10 hours ago
10
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Center of Economic and Law Studies (CELIOS) menilai kenaikan harga Pertamax dari Rp 12.300 menjadi Rp 16.250 per liter mulai 10 Juni 2026 berpotensi menekan kelompok kelas menengah rentan. Kenaikan sekitar 32 persen tersebut dinilai tidak hanya berdampak pada masyarakat berpenghasilan tinggi, tetapi juga jutaan pengguna BBM nonsubsidi yang mengandalkan Pertamax untuk mobilitas sehari-hari.
Direktur Kebijakan Publik CELIOS Media Wahyudi Askar mengatakan anggapan bahwa kenaikan Pertamax 92 hanya memukul kelompok kaya merupakan pandangan yang keliru. Menurut dia, pengguna Pertamax 92 juga berasal dari kalangan pekerja, pegawai, guru, pengemudi ojek daring, hingga masyarakat yang sedang menuju kelas menengah.
"Pandangan bahwa kenaikan Pertamax 92 hanya memukul orang kaya merupakan penyederhanaan yang keliru. Pengguna Pertamax 92 bukan cuma orang kaya, tapi juga kelas menengah rentan," kata Media dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (10/6/2026).
Ia menjelaskan kenaikan harga yang terlalu lebar membuat masyarakat dihadapkan pada pilihan sulit, yakni membayar lebih mahal atau beralih menggunakan Pertalite. Peralihan tersebut, jelas dia, akan memperbesar jumlah pengguna BBM bersubsidi.
Direktur Ekonomi CELIOS Nailul Huda mengatakan keputusan menaikkan harga Pertamax tanpa mengubah harga Pertalite akan mendorong peningkatan permintaan BBM bersubsidi. Kondisi tersebut berpotensi menambah beban subsidi energi yang harus ditanggung pemerintah.
"Ketika pemerintah memutuskan menaikkan harga Pertamax 92 tanpa menaikkan harga Pertalite, maka ada konsekuensi kenaikan permintaan Pertalite. Akibatnya, kuota Pertalite akan meningkat dan menyebabkan subsidi BBM juga akan membengkak," kata Huda.
Ia mengingatkan pembatasan pembelian melalui QR Code hanya efektif apabila tidak terjadi kebocoran distribusi di lapangan. Menurut dia, praktik penjualan Pertalite di luar SPBU masih ditemukan sehingga berpotensi mengurangi efektivitas pengawasan.
CELIOS juga memperkirakan kenaikan harga Pertamax akan berdampak lebih luas terhadap kondisi ekonomi masyarakat. Dampaknya antara lain penurunan daya beli kelompok menengah dan aspiring middle class, bertambahnya jumlah penduduk rentan miskin, kenaikan harga pangan, hingga percepatan penyesuaian suku bunga kredit.
Lembaga tersebut mengingatkan risiko peningkatan pemutusan hubungan kerja pada kuartal ketiga tahun ini, disertai potensi meningkatnya kriminalitas dan gejolak sosial apabila tekanan ekonomi terus berlanjut. Media menilai pemerintah masih memiliki sejumlah pilihan untuk menghadapi tekanan defisit fiskal, mulai dari mengevaluasi program Makan Bergizi Gratis (MBG), menambah utang, meningkatkan penerimaan pajak, hingga menyesuaikan harga BBM.
"Ini sangat aneh, ketika negara membutuhkan tambahan uang, yang diminta berkorban adalah kelas menengah bawah. Mereka dijadikan penanggung biaya atas masalah fiskal yang lahir dari buruknya pilihan dan pelaksanaan kebijakan pemerintah sendiri," ujarnya.
Direktur Eksekutif CELIOS Bhima Yudhistira menilai kenaikan harga Pertamax menjadi sinyal menyempitnya ruang fiskal pemerintah. Menurut dia, keputusan tersebut tidak sekadar penyesuaian harga BBM nonsubsidi, tetapi juga mencerminkan tekanan yang semakin besar terhadap APBN.
"Utang jatuh tempo dan kewajiban bunga menembus Rp 1.434 triliun. Tahun ini merupakan salah satu puncak pembayaran utang. Outlook penerimaan pajak shortfall diperkirakan Rp 300-340 triliun, dan kebutuhan belanja program masih besar. Pemerintah sudah kehabisan amunisi menjaga harga energi tetap stabil," ujar Bhima.
Ia menjelaskan tekanan terhadap APBN juga datang dari pelemahan nilai tukar rupiah yang disebut telah merosot sekitar delapan persen sejak awal tahun. Kondisi tersebut meningkatkan biaya impor energi sekaligus memperbesar kebutuhan kompensasi dan subsidi energi.
Bhima menilai penguatan harga minyak dunia memang berada di luar kendali pemerintah. Namun, stabilitas nilai tukar rupiah ikut menentukan besarnya tekanan terhadap biaya impor BBM dan beban fiskal negara.
"Harga minyak yang tinggi berada di luar faktor pemerintah, tapi nilai tukar rupiah yang melemah berada dalam kendali pemerintah dan BI, sehingga punya andil besar terhadap penyesuaian harga BBM," tuturnya.
