Juru Bicara Pemerintah: Antara Suara Negara dan Kepercayaan Publik

Singgih Sasongko

Politik | 2025-04-30 17:53:45

Di era informasi yang serba cepat dan terbuka ini, peran juru bicara pemerintah menjadi semakin krusial sebagai penghubung antara negara dan masyarakat. Mereka tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga membentuk citra, membangun kepercayaan, dan menjaga legitimasi pemerintah di mata publik.

Ilustrasi Microphone Juru Bicara (Wuz/Unsplash)

Juru Bicara: Lebih dari Sekadar Penyampai Pesan

Juru bicara pemerintah bukan sekadar "penerjemah" kebijakan, melainkan komunikator strategis yang bertugas menyampaikan pesan dengan tepat, jelas, dan meyakinkan. Menurut Gantiano (2018), komunikator politik adalah individu atau kelompok yang menyampaikan pesan politik terkait kekuasaan, kebijakan, dan kewenangan pemerintah dengan tujuan memengaruhi khalayak, baik secara verbal maupun nonverbal.

Dalam konteks ini, juru bicara memainkan peran penting dalam membentuk opini publik dan menjaga citra pemerintah. Mereka harus mampu merespons berbagai tekanan sosial dan memilah informasi secara menyeluruh dalam tatanan sosial dan politik.

Menjaga Konsistensi dan Kredibilitas Komunikasi Pemerintah

Konsistensi pesan dan kredibilitas komunikator sangat menentukan kepercayaan publik terhadap lembaga negara. Cornelia M. van Riel dan Charles Fombrun (2007) menekankan bahwa kepercayaan publik atas lembaga negara sangat ditentukan oleh konsistensi pesan dan kredibilitas komunikator.

Di era digital, di mana informasi menyebar dengan cepat dan ruang publik menjadi semakin fragmentaris, peran juru bicara sebagai sumber informasi resmi menjadi semakin penting. Mereka harus mampu menyampaikan pesan yang konsisten dan kredibel untuk menjaga legitimasi pemerintah.

Untuk menjalankan peran ini dengan baik, juru bicara harus memiliki kualitas komunikasi yang efektif. Achmad S. Rachman menekankan bahwa komunikator publik harus berbicara apa adanya, terbuka dengan segala data dan fakta yang menyertai komunikasi yang dilakukan. Keterbukaan, empati, sikap mendukung, sikap positif, dan kesetaraan adalah karakteristik kualitas komunikasi yang harus dimiliki.

Keterbukaan menunjukkan kemauan untuk menyampaikan informasi secara jujur dan transparan. Empati penting untuk memahami dan merasakan apa yang dirasakan oleh masyarakat. Sikap mendukung dan positif membantu dalam membangun hubungan yang baik dengan publik, sementara kesetaraan memastikan bahwa komunikasi dilakukan dengan menghargai semua pihak yang terlibat.

Dampak Gaya Komunikasi terhadap Persepsi Publik

Gaya komunikasi juru bicara juga memiliki dampak signifikan terhadap persepsi publik. Sigit Pramono Hadi dalam penelitiannya menemukan bahwa gaya komunikasi juru bicara KPK berdampak positif terhadap persepsi publik tentang pemberantasan korupsi di Indonesia, dengan kekuatan pengaruh sebesar 15%.

Gaya bicara yang santun, terstruktur, sistematis, namun tegas dan tidak emosional dapat menghadirkan suasana sejuk dan menetralisir berbagai kontroversi. Hal ini menunjukkan bahwa cara penyampaian informasi oleh juru bicara sangat memengaruhi bagaimana masyarakat menerima dan menafsirkan pesan tersebut.

Belajar dari Praktik Terbaik Internasional

Di Amerika Serikat, posisi White House Press Secretary memiliki struktur kerja yang jelas, didukung oleh tim komunikasi yang solid, serta akses langsung kepada Presiden. Salah satu contoh yang menonjol adalah Jen Psaki, mantan Press Secretary di era Presiden Joe Biden, yang dikenal atas kemampuannya menjawab pertanyaan sulit dari media dengan cepat, lugas, dan berbasis data.

Sementara itu, di Inggris, peran serupa dijalankan oleh Director of Government Communications, sebuah posisi yang dikelola secara profesional dan terintegrasi lintas kementerian. Posisi ini memastikan konsistensi pesan pemerintah serta koordinasi yang efektif antar lembaga dalam menyampaikan informasi kepada publik.

Tantangan dan Harapan ke Depan

Meskipun peran juru bicara sangat penting, tantangan tetap ada. Koordinasi antar kementerian dan lembaga seringkali lemah, dengan masing-masing institusi memiliki gaya dan agenda komunikasi sendiri-sendiri. Ketika krisis terjadi, pernyataan pejabat yang saling bertentangan dapat membingungkan publik dan merusak kepercayaan.

Oleh karena itu, pemerintah perlu memperkuat kemampuan strategis komunikasi publik, bukan hanya responsif secara teknis. Membangun sistem koordinasi yang solid antar kementerian dan lembaga, serta memastikan bahwa juru bicara memiliki akses langsung kepada pengambil keputusan, menjadi langkah penting untuk meningkatkan efektivitas komunikasi pemerintah. Dengan demikian, juru bicara pemerintah tidak hanya menjadi penyampai pesan, tetapi juga penjaga citra dan kepercayaan publik terhadap pemerintah.

*Ini adalah opini luaran hasil penelitian pribadi dari tahun 2024-2025