnya. Untuk itu, kami siap bekerja sama dengan seluruh pihak," jelas Darmawan.
Ia menambahkan, ke depan tugas PLN bersama pemerintah adalah menciptakan ekosistem investasi yang kondusif agar semakin banyak pihak, termasuk sektor swasta, dapat berpartisipasi dalam pembangunan SPKLU.
"Kami memastikan dari sisi teknis maupun komersial semuanya berjalan baik sehingga investasi di SPKLU menjadi menarik dan berkelanjutan. Dengan demikian, pembangunan SPKLU bukan hanya menjadi tugas PLN, tetapi menjadi bagian dari upaya bersama dalam membangun ekosistem kendaraan listrik di Indonesia," tutup Darmawan.

6 hours ago
6







































