14 hours ago
7
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyampaikan, arah pembangunan wilayah timur Indonesia kini difokuskan pada empat agenda strategis utama. Penegasan itu ia sampaikan saat memimpin rapat koordinasi bersama para gubernur dari enam provinsi di Papua di Kantor Kemenko Infrastruktur, Jakarta, Kamis (23/10/2025).
AHY menjelaskan, keempat hal yang dibahas merupakan bagian dari upaya sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mempercepat pembangunan di Tanah Papua. “Agenda yang kita jalankan saat ini adalah sinkronisasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah se-Papua, khususnya ada empat hal yang kita bahas hari ini,” ujarnya di Jakarta, dikutip Jumat (24/10/2025).
Ia merinci, pembahasan pertama berkaitan dengan pengembangan kawasan strategis dan kawasan ekonomi baru. Kedua, percepatan pembangunan infrastruktur Trans-Papua yang menjadi tulang punggung konektivitas darat. Ketiga, integrasi konektivitas udara dan laut guna memperlancar arus logistik serta mobilitas antarwilayah. Keempat, pengembangan kawasan permukiman dan transmigrasi di sepanjang koridor Trans-Papua.
“Empat agenda penting tersebut tentu tidak akan selesai dalam satu kali rakor, tapi paling tidak kita sudah bisa mendapatkan big picture-nya, gambaran umum dan gambaran luasnya,” kata AHY.
Dalam pertemuan itu hadir Gubernur Papua Mathius Fakhiri, Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan, Gubernur Papua Selatan Apolo Safanpo, serta perwakilan Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua Velix Wanggai dan Juharson Estrella (Ari) Sihasale. Sejumlah pejabat eselon satu Kemenko Infrastruktur turut hadir, antara lain Sekretaris Kemenko Infrastruktur Ayodhia Kalake, Deputi Pemerataan Pembangunan Wilayah Agraria dan Tata Ruang Nazib Faisal, serta Deputi Koordinasi Infrastruktur Dasar Muhammad Rachmat Kaimuddin.
AHY menuturkan, perhatian besar terhadap Papua merupakan mandat langsung dari Presiden Prabowo Subianto sejak awal pembentukan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. Dalam nomenklatur kementerian tersebut, sudah tercantum tanggung jawab besar untuk memastikan percepatan pembangunan wilayah timur berjalan nyata.
“Pada saat pertama kali saya dipanggil dan diberikan direktif oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto, bahkan nomenklatur Kementerian Koordinator ini bukan hanya infrastruktur tapi ada kata pembangunan kewilayahan. Implisit di situ adalah fokus untuk percepatan pembangunan wilayah timur, khususnya Papua,” tutur tokoh yang juga Ketua Umum Partai Demokrat ini.
Ia menekankan pentingnya sinergi lintas kementerian dan pemerintah daerah agar percepatan pembangunan Papua tidak berhenti di tataran konsep. Menurutnya, Kemenko Infrastruktur mengoordinasikan sedikitnya lima kementerian teknis yang berperan langsung dalam pengembangan wilayah.
“Jadi bicara pembangunan ada di sini semua. Bicara pembangunan konektivitas antarwilayah juga ada di sini. Jadi kalau para gubernur sering-sering ke sini, sangat relevan. Dengan adanya Komite Eksekutif, Pak Velix bisa menjembatani kita semuanya,” kata AHY.
Pertemuan ini menandai langkah awal koordinasi terintegrasi antara pusat dan daerah untuk memastikan pemerataan pembangunan di wilayah timur Indonesia. Pemerintah menargetkan seluruh agenda prioritas Papua dapat berjalan paralel dengan kebijakan nasional demi mempercepat kesejahteraan masyarakat di kawasan tersebut.
