4 hours ago
6
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Pengaturan (BP) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Danantara Indonesia mendorong percepatan restrukturisasi BUMN karya. Corporate Secretary PT PP (Persero) Joko Raharjo menyatakan komitmen perusahaan mendukung dan menjalankan arahan dalam mempercepat langkah restrukturisasi guna meningkatkan daya saing dan memperkuat kontribusi terhadap perekonomian nasional.
"Manajemen PTPP memandang langkah restrukturisasi yang diinisiasi BP BUMN dan Danantara merupakan upaya penting dalam memperkuat fondasi industri konstruksi nasional agar lebih sehat, transparan, akuntabel, serta memiliki daya saing yang kuat di tengah dinamika industri," ujar Joko dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat (17/4/2026).
Sebagai bagian dari BUMN karya, Joko menyatakan PTPP siap mengimplementasikan berbagai arahan strategis yang mencakup perbaikan kualitas laporan keuangan yang lebih realistis dan kredibel, peningkatan kepatuhan terhadap regulasi, serta penguatan prinsip transparansi dalam seluruh lini operasional perusahaan. Joko menyampaikan, PTPP juga terus mendorong penguatan tata kelola perusahaan (good corporate governance) serta peningkatan kinerja keuangan secara berkelanjutan.
Joko menilai langkah ini sejalan dengan upaya restrukturisasi yang diarahkan untuk membangun fundamental perusahaan yang lebih kuat, meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan, serta memperkuat daya saing perseroan. PTPP, lanjut Joko, mendukung penuh langkah transformasi yang diinisiasi BP BUMN dan Danantara.
"Perseroan berkomitmen menjalankan arahan tersebut secara disiplin dan konsisten, baik dalam aspek keuangan, tata kelola, maupun operasional, guna mewujudkan perusahaan yang lebih sehat, kredibel, dan berdaya saing," sambung Joko.
Dengan implementasi restrukturisasi yang terarah dan terukur, Joko optimistis PTPP dapat memperkuat posisinya sebagai salah satu perusahaan konstruksi terdepan di Indonesia. PTPP, lanjut Joko, bertekad meningkatkan daya saing dalam menghadapi peluang dan tantangan industri, sekaligus berkontribusi aktif dalam pembangunan infrastruktur nasional yang berkelanjutan.
"Ke depan, PTPP akan terus berkoordinasi dengan BP BUMN dan Danantara dalam mengawal proses transformasi ini agar dapat berjalan optimal serta memberikan dampak nyata bagi kinerja perusahaan, perekonomian nasional, dan kesejahteraan masyarakat," kata Joko.
Direktur Ekonomi Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Nailul Huda menilai BUMN karya menghadapi tekanan berat akibat peran besar dalam pembangunan infrastruktur pada era pemerintahan Joko Widodo (Jokowi). Huda menyebut penugasan tersebut tidak diimbangi dengan kelancaran pembayaran sehingga berdampak pada kondisi keuangan perusahaan.
"Yang jelas, BUMN karya pada masa Jokowi menjadi ujung tombak ekonomi dengan beban yang sangat berat," ujar Huda saat dihubungi Republika di Jakarta, Jumat (17/4/2026).
Menurut Huda, persoalan semakin kompleks karena adanya penugasan di luar kompetensi inti serta keterlambatan pembayaran dari proyek-proyek yang dijalankan. Ia menilai kondisi ini kemudian menekan arus kas hingga berdampak pada kemampuan perusahaan membayar kewajiban kepada vendor.
"BUMN karya diminta membangun infrastruktur, namun pembayaran dari pemerintah tersendat. Ada juga BUMN karya yang diminta untuk mengelola jalan tol, yang bukan bidangnya sebagai alasan penundaan pembayaran," ucap Huda.
Huda menegaskan perbaikan mendasar harus difokuskan pada penguatan arus kas agar operasional perusahaan kembali sehat. Selain itu, ia mengingatkan agar proses restrukturisasi mempertimbangkan kondisi keuangan riil BUMN karya secara menyeluruh.
"Akibatnya, dari sisi cash flow, ada problem. Mereka juga tidak mampu membayar vendor pembangunan. Maka, yang harus diperbaiki adalah cash flow perusahaan. Danantara juga harus melihat sisi keuangan BUMN karya sebelum restrukturisasi," ucap Huda.
