10 hours ago
11
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sejumlah akademisi menilai penyesuaian harga Pertamax (RON 92) menjadi Rp16.250 per liter per 10 Juni 2026 merupakan langkah yang realistis untuk menjaga kesehatan fiskal negara di tengah kenaikan harga minyak dunia dan meningkatnya beban kompensasi energi.
Pengamat ekonomi energi Universitas Gadjah Mada (UGM), Fahmy Radhi, mengatakan Pertamax pada dasarnya merupakan bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi yang harga jualnya mengikuti mekanisme pasar dan pergerakan harga minyak global.
"RON 92 atau Pertamax itu sebetulnya BBM nonsubsidi. Harganya biasa ditetapkan berdasarkan mekanisme pasar, sesuai dengan harga keekonomian," kata Fahmy.
Menurut dia, pemerintah selama beberapa bulan terakhir menahan penyesuaian harga Pertamax untuk meredam dampak ekonomi kepada masyarakat. Namun, seiring meningkatnya tekanan terhadap anggaran negara, ruang fiskal untuk mempertahankan harga tersebut semakin terbatas.
"Sebenarnya tidak bisa ditahan lagi oleh pemerintah untuk mempertahankan harga Pertamax agar tidak naik, karena beban fiskalnya semakin berat," ujar Fahmy.
Ia menilai kebijakan tersebut dapat membantu mengurangi tekanan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Namun, pemerintah tetap perlu mengantisipasi potensi perpindahan konsumen dari Pertamax ke Pertalite yang masih dijual dengan harga lebih rendah.
Menurut Fahmy, selisih harga yang semakin lebar berpotensi mendorong sebagian pengguna Pertamax beralih ke BBM bersubsidi. Karena itu, pengawasan dan penyaluran subsidi yang tepat sasaran menjadi faktor penting agar tujuan efisiensi fiskal dapat tercapai.
Pandangan serupa disampaikan ekonom Universitas Negeri Manado (UNIMA), Robert Winerungan. Ia menilai penyesuaian harga Pertamax merupakan bagian dari upaya pemerintah menjaga keseimbangan APBN di tengah ketidakpastian ekonomi global.
"Pemerintah berupaya mengurangi beban APBN karena Pertamax sebenarnya merupakan BBM yang tidak seharusnya mendapat intervensi pemerintah. Yang memang mendapat campur tangan pemerintah adalah Pertalite," kata Robert.
Selain menjaga fiskal, Robert menilai penyesuaian harga juga diperlukan untuk mengurangi kesenjangan harga BBM Indonesia dengan negara-negara lain di kawasan Asia Tenggara. Menurut dia, disparitas harga yang terlalu lebar berpotensi memunculkan berbagai bentuk penyalahgunaan yang merugikan negara.
Di sisi lain, Robert memperkirakan dampak sosial ekonomi dari kenaikan Pertamax relatif terbatas dibandingkan jika pemerintah menaikkan harga Pertalite atau Solar. Sebab, mayoritas pengguna Pertamax berasal dari kelompok masyarakat menengah dan pemilik kendaraan dengan spesifikasi yang lebih baru.
"Saya kira dampaknya tidak terlalu besar. Sebagian besar masyarakat menengah ke bawah sudah menggunakan Pertalite. Pertamax umumnya digunakan oleh kendaraan-kendaraan yang lebih baru," ujarnya.
Penyesuaian harga Pertamax terjadi di tengah tren kenaikan harga energi global yang dipicu ketidakpastian geopolitik dan pergerakan harga minyak mentah internasional. Meski demikian, harga BBM di Indonesia masih tergolong kompetitif dibandingkan sejumlah negara di Asia Tenggara.
Berdasarkan data harga BBM rata-rata di kawasan ASEAN yang dikonversi ke rupiah dengan asumsi kurs Rp18.100 per dolar AS, Singapura mencatat harga tertinggi sekitar Rp43.100 per liter, disusul Filipina Rp27.500 per liter, serta Kamboja dan Thailand masing-masing sekitar Rp22.600 per liter.
Sementara itu, rata-rata harga BBM di Vietnam berada di kisaran Rp13.400 per liter, Indonesia sekitar Rp10.700 per liter, dan Malaysia sekitar Rp9.100 per liter.
Dengan harga baru Rp16.250 per liter, Pertamax memang mengalami kenaikan. Namun, harga tersebut masih lebih rendah dibandingkan harga bensin di Singapura, Filipina, Thailand, maupun Kamboja.
Para ekonom menilai kebijakan penyesuaian harga BBM nonsubsidi merupakan bagian dari upaya menjaga keseimbangan antara perlindungan daya beli masyarakat dan keberlanjutan fiskal negara. Di tengah volatilitas harga minyak dunia, pemerintah dinilai perlu memastikan subsidi energi tetap difokuskan kepada kelompok yang benar-benar membutuhkan agar APBN tetap sehat dan ruang pembangunan dapat terjaga.
