Mencari Arah Baru ASEAN

Anik Yuniarti

Politik | 2026-07-29 20:47:57

Di tengah persaingan geopolitik yang memanas, krisis kemanusiaan yang meluas, dan lembaga-lembaga multilateral yang kehilangan kendali, kawasan Asia Tenggara juga tersandera berbagai krisis. Mulai dari krisis Myanmar, ketegangan di Laut Cina Selatan, dan ancaman terhadap stabilitas ekonomi dan keamanan non-tradisional, dan baru-baru ini konflik perbatasan Thailand-Kamboja yang menambah deretan panjang permasalahan di kawasan ini. Tantangan yang kian kompleks ini telah menguji kapasitas ASEAN untuk menjaga stabilitas, solidaritas, dan sentralitasnya di tengah perubahan dunia.

Sebagai negara terbesar di Asia Tenggara, Indonesia memiliki tanggung jawab historis dan strategis untuk mencari solusi atas permasalahan ini. Di tengah stagnasi peran ASEAN, muncul pertanyaan kritis tentang bagaimana seharusnya Indonesia memimpin ketika ASEAN membutuhkan arah. Di tengah minimnya semangat kolektif untuk bertindak atas nama kepentingan regional, kepemimpinan Indonesia bukan lagi sebuah pilihan, melainkan sebuah keharusan.

Ujian Krisis Internal : Perlunya Peran Lokomotif

Krisis kemanusiaan di Myanmar merupakan cerminan paling jelas dari lemahnya kepemimpinan ASEAN. Pasca kudeta militer 2021, ribuan warga sipil menjadi korban, dan eksodus pengungsi terus berlanjut. Sementara itu, mekanisme Konsensus Lima Poin yang dirancang ASEAN untuk menyelesaikan krisis ini stagnan tanpa adanya sanksi dan mekanisme tekanan yang efektif.

Indonesia sebenarnya telah memainkan peran penting dalam menyelesaikan krisis kemanusiaan Myanmar. Dengan memimpin perumusan Konsensus Lima Poin, memimpin diplomasi intensif dengan pendekatan diplomasi yang hati-hati, Indonesia menjadi garda terdepan dalam menyelesaikan masalah di Myanmar.

Meskipun berbagai upaya diplomatik telah dilakukan, namun belum menghasilkan solusi konkret. Upaya mediasi sering berakhir dengan pertemuan tanpa tindak lanjut nyata. Hal ini menandai terbatasnya pendekatan yang berfokus pada prinsip kehati-hatian, sebuah strategi yang selalu dijunjung tinggi di ASEAN.

Selain isu Myanmar, ASEAN juga dihantam oleh konflik perbatasan antara Thailand-Kamboja yang kembali memanas di pertengahan 2025 ini. Konflik ini mengingatkan rapuhnya solidaritas kawasan ini. Isu ini menggarisbawahi adanya pengingkaran terhadap aturan main dalam membina hubungan antar negara ASEAN, yang menekankan keharusan penggunaan cara-cara damai dalam penyelesaian masalah, sebagaimana tercantum dalam Treaty of Amity and Cooperation (TAC).

Belum terselesaikan isu-isu internal di ASEAN menunjukkan belum adanya mekanisme efektif dalam penyelesaian konflik antar anggota ASEAN. Sudah semestinya ASEAN mampu menggerakkan kepemimpinannya untuk menjadi mediator aktif di tengah konflik yang dihadapi anggotanya.

Dalam krisis Myanmar, Indonesia harus mampu memimpin konsensus yang berani, menekan junta dengan langkah-langkah yang lebih konkret, dan mendorong reformasi mekanisme manajemen krisis di ASEAN. Indonesia harus mampu berperan sebagai lokomotif, yang menentukan arah, kecepatan, dan keberanian untuk menerobos hambatan, bukan sekadar memastikan semua tetap pada jalurnya.

Konflik Laut Cina Selatan: Saatnya Mengambil Sikap Tegas

Di sisi lain, ketegangan di Laut Cina Selatan terus meningkat. Kehadiran kapal-kapal milisi Tiongkok, pembangunan pangkalan militer, dan patroli agresif dapat mengancam stabilitas regional dan memecah belah posisi bersama ASEAN. Meskipun Indonesia tidak memiliki klaim langsung atas wilayah yang disengketakan tersebut, aktivitas Tiongkok yang semakin agresif di ZEE Indonesia telah mengancam kepentingan nasional.

Alih-alih memimpin penguatan posisi ASEAN yang solid dan kohesif, Indonesia justru sering memilih pendekatan bilateral dan menghindari sikap tegas terhadap Tiongkok. Respons Indonesia terhadap ketegangan ini terkesan terlalu hati-hati dan bahkan ragu-ragu. Padahal, dalam masalah sebesar ini, kekuatan ASEAN terletak pada posisi kolektifnya, bukan langkah-langkah individual atau bilateral.

Sebagai negara terbesar, Indonesia harus berperan penting dalam menyatukan sikap ASEAN. Indonesia harus memprakarsai konsolidasi sikap ASEAN yang kohesif dan berani. Menyatukan suara negara-negara anggota akan memperkuat posisi tawar ASEAN dalam menghadapi tekanan dari negara-negara besar seperti Tiongkok.

