17 hours ago
16
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau, Gunung Ibu, Gunung Ili Lewotolok, dan Gunung Semeru yang terjadi bersamaan menjadi perhatian terhadap kesiapsiagaan bencana di sejumlah wilayah Indonesia. Anggota Komisi V DPR RI Ade Ginanjar menilai kondisi tersebut perlu diikuti dengan koordinasi antarlembaga dan kesiapan sistem mitigasi.
Keempat gunung api tersebut dilaporkan mengalami erupsi pada Ahad (6/9/2026). Menurut Ade, kondisi tersebut menjadi kesempatan untuk memastikan sistem mitigasi bencana, transportasi, meteorologi, serta pencarian dan pertolongan dapat berjalan secara terpadu.
“Kita tidak boleh melihat setiap erupsi sebagai kejadian yang berdiri sendiri. Negara harus memastikan seluruh sistem siap menghadapi kemungkinan dampak yang meluas terhadap masyarakat dan konektivitas nasional,” kata Ade dalam keterangannya pada Senin (7/9/2026).
Ade menilai Badan Geologi/PVMBG bersama BMKG perlu memastikan informasi aktivitas gunung api dan kondisi atmosfer dapat diterjemahkan secara cepat menjadi informasi operasional. Data aktivitas vulkanik, arah dan ketinggian sebaran abu, kondisi angin, cuaca, serta potensi dampaknya terhadap wilayah udara dan laut perlu diterima Kementerian Perhubungan, Basarnas, pemerintah daerah, operator transportasi, dan masyarakat.
Menurut Ade, kemampuan mitigasi tidak hanya berkaitan dengan deteksi ancaman, tetapi juga kecepatan mengubah informasi menjadi langkah antisipasi.
"Masyarakat membutuhkan informasi yang jelas, cepat, dan konsisten. Karena itu, satu data, satu koordinasi, dan satu protokol respons harus terus diperkuat,” ujar politisi Partai Golkar itu.
Dari sisi transportasi, Ade meminta Kementerian Perhubungan meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi dampak abu vulkanik pada penerbangan dan pelayaran, khususnya di wilayah yang berada dalam jalur sebaran abu. Aktivitas Gunung Anak Krakatau, menurutnya, menunjukkan bahwa dampak erupsi perlu diantisipasi tidak hanya di sekitar lokasi gunung, tetapi juga pada wilayah yang terhubung dengan jalur transportasi.
Ade menekankan keselamatan sebagai dasar dalam setiap keputusan operasional. Masyarakat juga perlu memperoleh informasi mengenai kemungkinan pembatalan, penundaan, pengalihan rute, maupun pemulihan layanan transportasi secara cepat.
“Jangan sampai masyarakat hanya mengetahui gangguan setelah berada di bandara, pelabuhan, atau dalam perjalanan. Informasi harus diberikan sedini mungkin agar masyarakat dapat mengambil keputusan dengan aman,” ujar Ade.
Ade juga meminta Basarnas memperhatikan kesiapan personel, peralatan, komunikasi, serta skenario pencarian dan pertolongan di wilayah yang berpotensi terdampak aktivitas vulkanik. Kesiapan tersebut mencakup wilayah darat, pesisir, dan perairan, terutama karena sejumlah gunung api aktif berada di sekitar permukiman dan jalur transportasi masyarakat.
Menurut Ade, kesiapan pencarian dan pertolongan dapat diperkuat melalui pemetaan risiko dan skenario respons yang dapat digunakan ketika terjadi peningkatan aktivitas gunung api, gangguan transportasi, atau kondisi yang membutuhkan evakuasi dan pertolongan.
"Pemerintah harus memperkuat sistem komunikasi publik. Jangan sampai masyarakat mengetahui ancaman setelah dampaknya terjadi. Peringatan dini harus benar-benar menjadi peringatan yang sampai kepada masyarakat dan diikuti tindakan jelas,” kata Ade.
Ade mengatakan, aktivitas sejumlah gunung api menjadi pengingat pentingnya kesiapsiagaan sebagai bagian dari pelayanan publik dan keselamatan masyarakat. Karena itu, koordinasi antara BMKG, Badan Geologi/PVMBG, Kementerian Perhubungan, Basarnas, pemerintah daerah, operator transportasi, dan lembaga terkait perlu terus diperkuat agar perubahan kondisi dapat segera direspons.
“Prioritas kita adalah menyelamatkan masyarakat. Transportasi harus aman, informasi harus cepat dan akurat, serta Basarnas harus siap ketika masyarakat membutuhkan pertolongan. Negara harus hadir bukan hanya ketika bencana terjadi, tetapi sejak tanda-tanda ancaman terdeteksi,” ucap Ade.
