3 hours ago
12
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Dicopotnya Purbaya Yudhi Sadewa dari posisi Menteri Keuangan oleh Presiden RI Prabowo Subianto secara mendadak pada Senin (14/9/2026) menimbulkan tanda tanya. Langsung dilantiknya Suahasil Nazara pada hari yang sama juga membuat publik menerka-nerka seperti apa arah kebijakan fiskal ke depan.
Ekonom Josua Pardede berpandangan, pergantian Purbaya kepada Suahasil lebih tepat dibaca sebagai penyetelan ulang cara pengelolaan fiskal, daripada perubahan total arah ekonomi pemerintah.
“(Sebab), Pemerintah tidak menyampaikan secara terbuka satu alasan resmi yang spesifik mengapa Purbaya diganti. Karena itu, kita perlu membedakan antara fakta resmi dan pembacaan atas rangkaian dinamika yang mendahuluinya,” kata Josua kepada Republika, Selasa (15/9/2026).
Hal yang terkonfirmasi adalah Presiden mengganti Purbaya dan mengangkat Suahasil, sementara Suahasil langsung menyatakan mandat Presiden kepadanya sebagai Menteri Keuangan RI adalah menjaga kesehatan serta kredibilitas keuangan negara.
Namun, jika melihat rangkaian perkembangannya, Josua melihat ada akumulasi persoalan pada tiga lapis sekaligus, yakni konsistensi kebijakan, komunikasi, dan persepsi terhadap disiplin fiskal. Di antaranya yang disorot adalah mengenai gaya kepemimpinan Purbaya, yang populer disebut ‘gaya koboy’.
“Gaya Purbaya yang sangat langsung dan kerap membuka banyak ruang perbedaan dengan internal Kementerian Keuangan, kementerian ekonomi lain, instansi pemerintah, ekonom, dan media. Ia juga mengkritik perubahan sejumlah kebijakan yang dinilai terlalu cepat berubah sehingga mengurangi kepastian bagi pelaku ekonomi,” terangnya.
Hal itu, kata Josua penting karena posisi Menteri Keuangan berbeda dengan kementerian sektoral. Bahwa satu pernyataan mengenai defisit, kas pemerintah, pajak, utang, atau dividen Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dapat langsung diterjemahkan menjadi perubahan persepsi risiko terhadap rupiah dan Surat Berharga Negara (SBN).
“Ada pula dinamika hubungan fiskal pusat-daerah dan Danantara. Keluhan pemerintah daerah terkait Transfer ke Daerah (TKD) serta komunikasi dengan daerah dinilai menjadi salah satu sumber tekanan, sementara rencana meminta sekitar Rp 120 triliun dividen dari Danantara dipersoalkan karena dinilai tidak sejalan dengan rancangan awal pengelolaan dividen BUMN oleh Danantara,” ungkapnya.
Josua menekankan, hal itu memang bukan merupakan penjelasan resmi Presiden mengenai penyebab pergantian. Namun secara ekonomi-politik, rangkaian tersebut menunjukkan persoalan yang lebih besar, yaitu perlunya batas yang lebih jelas antara kebutuhan pembiayaan APBN, kemandirian pengelolaan Danantara, serta kewajiban fiskal pemerintah.
Faktor berikutnya, lanjut Josua, adalah kebutuhan memulihkan kepastian kebijakan di mata pasar. Masa Purbaya berlangsung di tengah kekhawatiran mengenai pelebaran defisit, pelemahan rupiah, perbedaan pendekatan dengan bank sentral mengenai dorongan likuiditas, serta penurunan prospek peringkat Indonesia oleh Fitch dan Moody’s akibat ketidakpastian kebijakan dan rencana belanja.
“Penunjukan Suahasil kemudian banyak dibaca pelaku pasar sebagai upaya menghadirkan pengelolaan yang lebih stabil dan dapat diperkirakan. Jadi, menurut saya pergantian ini bukan semata-mata persoalan Purbaya terlalu agresif mendorong pertumbuhan. Persoalan yang lebih mendasar adalah apakah dorongan pertumbuhan tersebut tetap berada dalam kerangka kebijakan yang konsisten dan kredibel,” jelasnya.
