5 hours ago
6
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita mengumpulkan pelaku industri plastik dari hulu hingga hilir untuk merespons dinamika geopolitik global yang berpotensi mengganggu rantai pasok bahan baku petrokimia, terutama di kawasan Selat Hormuz. Pertemuan tersebut juga melibatkan industri daur ulang untuk memetakan kondisi terkini dan langkah mitigasi bersama.
Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mencatat, forum ini menjadi ajang konsolidasi di tengah tekanan global terhadap logistik dan distribusi bahan baku. Pelaku industri menyampaikan kondisi stok, tantangan operasional, serta strategi menjaga kesinambungan pasokan di dalam negeri.
“Dari hasil pertemuan, kami mendapatkan jaminan dari industri bahwa stok plastik seharusnya tidak ada masalah. Saya garis bawahi kata ‘seharusnya’, karena pemerintah tetap akan terus memantau perkembangan situasi global secara cermat yang berdampak terhadap produksi dan stok subsektor ini,” kata Agus di Jakarta, dikutip Jumat (17/4/2026).
Ia menjelaskan, pelaku industri juga berkomitmen menjaga suplai plastik, terutama bagi industri kecil, agar tetap mampu memproduksi barang yang kompetitif di pasar. Langkah ini dinilai penting untuk menjaga stabilitas sektor manufaktur berbasis plastik di tengah tekanan eksternal.
Kemenperin mengidentifikasi adanya distorsi harga produk plastik di pasar domestik akibat gejolak geopolitik. Kenaikan biaya logistik, biaya pengiriman (freight), serta surcharge premium mendorong penyesuaian harga di tingkat industri.
“Waktu pengiriman yang sebelumnya rata-rata sekitar 15 hari, saat ini dapat meningkat hingga 50 hari. Kondisi ini tentu berdampak pada peningkatan beban biaya produksi,” ujar Agus.
Situasi tersebut mendorong pemerintah mempercepat penguatan struktur industri petrokimia nasional, terutama dari sisi ketersediaan bahan baku domestik. Ketergantungan terhadap impor dinilai menjadi titik lemah yang perlu dikurangi.
“Peristiwa ini semakin menegaskan pentingnya membangun industri petrokimia nasional yang kuat dan mandiri, agar ketergantungan terhadap bahan baku impor dapat terus dikurangi,” tutur Agus.
Dalam forum tersebut, investor juga menyampaikan harapan agar subsektor petrokimia semakin menarik bagi penanaman modal baru. Perlindungan pasar domestik dinilai penting untuk menjaga keberlanjutan investasi dan daya saing industri.
Pemerintah mengupayakan keseimbangan antara kebutuhan bahan baku industri petrokimia dan sektor energi, termasuk bahan bakar kendaraan bermotor. Langkah ini ditempuh untuk memastikan pasokan tetap terjaga tanpa mengganggu sektor lain yang juga strategis.
“Kita harus melihat seluruh potensi sumber daya nasional yang bisa menjadi alternatif bahan baku industri petrokimia, termasuk crude palm oil (CPO), meskipun tantangan keekonomiannya masih perlu dihitung secara matang,” kata Agus.
Pertemuan tersebut juga mengungkap potensi pemanfaatan bahan baku substitusi nafta dari sumber domestik seperti CPO. Opsi ini masih menghadapi tantangan dari sisi harga, tetapi dinilai relevan untuk diversifikasi sumber bahan baku.
Agus menilai persaingan global dalam memperoleh bahan baku petrokimia akan semakin ketat di tengah situasi geopolitik saat ini. Pelaku industri pun mendorong akses terhadap bahan baku berkualitas guna meningkatkan daya saing produk nasional.
“Kemenperin akan terus hadir bersama pelaku industri dalam menjaga ketahanan sektor manufaktur nasional menghadapi dinamika global,” ujar Menperin.
Pertemuan tersebut dihadiri berbagai asosiasi dan pelaku industri, antara lain Asosiasi Industri Olefin, Aromatik, dan Plastik Indonesia (INAPLAS), Asosiasi Daur Ulang Plastik Indonesia (ADUPI), serta perusahaan seperti Chandra Asri, Lotte Chemical, dan Indorama Group. Keterlibatan lintas sektor ini mencerminkan upaya kolaboratif menjaga stabilitas industri plastik nasional.
Langkah konsolidasi ini memperkuat koordinasi antara pemerintah dan industri dalam menghadapi tekanan global. Upaya menjaga pasokan dan daya saing dinilai menjadi kunci menjaga kinerja manufaktur tetap stabil.
