13 hours ago
16
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ekonom Universitas Mulawarman Samarinda Aji Sofyan Efendi menilai keanggotaan Indonesia dalam kelompok negara-negara BRICS dapat memperkuat perekonomian nasional, baik dari sisi perluasan pasar, sumber pembiayaan alternatif, maupun penguatan posisi tawar Indonesia di kancah dunia.
"Keanggotaan tersebut membuka akses pasar baru yang lebih luas. Selama ini ekspor Indonesia masih bertumpu pada Amerika Serikat, Eropa, Jepang dan kawasan ASEAN," ujar Aji Sofyan Efendi di Samarinda, Kalimantan Timur, Senin.
Menurut dia, dengan bergabungnya Indonesia, maka peluang perdagangan kini terbuka pula ke Brasil, Rusia, India, China, Afrika Selatan, serta negara-negara anggota BRICS lainnya.
Peluang tersebut semakin relevan setelah Indonesia mulai terlibat penuh dalam agenda ekonomi dan keuangan BRICS. Bank Indonesia pada Jumat, 11 September 2026, melaporkan Indonesia menghadiri Pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral BRICS di Mumbai, India, pada 9–10 September 2026, yang membahas penguatan penggunaan mata uang lokal, konektivitas pembayaran lintas negara, transformasi digital, kecerdasan buatan, hingga reformasi arsitektur keuangan global.
Dalam pertemuan itu, Indonesia diwakili Gubernur Bank Indonesia Destry Damayanti dan Wakil Menteri Keuangan Juda Agung. Bank Indonesia menyatakan negara-negara BRICS sepakat memperkuat kerja sama ekonomi dan keuangan untuk meningkatkan ketahanan menghadapi ketidakpastian global dan fragmentasi ekonomi.
Data Badan Pusat Statistik menunjukkan hubungan dagang mulai menguat. Ekspor Indonesia ke Afrika telah mencapai 2,4 persen pada 2024, menggambarkan hubungan dengan kawasan tersebut sudah berkembang meski Indonesia ketika itu belum resmi bergabung dengan BRICS. Sementara itu, impor dari Brasil naik 17,95 persen dan ekspor ke Brasil meningkat 7,71 persen pada 2025.
"Produk UMKM, kelapa sawit, nikel, hingga furnitur Indonesia kini memiliki etalase pasar yang lebih beragam," ujar Aji Sofyan.
Potensi Brasil menjadi salah satu contoh besarnya ruang perdagangan yang masih dapat digarap. Dalam kunjungan kenegaraan Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva ke Indonesia pada Oktober 2025, pemerintah Brasil menyebut perdagangan kedua negara telah meningkat lebih dari tiga kali lipat dalam dua dekade menjadi sekitar 6,5 miliar dolar AS, tetapi nilainya masih dinilai belum sebanding dengan besarnya kedua perekonomian.
BRICS merupakan kerja sama ekonomi dan geopolitik yang kini terdiri atas 10 negara anggota penuh, yakni Brasil, Rusia, India, China, Afrika Selatan, Mesir, Ethiopia, Iran, Uni Emirat Arab, dan Indonesia. Indonesia resmi diumumkan sebagai anggota penuh BRICS pada 6 Januari 2025 dan sejak itu mulai terlibat dalam berbagai agenda strategis kelompok tersebut.
Masuknya Indonesia juga memperbesar posisi BRICS sebagai representasi negara-negara berkembang atau Global South. Bagi Jakarta, forum tersebut tidak hanya berkaitan dengan perdagangan, tetapi juga membuka ruang untuk ikut memengaruhi pembahasan reformasi lembaga keuangan internasional, pembangunan berkelanjutan, serta tata kelola ekonomi dunia.
Hal itu terlihat dalam pertemuan di Mumbai pada September 2026. Negara-negara BRICS menyepakati pentingnya reformasi tata kelola Dana Moneter Internasional atau IMF agar suara dan representasi negara berkembang semakin kuat, sebuah agenda yang juga sejalan dengan kepentingan Indonesia sebagai salah satu ekonomi berkembang terbesar.
Selain pasar, kehadiran New Development Bank atau NDB memberikan opsi sumber pembiayaan pembangunan di luar lembaga keuangan multilateral yang selama ini lebih dahulu dominan. Presiden Prabowo Subianto pada 25 Maret 2025 mengumumkan keputusan Indonesia untuk bergabung dengan NDB setelah pemerintah melakukan evaluasi terhadap undangan dan persyaratan yang ditawarkan bank pembangunan tersebut.
NDB sendiri menempatkan infrastruktur, konektivitas digital, transisi energi, energi terbarukan, modernisasi perkotaan, air bersih, sanitasi, pendidikan, kesehatan, dan pengurangan kemiskinan sebagai sejumlah bidang potensial kerja sama dengan Indonesia. Presiden NDB Dilma Rousseff dalam pertemuannya dengan Prabowo pada 25 Maret 2025 mengatakan prioritas tersebut memiliki banyak kesesuaian dengan agenda pembangunan Indonesia 2025–2045.
Pendanaan tersebut berpotensi dimanfaatkan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dan energi, termasuk berbagai proyek strategis nasional. Dalam konteks Kalimantan Timur, peluang pembiayaan pembangunan juga relevan dengan kebutuhan infrastruktur dan pengembangan kawasan yang terkait dengan Ibu Kota Nusantara.
Namun, peluang pendanaan tetap harus dihitung berdasarkan kelayakan proyek, beban pembiayaan, dan manfaat ekonomi jangka panjang. Keanggotaan dalam forum internasional atau akses terhadap lembaga pembiayaan baru tidak dengan sendirinya menjamin investasi akan mengalir tanpa kesiapan proyek dan kepastian regulasi di dalam negeri.
sumber : Antara
