1 week ago
36
REPUBLIKA.CO.ID,
Tampil Kritik Walhi, Pramono Klaim tak Ulang Cara Lama untuk Atasi Banjir Jakarta
JAKARTA -- Kebijakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta dalam menangani banjir dinilai hanya mengulang cara lama. Namun, hasilnya Jakarta tetap saja kebanjiran ketika hujan turun dengan intensitas tinggi.
Gubernur Jakarta Pramono Anung menolak dibilang melakukan cara yang sama dalam mengatasi banjir di Ibu Kota. Pasalnya, Pemprov Jakarta hari ini mulai melakukan program yang tidak dilakukan oleh gubernur-gubernur sebelumnya, seperti melakukan normalisasi.
"Sebenarnya saya tidak mengulang hal yang lama, termasuk untuk normalisasi Ciliwung, normalisasi Krukut, normalisasi Kali Cakung Lama itu belum pernah dilakukan," kata dia di Balai Kota Jakarta, Jumat (23/1/2026).
Menurut dia, keputusan untuk melakukan normalisasi itu adalah kebijakan yang tidak populer bagi seorang pemimpin. Mengingat, normalisasi membutuhkan anggaran yang tinggi karena harus memindahkan warga dari tempat tinggalnya, termasuk menyiapkan rumah susun sebagai tempat relokasi.
Selain itu, normalisasi pasti akan menimbulkan gejolak di lapangan. Pasalnya, tidak semua warga mau direlokasi dari rumah tempatnya tinggal bertahun-tahun. Meskipun akan dikritik, Pemprov Jakarta tetap akan melakukan normalisasi.
"Sebenarnya dalam pemerintahan saya sekarang sudah memulai untuk normalisasi Ciliwung yang tidak pernah dilakukan dulu, normalisasi Krukut yang tidak dilakukan, normalisasi kali Cakung Lama yang tadi sudah saya putuskan. Dulu tidak dilakukan," kata dia.
Sejalan dengan melakukan upaya jangka panjang itu, Pemprov Jakarta juga mengatasi masalah banjir dengan langkah jangka pendek. Salah satunya adalah dengan melakukan operasi modifikasi cuaca (OMC).
Pramono mengakui, curah hujan tinggi yang terjadi di Jakarta merupakan siklus alam. Namun, kondisi itu akan menyebabkan bencana apabila tidak diantisipasi dengan matang.
"Yang kami tangani dengan modifikasi cuaca ini kan memang bersifat jangka pendek karena cuacanya ini kan given, bukan kita yang membuat. Cuaca ekstrem ini kan apa, alam yang memberikan, sehingga dengan demikian kami yang tangani itu," kata dia.
Ia menilai, solusi untuk mengatasi banjir di Jakarta tidak bisa dilakukan dalam satu malam. Perlu waktu untuk menangani masalah Jakarta yang sudah puluhan tahun terjadi itu.
"Ini perlu waktu dan untuk itu ada yang jangka pendek pengerukan, modifikasi cuaca, ada yang menengah seperti tadi kita mengeluarkan penlok untuk normalisasi Ciliwung kemudian Krukut, Cakung Lama, semuanya akan kami lakukan," kata dia.
Berdasarkan data BPBD Provinsi Jakarta hingga Jumat pukul 12.00 WIB, jumlah wilayah yang terdampak banjir mencapai 143 RT. Selain itu, terdapat 16 ruas jalan yang juga tergenang banjir.
Akibat banjir itu, ada ratusan warga yang mengungsi. Sejumlah posko pengungsian telah didirikan, di antaranya di Jakarta Barat, Jakarta Pusat, dan Jakarta Timur.
Sebelumnya, Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Jakarta menyoroti kebijakan Pramono dalam mengatasi banjir. Walhi menyebut, banjir yang terjadi di Jakarta bukan semata karena hujan, melainkan karena masalah tata ruang.
Dalam unggahan mereka di Instagram, Pramono dinilai hanya mengulang cara lama dalam mengatasi banjir Jakarta. Pramono juga cenderung menyalahkan hujan sebagai penyebab banjir.
Padahal, menurut Walhi, kondisi tata ruang Jakarta menjadi biang keladi terjadinya banjir. Pasalnya, 90 persen permukaan Jakarta hari ini telah tertutup dengan beton. Alhasil, tidak ada lagi tempat untuk menyerap air di Jakarta.
Walhi menyebut, penanganan banjir Jakarta selama ini terjebak pada pendekatan teknokratik yang sempit dan reaktif. Upaya seperti normalisasi sungai, betonisasi, hingga modifikasi cuaca terus dipromosikan sebagai solusi utama. Padahal, Jakarta mengalami krisis tata ruang dan lingkungan yang dihasilkan oleh kebijakan pembangunan jangka panjang.
"Yang absen justru kebijakan struktural penanganan banjir. Tidak ada koreksi serius terhadap tata ruang yang merusak daerah resapan, tidak ada penghentian alih fungsi lahan di wilayah rawan, dan tidak ada pemulihan sistem ekologis kota secara menyeluruh," tulis Walhi.
Walhi menilai, selama penanganannya tetap dikunci dalam logika teknokratik, banjir Jakarta akan terus berulang. Karena itu, Pemprov Jakarta harus melakukan penanganan dengan menyentuh akar kebijakan pembangunan.