Tantangan Keamanan Non-Tradisional: Perlunya Solusi Terkoordinasi

Selain konflik politik dan keamanan, ASEAN menghadapi isu-isu non-tradisional seperti perubahan iklim, keamanan siber, krisis energi, dan gangguan rantai pasokan. Ini merupakan isu-isu kompleks yang tidak dapat diselesaikan secara parsial.

Dalam menghadapi krisis politik dan kemanusiaan, ASEAN membutuhkan mekanisme seperti "Pasukan Respon Cepat", yang bisa bekerja secara efektif. Sebenarnya ASEAN telah mengupayakan mekanisme serupa dalam bentuk lembaga, jaringan, dan mekanisme tanggap darurat regional. Namun, penerapan lembaga-lembaga ini lebih berfokus pada respons terhadap bencana alam dan kesehatan. Di bidang politik dan kemanusiaan, implementasinya masih lemah, dan responsnya masih terbatas.

Karenanya, Indonesia seharusnya dapat mendorong penguatan kapasitas kelembagaan ASEAN melalui reformasi mekanisme pengambilan keputusan yang lebih responsif. Indonesia dapat mengusulkan pembentukan gugus tugas regional yang fleksibel dan adaptif.

Indonesia juga dapat mendirikan Pusat Kerja Sama Keamanan Non-Tradisional ASEAN sebagai pusat koordinasi, penelitian, dan pelatihan di bidang perubahan iklim, ketahanan pangan, dan kejahatan transnasional. Lembaga ini diharapkan dapat memperkuat lembaga-lembaga yang ada, yang selama ini bekerja secara sektoral dan kurang terkoordinasi dalam berbagai isu.

Menjawab Tantangan: Mereformasi Prinsip dan Lembaga

Sejauh ini, ASEAN telah berpegang teguh pada prinsip-prinsip non-intervensi dan konsensus. Seiring dengan semakin kompleksnya isu-isu yang ada, kedua prinsip ini seringkali menjadi hambatan. Oleh karena itu, Indonesia harus berani membuka ruang dialog untuk mereformasi mekanisme pengambilan keputusan.

Konsensus-minus-satu atau keterlibatan fleksibel dapat menjadi solusi alternatif dalam keadaan darurat. Sejauh ini, prinsip konsensus-minus-satu belum diterapkan secara formal dalam proses pengambilan keputusan di ASEAN, meskipun dalam beberapa kasus telah terjadi secara implisit. Penerapan formal kedua prinsip tersebut dalam keputusan yang dianggap krusial perlu dilakukan. Bukan untuk mengabaikan persatuan, tetapi agar ASEAN tetap relevan dan responsif terhadap situasi luar biasa.

ASEAN perlu memposisikan ulang dirinya untuk mempertahankan relevansinya di tengah ketidakpastian global. Jika terus terpaku pada prinsip-prinsip lama dan kehati-hatian yang berlebihan, kawasan ini akan tertinggal dan kehilangan relevansi.

Kepemimpinan yang Dibutuhkan: Bukan Sekadar Simbol

Untuk menghadapi berbagai isu krusial yang berpotensi memecah belah di atas, ASEAN membutuhkan kepemimpinan yang kuat—seorang pemimpin regional yang memiliki legitimasi dan kapasitas untuk bertindak. Dalam situasi yang dihadapi ASEAN saat ini, kepemimpinan simbolis saja tidak lagi memadai. Kepemimpinan yang aktif dan tegas dibutuhkan untuk menggerakkan dan memberikan arah bagi ASEAN, bukan hanya untuk mempertahankan status quo.

Tuntutan akan peran yang lebih tegas semakin kuat. Peran ini tidak bisa hanya mengandalkan dan berlindung di balik prinsip kehati-hatian dalam mewujudkan kohesivitas dan sentralitas ASEAN. Kepemimpinan yang dibutuhkan bukan sekedar simbol, tapi kepemimpinan yang efektif, yang mampu merespons tantangan secara efektif.

Selain itu menjadi pemimpin bukan berarti mendominasi. ASEAN membutuhkan kepemimpinan yang menyatukan visi bersama, membangun kepercayaan, dan menjembatani perbedaan.

Saatnya Indonesia Memimpin

Dengan posisi geopolitik yang strategis, stabilitas politik, dan pengalaman diplomatik yang kuat, Indonesia memiliki modal signifikan untuk memimpin pembaruan kerangka kerja sama ASEAN.

ASEAN membutuhkan arah baru, energi segar, dan keberanian untuk menembus kebekuan diplomatik. Sejarah tidak mencatat siapa yang paling berhati-hati—sejarah mencatat siapa yang berani bertindak ketika semua orang diam. Ketika semua pihak menunggu, para pemimpin harus berani melangkah maju. Yang dibutuhkan sekarang adalah keberanian untuk bertindak—melangkah ketika yang lain masih ragu.

Jadi, ketika ASEAN membutuhkan arah, Indonesia harus menjawabnya: bukan dengan retorika, tetapi dengan tindakan nyata. Tuntutannya jelas: Indonesia harus memimpin, bukan hanya menjadi penengah.