4 hours ago
2
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Para ekonom mengkritisi pergerakan nilai tukar rupiah yang terus mengalami koreksi meski langkah intervensi bank sentral terus digulirkan. Fenomena tren pelemahan rupiah dinilai menjadi sinyal tekanan mendalam bagi Indonesia dan mengingatkan pada kasus “Baht 1997”.
Ekonom Yanuar Rizky mengungkapkan kondisi terseok-seoknya pasar obligasi Indonesia di tengah mata uang Garuda yang terus melemah. Menurut dia, kondisi tersebut tidak terlihat di permukaan sehingga pemerintah kerap mengklaim rupiah tetap stabil.
“Tabungan valas (valuta asing) di bank sudah ‘perang bunga’ karena bank mencegah crowding out nasabah. Sejak Februari ada kenaikan bunga valas, terutama dana-dana besar nasabah prioritas,” ujar Yanuar dalam keterangannya saat dikonfirmasi Republika, Jumat (29/5/2026).
Ia menyebut, Bank Indonesia (BI) kemudian membuat kebijakan threshold pembelian dolar dari 100 ribu dolar AS per orang per bulan menjadi 50 ribu dolar AS per orang per bulan mulai April 2026, dan akan turun lagi menjadi 25 ribu dolar AS per orang per bulan mulai Juni 2026.
“Bank juga banyak menawarkan SBN valas (Indon). Ini sebenarnya tidak tampak di permukaan, tekanan rupiah. Jadi, di permukaan yield SBN (Surat Berharga Negara) stabil, BI Rate akomodatif, tetapi realita rupiah tertekan secara persepsi di dalam negeri sendiri sejak Januari,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Yanuar menerangkan sinyal residen atau penduduk yang mentransfer dana ke luar negeri di neraca pembayaran mengalami kenaikan. Menurut data yang dihimpun Bright Institute, modal asing yang masuk ke Indonesia pada kuartal I 2026 mencapai 4,2 juta dolar AS, sedangkan modal keluar oleh penduduk Indonesia (capital outflow) mencapai 9,14 juta dolar AS. Artinya, terdapat arus modal keluar sekitar 4,93 juta dolar AS.
“Jadi, ini sinyal seperti tekanan baht 1997 menarik DHE (Devisa Hasil Ekspor) pada saat kepercayaan terhadap baht sudah outflow. Ini menarik diamati, apakah akan menjadi shock therapy atau malah menjadi guncangan sendiri,” tuturnya.
Sekilas sebagai gambaran, kasus “Baht 1997” merupakan krisis nilai tukar mata uang baht di Thailand yang menjadi awal krisis keuangan Asia 1997 (1997 Asian Financial Crisis). Sebelum terjadi krisis, ekonomi Thailand terlihat sangat kuat. Pada awal 1990-an, Thailand mengalami pertumbuhan ekonomi tinggi, banyak investor masuk dan menanamkan modal.
Pemerintah Thailand saat itu mempertahankan nilai tukar baht terhadap dolar AS dalam kisaran relatif tetap sehingga investor merasa aman meminjam dolar AS. Bank dan perusahaan Thailand kemudian banyak berutang dalam dolar AS, sektor properti dan saham mengalami booming, sementara defisit transaksi berjalan melebar akibat impor dan investasi yang besar. Di permukaan, semuanya tampak baik-baik saja.
Masalah mulai muncul pada medio 1996-1997. Ekspor Thailand melambat, sektor properti melesu, utang luar negeri swasta sangat besar, dan banyak proyek tidak menghasilkan keuntungan setimpal. Investor kemudian mulai mempertanyakan kemampuan Thailand mempertahankan nilai tukar baht.
Saat kepercayaan terhadap baht mulai goyah, para spekulan menjauhi baht dan membeli dolar AS. Bank Sentral Thailand berusaha mempertahankan kurs dengan menjual cadangan devisa dan membeli baht. Namun, pasar jauh lebih besar dibanding kemampuan bank sentral sehingga cadangan devisa terkuras. Akhirnya, pada Juni 1997, Thailand menyerah dan membiarkan baht anjlok.
Sebelum krisis terjadi, posisi 1 baht sekitar 25 per dolar AS. Setelah krisis, nilainya mencapai 50 baht per dolar AS atau melemah hampir separuh. Kejatuhan baht menjadi berbahaya karena banyak perusahaan Thailand memiliki utang dalam dolar AS.
