4 hours ago
7
Oleh : Fahmi Salim, Direktur Al-Fahmu Institute, Forum Dai dan Mubalig Azhari Indonesia
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sejak masa kampanye dan dalam beberapa bulan pertama kepemimpinannya, Presiden Prabowo Subianto telah menegaskan satu pesan sentral: tidak boleh ada mafia dalam pemerintahan, tidak boleh ada sistem yang dikuasai oleh kekuatan gelap yang merugikan rakyat.
Pernyataan tersebut tidak sekadar retorika: sejumlah langkah nyata telah diambil, dan dalam satu tahun terakhir muncul data capaian yang cukup mencolok.
Contoh paling mencolok adalah acara pemusnahan barang bukti narkoba seberat 214,84 ton, senilai sekitar Rp 29,37 triliun, yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo di Lapangan Bhayangkara, Jakarta, pada 29 Oktober 2025. Selain itu, menurut keterangan resmi, sepanjang Oktober 2024–Oktober 2025, Polri mengungkap 49.306 kasus narkoba dengan 65.572 tersangka — sebuah skala besar yang menunjukkan intensitas penindakan meningkat.
Lawan Mafia, Tegakkan Kedaulatan Ekonomi
Prabowo menempatkan pemberantasan mafia sebagai bagian dari Asta Cita, visi pemerintahan untuk menegakkan kedaulatan ekonomi dan politik Indonesia.
Beberapa langkah konkret telah dijalankan:
1) Mafia Sumber Daya Alam dan Energi: melalui Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH), pemerintah telah menertibkan jutaan hektar lahan sawit ilegal yang sebelumnya dikuasai oligarki. Ini adalah koreksi historis terhadap praktik “ekonomi rente” yang selama puluhan tahun mengekstraksi kekayaan alam tanpa tanggung jawab sosial.
2) Mafia Tanah: sinergi TNI–Polri–Kejaksaan diperkuat untuk menindak penguasaan tanah ilegal. Prabowo menegaskan bahwa hak rakyat atas tanah tidak boleh dikorbankan demi kepentingan kelompok kecil.
3) Mafia Bea Cukai: dilakukan reformasi struktural dan digitalisasi pengawasan untuk memutus jalur penyelundupan yang merugikan negara hingga puluhan triliun rupiah per tahun.
4) Mafia Pangan: pemerintah menertibkan tata niaga beras dan bahan pokok, menutup ruang bagi kartel yang menekan petani dan mengganggu stabilitas harga rakyat.
5) Mafia Judi dan Narkoba: Satgas khusus dibentuk, ratusan situs judi online ditutup, dan jaringan narkoba lintas negara dibongkar. Presiden menegaskan bahwa kejahatan narkoba dan judi adalah bentuk “perang modern” terhadap moralitas bangsa.
Hasil Satu Tahun Memerangi Aneka Mafia
Langkah pemberantasan yang dijalankan pemerintahan Prabowo dapat diklasifikasikan ke beberapa domain:
1. Mafia Narkoba
Pemusnahan 214,84 ton barang bukti narkoba menjadi simbol aksi keras Pemerintahan Prabowo. Presiden sendiri menyatakan bahwa jika barang bukti itu lolos edar, potensi orang yang dapat terdampak mencapai 629 juta jiwa. Ini menunjukkan bahwa aksi tidak hanya simbolik, tetapi juga dikaitkan dengan konsekuensi sosial yang besar.
2. Mafia SDA/Hutan/Tanah
Pemerintah juga menjalankan agenda penertiban kawasan hutan dan penguasaan kembali lahan yang bermasalah. Melalui Satgas PKH (Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan) yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden No. 5/2025, hingga 23 Maret 2025 telah dikuasai kembali sekitar 1.001.674,14 hektare lahan dari 369 perusahaan. Lebih jauh, hingga Agustus 2025 jumlah lahan yang dikuasai kembali dilaporkan mencapai 3.314.022,75 hektare.
3. Mafia Bea Cukai & Penyelundupan
Di bidang kepabeanan dan cukai, data menunjukkan bahwa hingga September 2025, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai telah melakukan 22.064 penindakan dengan nilai barang hasil penindakan mencapai Rp 6,8 triliun. Juga terdapat 1.513 penindakan terkait narkoba oleh bea cukai, 11,1 ton berbagai jenis narkoba berhasil dicegah.
