16 hours ago
9
Oleh: Entang Sastraatmadja, Anggota Dewan Pakar DPN HKTI
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kondisi dunia perberasan 2026 diperkirakan akan mengalami beberapa perubahan. Pemerintah Indonesia berencana menghentikan impor beras pada 2026 untuk meningkatkan kemandirian pangan dan mengurangi ketergantungan pada pasar internasional.
Sejak 2025, Pemerintahan Presiden Prabowo telah membuat kejutan besar dalam dunia perberasan. Secara tegas dan jelas, pemerintah mengumumkan, mulai 2025, Indonesia berkomitmen menyetop impor beras, khususnya beras medium.
Sedangkan untuk beras industri, pemerintah masih memberi kesempatan untuk tetap melakukan impor beras. Kemauan politik untuk menghentikan impor beras, rupanya bukan cuma omon-omon, namun dibuktikan pula oleh tindakan politik yang realistik.
Sampai berakhirnya 2025, pemerintah betul-betul konsisten tidak melakukan impor beras. Kebijakan ini banyak melahirkan acungan jempol dari banyak pihak. Salah satu dampak nyata dari kebijakan ini, menurut FAO harga beras dunia menurun sekitar 42 persen.
Apa yang dikomitmenkan pemerintah soal penghentian impor beras 2025, rupanya dilanjutkan lagi pada 2026. Pemerintah tetap nengambil kebijakan untuk 2026, Indonesia harus benar-benar bebas dari impor beras.
Dalam konteks ini, yang disetop bukan hanya beras medium, juga yang namanya impor beras industri pun bakal dihentikan. Betul! Pemerintah Indonesia berencana menghentikan impor beras, termasuk beras industri, pada 2026.
Keputusan ini bertujuan meningkatkan kemandirian pangan dan mengurangi ketergantungan pada pasar internasional. Dengan menghentikan impor, pemerintah berharap bisa meningkatkan produksi domestik, stabilisasi harga, dan meningkatkan kesejahteraan petani.
Beberapa alasan utama di balik keputusan ini adalah meningkatkan kemandirian pangan. Indonesia ingin memenuhi kebutuhan pangannya sendiri tanpa bergantung pada impor. Selanjutnya, meningkatkan produksi domestik.
Dengan menghentikan impor, diharapkan petani lokal meningkatkan produksi untuk memenuhi kebutuhan pasar. Kemudian, stabilisasi harga. Artinya, mengurangi ketergantungan pada impor dapat membantu stabilisasi harga beras di pasar domestik.
Bahkan penting melakukan penghematan devisa. Menghentikan impor dapat menghemat devisa negara yang bisa digunakan untuk investasi lain.
Namun, keputusan ini juga memicu kekhawatiran tentang potensi kenaikan harga dan kekurangan pasokan jika produksi domestik tidak dapat memenuhi kebutuhan.
Itu sebabnya, kisah sukses swasembada beras 2025 perlu dijaga dan dilestarikan melalui pencapaian swasembada beras berkelanjutsn dan bukan lagi swasembada beras on trend.
Terkait beras industri, Pemerintah Indonesia berencana menghentikan impor beras industri pada 2026 sebagai bagian dari upaya meningkatkan kemandirian pangan nasional.
Beberapa kesiapan pemerintah dalam menghentikan impor beras industri meliputi beberapa aspek:
Pertama, peningkatan produksi. Pemerintah berencana meningkatkan produksi beras dalam negeri melalui intensifikasi dan ekstensifikasi lahan, serta pengembangan teknologi pertanian.
Kedua, terkait stok beras. Cadangan beras pemerintah saat ini cukup aman, dengan stok Bulog mencapai 2 juta ton.
Ketiga, infrastruktur. Pemerintah akan memperkuat infrastruktur pertanian, seperti irigasi, gudang penyimpanan, dan sistem distribusi.
Keempat, dukungan kepada petani. Pemerintah akan memberikan dukungan kepada petani, seperti harga pembelian gabah yang lebih tinggi dan akses ke teknologi pertanian modern.
Hanya, ada beberapa tantangan yang perlu diatasi, seperti perubahan iklim dalam kaitannya dengan risiko cuaca ekstrem yang dapat mengganggu produksi beras.
Lalu, terkait ketersediaan lahan.
Artinya, lahan pertanian yang terus menyusut akibat urbanisasi dan industrialisasi. Termasuk efisiensi rantai pasok. Dalam hal ini, perlu perbaikan sistem logistik dan penyimpanan untuk mengurangi kehilangan hasil panen.
Dengan persiapan matang dan strategi komprehensif, kebijakan penghentian impor beras medium dan beras industri mestinya membuat Indonesia dapat mencapai kemandirian pangan dan meningkatkan kesejahteraan petani.
Inilah salah satu pertimbangan, mengapa suasana bebas impor beras, perlu dijadikan kebijaksn prioritas pemerintah dalam dunia perberasan nasional.
Kata kunci yang membuat Indonesia bebas impor beras adalah "swasembada pangan" dan "peningkatan produksi domestik" setinggi-tingginya menuju swasembada.
Ini berarti Indonesia harus bisa memproduksi beras yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, sehingga tidak perlu lagi mengimpor bahan pangan dari luar negeri.
Terkait hal itu, beberapa faktor yang mendukung percepatan pencapaian swasembada pangan adalah peningkatan produktivitas dengan menggenjot hasil panen per hektare melalui teknologi pertanian modern dan pengelolaan lahan yang baik.
Kemudian, ekstensifikasi lahan dengan meningkatkan luas lahan pertanian untuk meningkatkan produksi. Dan stabilisasi harga dengan menjaga harga beras yang stabil untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan mengurangi ketergantungan pada impor.
