2 weeks ago
40
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) menyoroti kesenjangan besar antara target dan realisasi pembangunan jaringan gas rumah tangga (jargas). Kepala Center of Food, Energy, and Sustainable Development INDEF Abra Talattov menempatkan jargas sebagai indikator penting efektivitas kebijakan gas bumi nasional.
INDEF menilai jargas berperan strategis dalam memperkuat ketahanan energi, menekan impor liquefied petroleum gas (LPG), serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Di tengah dorongan pemerintah mencapai pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen, ketersediaan energi yang andal dan terjangkau bagi rumah tangga dan industri dinilai menjadi prasyarat utama.
“Kita melihat ada kesenjangan yang cukup lebar antara target dan realisasi,” kata Abra dalam diskusi INDEF di Jakarta, Selasa (23/12/2025).
Ia merujuk target pembangunan sambungan rumah tangga jargas pada 2024 yang ditetapkan sebanyak 118.000 sambungan, sementara realisasinya baru sekitar 22.000 sambungan. Kesenjangan tersebut muncul seiring meningkatnya target tahunan pemerintah. Jargas diproyeksikan terus bertambah sejalan dengan target swasembada energi dan pengurangan ketergantungan terhadap LPG, namun kapasitas implementasi dinilai belum sejalan dengan ambisi kebijakan.
INDEF mencatat tantangan utama pengembangan jargas terletak pada kebutuhan investasi yang besar. Sejak 2023, pemerintah menghentikan dukungan pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk pembangunan jaringan gas rumah tangga, sehingga badan usaha harus menanggung penuh pembiayaan proyek. Kondisi tersebut diperberat oleh kebutuhan investasi konektivitas infrastruktur gas dari Sumatera hingga Jawa Timur.
“Sejak 2023 pemerintah sudah menghapus dukungan pendanaan APBN untuk pembangunan jaringan gas rumah tangga,” ujar Abra.
Situasi ini membuat badan usaha harus bekerja lebih keras untuk memenuhi target jargas di tengah keterbatasan pendanaan dan kebutuhan proyek infrastruktur lainnya. Realisasi jargas nasional saat ini tercatat sekitar 800.000 sambungan rumah. Dalam lima tahun ke depan, pemerintah menargetkan tambahan sekitar 350.000 sambungan. INDEF memandang target tersebut menghadapi kompleksitas dari sisi pendanaan dan ketersediaan pasokan gas, terutama bagi PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) sebagai operator utama jaringan.
Kesenjangan antara target dan realisasi jargas juga berkaitan dengan kondisi sektor gas bumi secara keseluruhan. Hingga 2023, target pemanfaatan gas bumi domestik mencapai 79 juta ton setara minyak (million tons of oil equivalent/MTOE), sementara realisasinya baru sekitar 44,29 MTOE. Dalam jangka pendek, pasokan gas relatif melimpah akibat ketidakseimbangan lokasi suplai dan permintaan. Namun, tren penurunan produksi memunculkan risiko dalam jangka menengah dan panjang.
INDEF mencatat produksi gas nasional turun dari sekitar 8,8 miliar kaki kubik per hari (billion cubic feet per day/BCFD) pada 2010 menjadi sekitar 6,5 BCFD. Di sisi lain, permintaan domestik meningkat hingga sekitar 3.800 juta standar kaki kubik per hari (million standard cubic feet per day/MMSCFD) seiring ekspansi industri manufaktur yang kembali tumbuh rata-rata 5,4 persen dalam lima tahun terakhir.
Dari sisi fiskal, Abra memandang percepatan jargas sejalan dengan upaya menekan beban subsidi energi yang pada 2025 diproyeksikan mencapai sekitar Rp 495 triliun. Konsumsi LPG nasional yang mendekati 9 juta metrik ton per tahun dinilai menjadi beban utama APBN sekaligus membuka ruang substitusi melalui pemanfaatan gas bumi.
