Rumah Tanpa Tiang Kepercayaan

Oleh Ahmadie Thaha, Kolumnis

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Begitu Muhamad Qodari ditetapkan sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, selagak menteri penerangan era Orde Baru, gebrakannya langsung terdengar seperti bunyi palu lelang di pasar algoritma: negara hendak merangkul “homeless media.”

Ya, homeless media. Sebuah istilah yang terdengar dramatis, seolah-olah ada gerombolan akun digital tidur di emperan TikTok sambil menggigil di bawah selimut engagement. Lantas ada yang nyeletuk, bukankah "homeless" itu artinya gelandangan?

Mereka tak punya newsroom, tak punya kantor redaksi, tak punya editor, kadang bahkan tak punya alamat tetap selain kolom bio dan tautan affiliate. Tapi mereka punya sesuatu yang kini lebih mahal dari gedung kantor bertingkat: perhatian publik.

Maka negara pun datang membawa lirikan, bahkan pelukan. Alasannya terdengar modern, progresif, bahkan akademis: rakyat sekarang tidak lagi membaca koran sambil menyeruput kopi pahit di beranda rumah.

Rakyat kini bangun tidur langsung membuka TikTok sebelum membuka mata sepenuhnya. Informasi tidak lagi dicari; informasi yang menemukan manusia. Algoritma menjadi tukang pos baru peradaban.

Di atas kertas, logika negara merangkul puluhan media tanpa rumah itu tampak masuk akal. Tetapi persoalan besar justru dimulai ketika negara terlalu tergoda pada reach, lalu lupa pada trust yang menjadi alas media.

Sebab dalam dunia media sejak zaman baheula, fondasi utama bukan follower. Bukan viewers. Bukan pula subscriber. Apalagi centang biru yang kadang lebih mudah dibeli daripada gorengan di pinggir jalan.

Penopang utama media adalah kepercayaan. Trust. Dan sejarah berkali-kali menunjukkan: ketika kepercayaan runtuh, media hanya tinggal bangunan kosong yang dipenuhi gema suaranya sendiri.

Media boleh punya studio secanggih pesawat luar angkasa NASA. Boleh punya drone, AI, virtual anchor, bahkan presenter dengan rahang setegas tokoh drama Korea.

Tetapi begitu publik merasa media itu hanya menjadi pengeras suara kekuasaan serampangan, maka tamatlah perlahan legitimasi moralnya. Pembaca akan pergi diam-diam seperti tamu undangan yang tahu hidangan prasmanannya ternyata basi.

Inilah yang sering tidak dipahami oleh banyak pengelola media modern: betul orang datang karena informasi, tetapi mereka bertahan karena kepercayaan.

Dalam teori komunikasi, fondasi trust media bukan barang mistik. Ia dibahas serius dalam kajian akademik selama puluhan tahun.

Teori Social Responsibility of the Press dari Siebert, Peterson, dan Schramm menegaskan bahwa kebebasan pers hanya dapat dipertahankan bila media menjalankan tanggung jawab sosial: akurasi, fairness, verifikasi, dan keberpihakan pada kepentingan publik.

Di sinilah media berbeda dengan sekadar pengeras suara. Pers bukan humas negara. Pers bukan sales kebijakan. Pers bukan makelar persepsi. Pers lahir justru untuk menjaga jarak kritis terhadap kekuasaan.

Bill Kovach dan Tom Rosenstiel dalam The Elements of Journalism bahkan menyebut disiplin verifikasi sebagai jantung utama jurnalisme. Tanpa verifikasi, media hanya menjadi industri rumor yang memakai kosmetik grafis modern.

Karena itu media profesional dibangun di atas proses: ada editor, ada koreksi, ada hak jawab, ada pertanggungjawaban hukum, ada standar etik. Semua itu mungkin terlihat lambat di era video 30 detik. Tetapi demokrasi memang tidak pernah dibangun dengan logika microwave.

Reuters Institute berkali-kali menemukan bahwa kepercayaan publik terhadap media sangat ditentukan oleh persepsi independensi editorial. Begitu publik merasa sebuah media terlalu dekat dengan pemerintah, partai, oligarki, atau sponsor tertentu, tingkat kepercayaan langsung turun.

Bahkan di banyak negara, penurunan kepercayaan media berbanding lurus dengan naiknya polarisasi sosial dan teori konspirasi.

Ini bukan soal media lama versus media baru. Jangan salah. Banyak media arus utama juga sudah lama berubah menjadi showroom advertorial berkedok berita. Judulnya kritik, isinya brosur. Wawancaranya tampak tajam, tetapi pertanyaannya selembut kapas sponsor.

Ada media yang tiap pagi meneriakkan independensi, tetapi sore harinya antre proposal kerja sama kementerian seperti warga antre minyak goreng subsidi. Jadi penyakitnya bukan platform. Penyakitnya adalah kehilangan integritas.

Masalah besar muncul ketika negara merangkul media semata berdasarkan kemampuan distribusi algoritmik. Ketika ukuran kualitas diganti dengan reach. Ketika followers dianggap lebih penting dari kredibilitas. Ketika viralitas dianggap lebih sakral daripada verifikasi.

Padahal algoritma tidak punya nurani. Algoritma hanya mengenali keterlibatan emosional. Semakin marah orang, semakin tinggi distribusinya. Semakin sensasional judulnya, semakin luas penyebarannya.

Di mata algoritma, kebohongan dan kebenaran hanyalah dua konten yang sedang berlomba CTR (click through rate).

Karena itu demokrasi digital modern menghadapi paradoks besar: informasi semakin melimpah, tetapi kepercayaan justru semakin langka.

Lucunya, banyak orang hari ini menganggap media yang kritis terhadap kekuasaan sebagai media bermasalah. Sebaliknya, media yang terus memuji pemerintah dianggap “positif,” “membangun,” bahkan “nasionalis.”

Padahal sejarah pers dunia menunjukkan: media yang terlalu mesra dengan kekuasaan biasanya tidak panjang umur. Ia mungkin kenyang iklan negara hari ini, tetapi mati pelan-pelan di mata publik esok hari.

Disclaimer: Pandangan yang disampaikan dalam tulisan di atas adalah pendapat pribadi penulisnya yang belum tentu mencerminkan sikap Republika soal isu-isu terkait.