1 day ago
12
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mempercepat validasi data rumah rusak untuk memastikan pembangunan hunian sementara (huntara) dan penyaluran dukungan dana hunian (DTH) bagi korban banjir dan longsor di Sumatera tepat sasaran. Langkah ini berjalan seiring peralihan sejumlah daerah dari status tanggap darurat ke fase transisi darurat pascabencana November lalu.
Dari 18 kabupaten dan kota terdampak di Aceh, sembilan daerah sudah memasuki fase transisi darurat, sementara sembilan lainnya masih memperpanjang tanggap darurat hingga 8 Januari. Seluruh daerah terdampak di Sumatera Utara dan Sumatera Barat kini telah berstatus transisi darurat.
Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari mengatakan, proses awal pemulihan mulai berjalan merata di Sumatera Barat dan Sumatera Utara, dan diharapkan segera menyusul di Aceh. “Artinya memang proses-proses yang kami lakukan di fase awal pemulihan dan pemulihan ini, sudah mulai dilakukan di seluruh kabupaten-kota di Sumatera Barat dan Sumatera Utara. Dan kami harapkan juga nanti di Aceh juga akan mengikuti,” kata Abdul, Selasa (6/1/2025).
Dalam fase transisi ini, BNPB memprioritaskan pembangunan huntara serta penyaluran DTH dengan memastikan data kerusakan rumah tervalidasi secara berjenjang. Abdul menjelaskan, jumlah rumah rusak berat masih bersifat dinamis karena pendataan lapangan belum sepenuhnya rampung. Data awal dihimpun dari desa dan kecamatan, lalu diverifikasi berlapis hingga tingkat kabupaten dan kota.
“Data ini pasti bergerak. Pemerintah daerah menerima laporan dari bawah, kemudian divalidasi oleh kejaksaan negeri dan kepolisian resor, sebelum dinaikkan ke tingkat kabupaten atau kota untuk diusulkan secara resmi,” kata Abdul.
Untuk memperkuat akurasi, BNPB melibatkan mahasiswa teknik sipil dan arsitektur dalam verifikasi lapangan. Di Sumatera Barat, sekitar 400 mahasiswa Universitas Andalas diterjunkan ke berbagai daerah terdampak untuk memastikan klasifikasi kerusakan rumah sesuai kriteria.
Validasi ini menentukan hak bantuan warga, mulai dari Rp15 juta untuk rumah rusak ringan, Rp30 juta untuk rusak sedang, hingga pembangunan huntara yang kelak diganti hunian tetap bagi rumah rusak berat atau hancur. Data sementara BNPB mencatat 48.786 unit rumah rusak berat, yang menjadi dasar perhitungan kebutuhan huntara dan DTH.
Dari jumlah tersebut, usulan pembangunan huntara mencapai 28.720 unit, sementara usulan DTH tercatat 15.193 kepala keluarga. Angka ini masih berpotensi bertambah pada tahap pendataan berikutnya. Abdul menjelaskan, huntara disiapkan sebagai hunian sementara sebelum diganti hunian tetap, sedangkan DTH diberikan kepada warga yang tidak masuk skema huntara namun tetap berhak atas hunian tetap di kemudian hari.
Progres pembangunan huntara mencakup unit yang sudah selesai hingga tahap awal seperti pembersihan lahan dan pekerjaan sipil. Sekitar 1.840 unit huntara sudah masuk proses pengerjaan, termasuk 80 unit yang telah selesai dibangun. Sementara itu, usulan hunian tetap yang diterima BNPB mencapai 4.315 unit, dengan 648 unit di antaranya sudah mulai dibangun, terutama di Sumatera Utara.
Untuk skema DTH, BNPB bekerja sama dengan bank-bank Himbara. Setelah ditetapkan melalui surat keputusan kepala daerah, rekening atas nama penerima manfaat disiapkan dan diisi dana Rp1,8 juta per kepala keluarga, dicairkan dalam tiga tahap masing-masing Rp600 ribu.
"Begitu rekening siap dan diverifikasi dengan data Dukcapil, termasuk nama dan sidik jari, rekening diserahkan langsung kepada penerima manfaat melalui mekanisme jemput bola,” kata Abdul.
Hingga awal Januari, dari sekitar 4.800 rekening DTH yang disiapkan, 756 rekening telah diterima warga. Di Sumatera Utara, dari 3.489 kepala keluarga yang diusulkan, 2.541 rekening sudah disiapkan dan 256 rekening tersalurkan. Di Sumatera Barat, dari 2.185 kepala keluarga yang diusulkan, 1.382 rekening telah disiapkan dan 478 rekening diterima warga.
BNPB mencatat cuaca sebagai kendala utama pembangunan hunian. Curah hujan tinggi memicu genangan dan menghambat pematangan lahan serta distribusi logistik. “Cuaca menjadi tantangan terbesar, baik untuk huntara maupun huntap. Karena itu kami juga mengoptimalkan operasi modifikasi cuaca yang saat ini dilakukan hampir 24 jam sehari,” ujar Abdul.
Di Kabupaten Agam, Sumatera Barat, pembangunan 117 unit huntara yang ditargetkan selesai 2 Januari tertunda sekitar empat hari karena akses lokasi sulit dilalui akibat hujan. BNPB memilih memperbaiki akses terlebih dahulu agar pembangunan hunian tidak menimbulkan persoalan lanjutan.
