10 hours ago
8
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ekonom senior Indonesia dan mantan Menteri Keuangan M. Chatib Basri menilai tantangan utama yang dihadapi perekonomian Indonesia saat ini bukan semata-mata berasal dari faktor eksternal, melainkan dari persoalan kepercayaan pasar terhadap kondisi fiskal. Menurut Chatib, perbaikan kredibilitas fiskal menjadi kunci untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan menopang pertumbuhan ekonomi.
Dalam paparannya, Chatib mengungkapkan pelemahan rupiah memiliki keterkaitan erat dengan meningkatnya risiko fiskal yang tercermin dari pergerakan Credit Default Swap (CDS). Ia menegaskan persoalan tersebut lebih banyak dipengaruhi faktor kepercayaan investor dibandingkan fundamental ekonomi.
"Artinya saya bisa bilang, soal kita itu adalah soal confidence risk. Jadi kalau isu ini di-address, sebetulnya ada harapan ini bisa diperbaiki," ujar Chatib dalam acara Grab Business Forum (GBF) 2026 di Hotel Shangri-La, Jakarta, Selasa (9/6/2026).
Chatib juga membantah anggapan pelemahan rupiah sepenuhnya dipicu perang di Timur Tengah. Menurutnya, indikator risiko fiskal Indonesia sudah menunjukkan pelemahan bahkan sebelum konflik tersebut terjadi.
"Jadi kalau kemudian dibilang bahwa penyebabnya adalah perang, that's not true. Kenapa? Karena negara lain juga ada akibat dari perang, tapi depresiasinya tidak sedalam Indonesia," lanjut dia.
Meski demikian, Chatib menilai kondisi saat ini berbeda dengan krisis 1998 karena Indonesia telah menerapkan rezim nilai tukar mengambang yang lebih fleksibel. Selain itu, pelaku usaha maupun kelompok masyarakat berpenghasilan menengah atas dinilai sudah lebih siap mengantisipasi risiko nilai tukar melalui berbagai instrumen lindung nilai.
"Jawaban saya tidak, kenapa? Yang membedakan 1998 dengan 2026 itu adalah flexible exchange rate," sambung Chatib.
Menurut Chatib, kelompok yang perlu mendapat perhatian justru masyarakat berpendapatan menengah bawah yang berpotensi terdampak kenaikan harga bahan baku impor seperti gandum dan kedelai. Oleh karena itu, pemerintah perlu memperkuat perlindungan sosial untuk menjaga daya beli masyarakat.
"Jadi sebetulnya yang perlu dijaga itu adalah bagaimana memberikan social protection kepada lower middle income group untuk address isu ini," ucapnya.
Di sisi fiskal, Chatib mengatakan ruang gerak pemerintah saat ini relatif sempit sehingga diperlukan langkah rasionalisasi belanja negara. Chatib menilai kenaikan pajak maupun penambahan utang bukan pilihan ideal dalam kondisi ekonomi saat ini karena berpotensi menimbulkan biaya yang lebih besar. Oleh sebab itu, ia mendorong pemerintah melakukan pemangkasan belanja secara selektif.
"Siapa yang kalau mau pinjam uang sekarang cost-nya akan jadi sangat mahal. Maka, opsi yang paling mungkin itu adalah opsi tiga, cut the spending selectively," ucapnya.
Chatib juga mengingatkan ukuran kesehatan fiskal tidak cukup hanya melihat rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB), tetapi juga kemampuan pemerintah menghasilkan penerimaan negara untuk membayar kewajiban utang tersebut.
