8 hours ago
11
Oleh Ahmadie Thaha, Kolumnis
REPUBLIKA.CO.ID, Ada pekerjaan yang menuntut orang menjaga jarak dari barang yang diukurnya. Wasit boleh mencintai sepak bola, tapi sebaiknya jangan ikut menendang bola ketika pertandingan berlangsung. Auditor boleh punya pandangan tentang perusahaan yang diperiksanya, tapi agak repot jika ia mengkritik di depan kantor perusahaan itu.
Begitu pula lembaga survei politik. Ia bertugas mengukur pendapat masyarakat tentang pemerintah dan tokoh politik. Karena itu, ketika pemiliknya ikut aktif menyerukan jatuhnya tokoh yang sedang diukur, orang wajar bertanya: masih bisakah hasil surveinya dipercaya sepenuhnya?
Di situlah Saiful Mujani menghadapi persoalan yang lebih menarik dari perkara pidana yang membuntutinya. Pendiri Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) ini doktor ilmu politik Ohio State University, akademisi dan peneliti opini publik. Karena itu, ucapan politiknya mempunyai bobot berbeda dari celotehan influencer.
Pada April 2026, Saiful menjadi kontroversial setelah berbicara tentang konsolidasi masyarakat untuk “menjatuhkan” Presiden Prabowo Subianto. Ia menjelaskan bahwa maksudnya bukan makar, melainkan political engagement, bagian dari kebebasan dan partisipasi demokratis.
Belakangan ia bahkan berbicara tentang people power sebagai alternatif karena menilai jalur formal pemakzulan sulit bekerja. Hak Saiful berbicara tentu harus dilindungi. Kritik kepada presiden tidak menjadi makar hanya karena nadanya keras. Negara demokratis tak perlu alergi kritik.
Tapi persoalannya bukan cuma boleh atau tidak. Ada pertanyaan lain: patutkah figur yang begitu identik dengan lembaga pengukur opini publik sekaligus tampil sebagai partisan dalam pertarungan yang sedang diukurnya, apa pun alasannya? Ini perkara kredibilitas, bukan kriminalitas.
Di tengah pertanyaan itu, perusahaan Saiful, SMRC, lalu tampil menayangkan hasil survei kepuasan terhadap Prabowo. Survei 5–19 Juli dengan 749 responden itu menyebut angkanya tinggal 51,1 persen. Persentasenya turun 30,1 poin dalam sembilan bulan. Pada November 2025 kepuasan publik terhadap Prabowo masih 81,2 persen.
Bahkan menurut survei terbaru itu, 49,4 persen responden menilai kondisi ekonomi buruk atau sangat buruk, sementara hanya 15,7 persen menilainya baik atau sangat baik. Ini hantaman telak dengan angka. Tapi di sinilah muncul ironi pembuat survei yang sebelumnya sudah berteriak bahwa pasiennya sakit.
Survei SMRC boleh jadi sepenuhnya akurat. Jika mau mengkritiknya, harus pula dijawab dengan survei tandingan. Metode harus dinilai berdasarkan metode, bukan berdasarkan siapa pemilik perusahaan.
Kalau sampelnya benar, pertanyaan tidak menggiring, pembobotan tepat dan pengolahan data profesional, ketidaksukaan kepada Saiful tidak dapat menyulap 51,1 menjadi 81,2. Statistik tidak mengenal sakit hati.
Tapi penelitian juga membutuhkan independensi yang bukan hanya ada, melainkan "terlihat ada". Inilah yang disebut perceived conflict of interest. Bukan berarti Saiful memanipulasi survei. Masalahnya, publik mempunyai alasan untuk bertanya.
Apalagi nama perusahaannya "Saiful Mujani Research and Consulting". Nama pendirinya terpampang di situ. Publik awam tentu sulit memisahkan dengan pisau bedah antara Saiful sebagai warga negara dan SMRC sebagai lembaga riset. Secara organisatoris mereka mungkin berbeda tugas. Tapi publik melihat, Saiful pemiliknya.
Karena itu, makin jauh Saiful masuk gelanggang politik, makin tinggi pagar kelembagaan yang dibutuhkan SMRC. Metodologi dan kuesioner perlu terbuka, pendanaan survei transparan, dan aktivitas politik pendiri dipisahkan tegas dari manajemen penelitian. Ini supaya orang tak gampang menuduhnya curang.
Disclaimer: Pandangan yang disampaikan dalam tulisan di atas adalah pendapat pribadi penulisnya yang belum tentu mencerminkan sikap Republika soal isu-isu terkait.
