4 hours ago
3
Senin 19 May 2025 12:54 WIB
Menurut Bahlil, demokrasi bukanlah tujuan melainkan instrumen untuk mencapai tujuan.
Foto: Republika/Fernan Rahadi
Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, memberikan pidato sambutan pada Pembukaan Musyawarah Daerah XI Partai Golkar DIY 2025 di hadapan para kader Golkar di Hotel Royal Ambarrukmo, Yogyakarta, Ahad (18/5/2025).
REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, mendorong perubahan sistem politik di Indonesia yang dinilainya sarat dengan politik uang. Menurutnya, sistem politik yang selama ini diterapkan memakan biaya yang terlalu besar.
"Mau sampai kapan demokrasi kita akan seperti ini? Oleh karena itu, sistemnya harus kita perbaiki dengan cara membangun transparansi dan pendidikan politik yang baik," kata Bahlil dalam pidato Pembukaan Musyawarah Daerah XI Partai Golkar DIY 2025 di hadapan para kader Golkar di Hotel Royal Ambarrukmo, Yogyakarta, Ahad (18/5/2025).
Menurut Bahlil, penerapan sistem proporsional terbuka saat ini merupakan bentuk respons terhadap permasalahan dari sistem pemilu sebelumnya yang bersifat tertutup. Akan tetapi, menurut dia, sistem yang berlaku juga sudah dianggap usang di era saat ini.
"Di masa lampau barangkali ini (sistem proporsional terbuka-Red) cocok, tetapi di masa depan hal ini harus sama-sama menjadi introspeksi," kata Bahlil.
Pria yang saat ini menjabat sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tersebut menegaskan bahwa demokrasi bukanlah sebuah tujuan kehidupan berbangsa dan bernegara. Demokrasi, kata dia, hanyalah sebuah instrumen untuk mencapai tujuan.
Bahlil lantas menyinggung soal kontestasi pemilihan kepala daerah (pilkada) maupun pemilihan legislatif (pileg) yang perhelatannya dari proses persiapan hingga pelaksanaan selalu menyedot biaya tinggi hingga ratusan miliar rupiah.
Setiap pilkada selesai, kata Bahlil, urusannya juga bisa jadi panjang di akar rumput. Antartetangga, menurut dia, bisa saling ribut karena berbeda pilihan calon kepala daerah. Tak sedikit dalam satu partai bisa saling lapor hingga ke mahkamah partai.
"Karena itulah, sistemnya yang harus kita perbaiki, semua ini untuk membangun transparansi dan pengkaderan politik yang baik dan benar," katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Bahlil juga meminta para kader Golkar meningkatkan konsolidasi baik internal maupun eksternal. "Tidak ada partai hebat yang berjalan tanpa konsolidasi. Konsolidasi adalah kata kunci bagi partai modern untuk mencapai tujuannya," ujar Bahlil.
Bahlil menegaskan, dalam kepemimpinannya di Golkar saat ini komitmennya adalah menaikkan jumlah kursi di parlemen baik di tingkat kabupaten/kota, provinsi, hingga pusat. "Oleh karena itu konsolidasi ini harus ada di pikiran anak-anak muda (Golkar) di seluruh DIY ini," kata Bahlil.
Sementara itu, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengku Buwono X sepakat bahwa momen Musyawarah Daerah XI Partai Golkar DIY 2025 harus menjadi momen penting untuk memperkuat konsolidasi organisasi.
Sultan memaparkan, di tengah lanskap sosial politik yang semakin kompleks keberlangsungan sebuah organsasi ditentukan oleh kemampuannya membaca zaman dan menjalin sinergi lintas sektor. Oleh karena itu, momen tersebut adalah kesempatan memperkuat fondasi idiologis dan memperdalam visi kebangsaaan.
"Saya berharap kehadiran Musyda ini bisa memperkuat sinergi antara elemen baik antara pemerintah daerah, parpol, dan masyarakat," ujar Sultan yang pernah menjabat sebagai ktua DPD Partai Golkar DIY tersebut.
Berita Lainnya
