Terbongkar Belum Dilengkapi IPAL Usai Viral Joget-joget, Bos SPPG di KBB Beri Penjelasan

3 hours ago 3

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG BARAT -- Mitra Program Makan Bergizi Gratis (MBG) asal Kabupaten Bandung Barat (KBB), Jawa Barat, Hendrik Irawan mengaku legowo menjadi bahan hujatan warganet usai aksi joget-joget dengan latar dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dengan menyebut mendapatkan Rp 6 juta per hari viral di media sosial hingga berujung sanksi.

Viralnya aksi Hendrik yang menuai kritik itu berujung inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukan Badan Gizi Nasional (BGN) di dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Pangauban di Kampung Cibodas, RT 02/08, Desa Pangauban, Kecamatan Batujajar, KBB. Hasilnya, diketahui SPPG yang dikelola Hendrik belum memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).

Tak hanya satu, total tiga dapur milik Hendrik terdampak kebijakan tersebut. Hendrik membenarkan adanya sidak dari BGN yang berujung pada penghentian operasional. Ia mengaku menerima keputusan tersebut, sekaligus menanggung konsekuensi berupa sorotan dan kritik dari masyarakat luas. 

"Untuk sementara operasional dapur dihentikan. Saya menerima keputusan itu, termasuk semua hujatan dari netizen," kata Hendrik saat dikonfirmasi, Jumat (27/3/2026).

Hendrik mengakui fasilitas SPPG yang dikelolanya belum memiliki IPAL. Ia berjanji akan segera melakukan pembenahan agar operasional bisa kembali berjalan.

"Memang kami akui IPAL belum ada. Mulai besok kami akan benahi secepat mungkin. Ini jadi tanggung jawab kami untuk memperbaiki, baik dari sisi manajemen, menu, hingga kebersihan dapur," ujar dia.

Ia menargetkan pembangunan IPAL dapat rampung dalam waktu singkat, bahkan optimistis pengerjaan bisa selesai dalam dua hari. Dengan percepatan tersebut, pihaknya berharap dapur MBG dapat kembali beroperasi pada 31 Maret mendatang.

Penghentian operasional dapur ini berdampak pada sekitar 9.000 penerima manfaat program MBG. Hendrik menyebut para penerima sebelumnya menunjukkan antusiasme tinggi, namun distribusi makanan terpaksa dihentikan sementara akibat hasil sidak yang dipicu viralnya kasus tersebut.

"Anak-anak sebenarnya sudah sangat menunggu, tapi karena ada sidak kemarin, penyaluran harus dihentikan dulu. Kami akan percepat perbaikan supaya mereka bisa kembali menerima manfaat program ini," kata dia.

Ia pun mengakui kekeliruannya dan menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada semua pihak termasuk kepada Presiden Prabowo Subianto, atas kegaduhan yang timbul. Menurutnya, penyebaran ulang video lama yang kemudian diedit menjadi pemicu utama viralnya konten tersebut.

"Laporannya tidak diteruskan. Saya juga kaget karena itu video lama, sekitar lima bulan lalu, tapi tiba-tiba viral. Saya mohon maaf kepada netizen. Silakan jika ada yang kecewa atau marah, saya memahami. Ini jadi pelajaran bagi saya," ujar Hendrik.

Sebelumnya, Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (PPG) Regional Bandung, Ramzi, menjelaskan bahwa aksi joget yang dilakukan di area dapur program Makan Bergizi Gratis dinilai tidak pantas, terutama di tengah kondisi sosial ekonomi masyarakat. 

"Peristiwa tersebut lebih mengarah pada persoalan pribadi yang bersangkutan, terkait moral individu," ucap Ramzi.

BGN menemukan adanya pelanggaran lingkungan yang dilakukan oleh mitra tersebut lantaran tidak mengindahkan aturan pengelolaan limbah dapur SPPG Atas temuan itu, BGN melakukan sanksi atas pelanggaran lingkungan tersebut dengan melakukan suspended atau penangguhan operasional dapur SPPG. 

"Terkait disuspended, dari hasil inspeksi yang dilakukan oleh direktur tawas, diketahui bahwa IPALnya belum memadai. Maka diambil keputusan untuk disuspend," ungkap Ramzi.

Penutupan operasional dapur SPPG ini akan berlangsung selama mitra MBG menindaklanjuti atas temuan pelanggaran lingkungan berupa penyelesaian IPAL di dapur SPPG tersebut.  

"Kalau terkait dengan IPAL, biasanya sepanjang IPAL-nya belum terselesaikan biasanya belum dicabut. Untuk mencabu suspen, biasanya ada permohonan dari mitra dengan bukti-bukti bahwa hasil temuan itu sudah ditindaklanjuti," kata Ramzi. 

Read Entire Article
Berita Republika | International | Finance | Health | Koran republica |