9 hours ago
11
REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla (JK) menyebut solusi dua negara atau two-state solution menjadi opsi yang paling memungkinkan diterima berbagai pihak untuk mengakhiri konflik Palestina-Israel. Menurut dia, solusi tersebut dapat memberikan pengakuan dan martabat bagi Palestina maupun Israel.
"Solusi yang paling bisa diterima oleh banyak pihak ialah two-state solution. Jadi itu memberikan suatu dignity for all," ujar JK dalam sesi khusus Global Town Hall 2026 bertajuk "From Aspiration to Reality: Prospects and Challenges for Palestinian Independence and Statehood", Sabtu (19/9/2026).
JK mengatakan, penerapan solusi dua negara berarti Palestina dan Israel sama-sama mendapatkan pengakuan sebagai negara. Dengan demikian, batas wilayah kedua negara juga dapat ditetapkan dan diakui sebagai bagian dari kesepakatan perdamaian.
"Artinya, bahwa Palestina diakui dan juga Israel diakui untuk mencapai batas yang sekarang ini yang terjadi," ucap JK.
Dia menilai, kesepakatan tersebut dapat menjadi jalan keluar dari konflik berkepanjangan yang selama ini berlangsung. Menurut JK, tantangan terbesar terletak pada bagaimana kedua pihak bersedia menerima kerangka penyelesaian yang mengakui keberadaan masing-masing negara.
Dalam forum tersebut, JK juga menyoroti upaya Board of Peace (BoP) dalam mendorong perdamaian Palestina-Israel. Ia mengatakan, BoP yang diketuai Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah berupaya mencari jalan tengah untuk menyelesaikan konflik.
JK menyebut Jared Kushner, menantu Trump, juga telah dikirim untuk terlibat dalam upaya mencapai perdamaian. Namun, menurut dia, upaya tersebut masih menghadapi penolakan dan perbedaan sikap dari pihak-pihak yang bertikai.
"BoP mempunyai konsep yang tentunya mau jalan tengah tetapi juga tidak diterima sepenuhnya oleh Israel dan tidak diterima juga oleh pihak Palestina," kata JK.
JK mengatakan, salah satu gagasan yang tetap muncul dalam upaya tersebut adalah two-state solution. Namun, menurut dia, gagasan tersebut masih menghadapi keberatan dari Israel.
Dia menilai, kondisi di lapangan juga menjadi faktor yang membuat proses perdamaian tidak mudah. Israel, kata JK, berada dalam posisi lebih kuat secara militer setelah menguasai sebagian besar Gaza serta memiliki kontrol militer di wilayah Tepi Barat.
"Karena sudah dalam posisi militer sudah menguasai Gaza itu pada umumnya. Dan juga West Bank, jadi dia berada di pihak yang lebih kuat di bidang militer," jelasnya.
Karena itu, JK memperkirakan persoalan Palestina-Israel masih akan berlangsung panjang. Dia menyebut terdapat dua faktor yang akan turut menentukan perkembangan ke depan, yakni langkah Presiden Trump dan perkembangan politik domestik Israel.
JK juga menyinggung pemilihan umum Israel yang dijadwalkan berlangsung pada 27 Oktober 2026. Dia berharap perubahan kepemimpinan di Israel, jika terjadi, dapat membuka ruang bagi pendekatan yang lebih lunak dalam penyelesaian persoalan Palestina.
"Mudah-mudahan pengganti Netanyahu kalau bisa, kalau dia kalah itu dapat lebih soft dalam menyelesaikan masalah Palestina ini," ujar JK.
Selain persoalan politik Israel, JK juga menyinggung kelompok-kelompok garis keras Palestina. Menurut dia, dalam kerangka solusi dua negara, kelompok seperti Hamas perlu mengurangi aktivitas ofensif dan menempatkan perjuangan pada konteks mempertahankan diri.
"Memang garis keras seperti Hamas itu bagaimana dia, katakanlah, mengurangi aktivitas atau hanya untuk mempertahankan diri, tidak untuk menyerang seperti dilakukan pada Oktober 2023," kata JK.
Global Town Hall 2026 digelar Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) pada Sabtu (19/9/2026). Forum virtual tersebut mengangkat tema Calling for a Global U-Turn: Recentering Development, Reclaiming Humanity, Restoring Justice in a Crazi(er) World.
Sesi khusus mengenai Palestina menghadirkan Menteri Luar Negeri dan Ekspatriat Negara Palestina Varsen Aghabekian Shahin, Jusuf Kalla, High Representative for Gaza–Board of Peace Nickolay Mladenov, Presiden U.S./Middle East Project Daniel Levy, dan Presiden Al Sharq Forum Wadah Khanfar.
Tokoh lain yang mengikuti sesi tersebut antara lain Yenny Wahid, Michael Vatikiotis, Tarek Adel, Jismi Johari, Muhammed Hüseyin Mercan, dan Qamar Cheema.
Sementara itu, pemilu nasional Israel dijadwalkan pada 27 Oktober 2026. Pemilu tersebut merupakan pemilu pertama sejak serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 dan perang yang kemudian berlangsung di Gaza serta kawasan sekitarnya.
