1 day ago
6
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Pemerintah menargetkan penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) pada 2025 sebesar Rp 300 triliun. Penyaluran tahun depan ditargetkan lebih tinggi dibandingkan realisasi tahun ini.
Hal itu disampaikan Menteri Koordiantor Bidang Perekonomian RI Airlangga Hartato dalam Rapat Koordinasi Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM di Jakarta, Selasa (24/12/2024). Menurut catatannya, realisasi penyaluran KUR hingga 23 Desember 2024 mencapai hingga Rp 280,28 triliun. Angka tersebut menunjukkan realisasinya 100,10 persen atau melampaui target yang ditetapkan sebesar Rp 280 triliun.
Penyaluran KUR 2024 tumbuh 7,8 persen (yoy) dan disalurkan kepada 4,92 juta debitur. Komposisi penyaluran KUR didominasi oleh sektor produksi yang mencapai 57,8 persen dari total penyaluran. Itu dinilai menunjukkan keberhasilan KUR dalam mendorong pertumbuhan sektor riil dan UMKM.
Airlangga menjelaskan, meskipun diharapkan pada tantangan ekonomi global maupun domestik, kualitas penyaluran KUR tetap terjaga, dan ditunjukkan melalui tingkat non-performance loan (NPL) KUR sebesar 2,19 persen, masih lebih rendah di bawah NPL nasional sebesar 2,21 persen.
Peningkatan kualitas penyaluran KUR juga ditunjukkan melalui jumlah debitur baru KUR per 31 Oktober 2024 mencapai 2,52 juta debitur, atau 107,65 persen dari target debitur baru KUR tahun 2024. Hal tersebut dilihat dari peningkatan akses pembiayaan, debitur KUR yang bergraduasi pada 2024 mencapai lebih dari 1,30 juta debitur atau 111,24 persen dari target debitur graduasi KUR yang telah ditetapkan paling sedikit 1,17 juta debitur.
“Pemerintah terus berkomitmen untuk melanjutkan program KUR di Tahun 2025. Target penyaluran KUR tahun depan akan dioptimalkan sampai dengan Rp300 triliun, agar program ini dapat menjangkau lebih banyak UMKM dan memberikan dampak yang lebih besar bagi perekonomian,” kata Airlangga dalam keterangannya, dikutip pada Rabu (25/12/2024).
Airlangga menjelaskan, target Rp 300 triliun ditetapkan dengan mempertimbangkan kecukupan anggaran subsidi bunga atau subsidi marjin KUR Tahun Anggaran 2025. Dengan penetapan target penyaluran KUR tersebut, diharapkan penyaluran KUR tahun depan mampu menjangkau lebih dari 2 juta debitur KUR baru dan 1 juta debitur KUR yang bergraduasi.
Fokus penyaluran KUR kepada debitur baru diharapkan dapat memperluas akses pembiayaan bagi pelaku UMKM tanah air, sementara program pendampingan untuk mendorong graduasi debitur KUR akan mendorong mereka naik kelas baik secara kapasitas usaha maupun peningkatan pembiayaan dalam mengembangkan usahanya.
Dalam rapat koordinasi tersebut, ada sejumlah keputusan strategis untuk penguatan ekosistem KUR. Airlangga mencatat ada lima keputusan strategis yang akan dilakukan pada tahun depan. Pertama, penataan kelembagaan termasuk sekretariat komite yang masih berjalan baik di unit kerja Kemenko Bidang Perekonomian dan penetapan kembali KPA KUR, akibat perubahan nomenklatur susunan organisasi di masing-masing kementerian/ lembaga anggota Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi UMKM, yakni Kementerian UMKM dan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.
Kedua, menyetujui usulan perubahan Permenko Pedoman Pelaksanaan KUR untuk mengoptimalkan pelaksanaan penyaluran KUR pada tahun 2025. Ketiga, menyetujui penyesuaian kebijakan Program Kredit Usaha Alsintan sebagai dukungan menyukseskan program ketahanan pangan.
Keempat, rakor juga menyetujui untuk meningkatkan dukungan pembiayaan bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI), antara lain melalui skema linkage dan serta memperluas lembaga keuangan yang dapat menyalurkan KUR PMI sehingga KUR semakin mudah diakses. Kelima, menyetujui skema kredit/ pembiayaan investasi padat karya.
Airlangga menekankan bahwa program KUR dioptimalkan sebagai salah satu instrumen ekonomi dalam mewujudkan Astacita Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Ia menyampaikan, keputusan strategis yang dihasilkan dalam rapat tersebut merupakan langkah konkret memperkuat sektor riil dan menyejahterakan UMKM di Indonesia. KUR diharapkan bisa terus menjadi motor penggerak ekonomi kerakyatan dan pemulihan ekonomi nasional.
