Oase kata
Politik | 2025-05-14 10:33:56
Oleh: Bachtiar Nasir, KETUM JATTI (Jalinan Alumni Timur Tengah Indonesia).
Mutasi Letjend Kunto Arief Wibowo mengagetkan. Pertama, Kunto baru tiga bulanan menjabat sebagai Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 1. Kunto dimutasi ke Staf Khusus KSAD. Kedua, pergantian Kunto persis setelah ayah Kunto, Tri Soetrisno bersama para purnawiran dari tiga matra TNI mengusulkan agar Gibran dimakzulkan. Gibran danggap tidak capable untuk menjadi wapres.
Publik bertanya-tanya: kenapa Tri Soetrisno dan para purnawiran militer baru sekarang protes terkait Gibran? Kenapa tidak sejak awal? Atau kenapa tidak nanti menjelang pemilu 2029?
Muncul berbagai pertanyaan: Ada apa dibalik protes Tri Soetrisno dan para purnawirawan TNI itu? Apa agenda setting di balik agenda protes ini? Kenapa ada "semacam kekhawatiran" Gibran akan menggantikan Prabowo jadi presiden? Bukannya Prabowo dalam keadaan sehat dan bugar. Kenapa khawatir Gibran akan menggantikan?
Pencopotan Kunto menimbulkan reaksi publik. Banyak spekulasi yang berkembang. Salah satu spekulasi yang menguat adalah bahwa pencopotan Kunto akibat langsung dari protes sang ayah. Mantan wakil presiden RI dan Panglima TNI Tri Soetrisno.
Sehari setelah Kunto dimutasi, keputusan Panglima TNI dianulir. Kunto tidak jadi dimutasi. Batal ! Tidak hanya Kunto, semua pejabat TNI yang ikut dimutasi, juga batal. Semua kembali pada jabatan semula.
Rumor di publik, Presiden Prabowo marah. Keputusan mutasi tidak dikordinasikan dengan presiden sebagai panglima tertinggi. Presiden kecolongan? Namanya juga spekulasi. Faktanya, hanya elitlah yang tahu.
Alasan "salah administrasi" terkait mutasi TNI memang sulit diterima oleh publik. TNI merupakan institusi profesional yang menerapkan kedisiplinan secara sangat ketat. TNI adalah institusi yang bertugas mengamankan nyawa negara. Untuk sesuatu yang sangat penting dan melibatkan karir sejumlah jenderal, sulit rasanya ada kesalahan administrasi. Kesimpulannya? Diduga ada otoritas di atas otoritas yang mengendalikan mutasi. Ada otoritas di atas otoritas juga yang membatalkan mutasi. Ada dua Maha Otoritas? Boleh jadi itu yang sesungguhnya terjadi.
Batalnya mutasi Kunto dianggap sebagai fakta bahwa Prabowo memegang kendali kepemimpinan negara. Spekulasi bahwa Prabowo itu presiden boneka yang dikendalikan menjadi terbantahkan oleh kasus batalnya mutasi di TNI ini.
Kasus pembatalan mutasi di lingkaran TNI ini adalah salah satu dari sejumlah kebijakan Prabowo yang boleh dibilang otentik, orisinil dan mandiri. Sebut saja kasus pagar laut PIK-2 Tangerang, pencabutan sejumlah PSN (Proyek Strategis Nasional), pengambil-alihan paksa jutaan hektar tanah perkebunan ilegal oleh negara melalui Perpres No 5 Tahun 2025, pengusutan kasus korupsi di Sritek yang merupakan bagian dari geng naga, adalah deretan ketegasan yang merupakan unjuk kekuatan Prabowo. Di sini kita baca strategi yang dimainkan Prabowo cukup efektif.
Dengan sedikit lebih cernat kita bisa mengamati adanya strategi Prabowo melakukan penertiban dan pembenahan negara dari masalah bangsa yang cukup kompleks. Strategi yang dilakukan Prabowo adalah pertama, menerbitkan aturan untuk mengambil aset negara di tangan otoritas ilegal. Mulai dari kebun hingga merambah ke tambang. Kedua, Prabowo mengganti para pemain. Prabowo sadar, kalau pemainnya sama, negara ini tidak akan pernah berubah. Ketiga, secara bertahap dan sistematis Prabowo mendown-grade pengaruh kekuatan yang selama ini menjadi trouble maker teehadap negara. Poin ketiga ini menjadi gaya kepemimpinan militer secara umum.
Tidak mungkin ada matahari kembar. Matahari hanya satu. Ini yang berupaya dibuktikan dan diyakinkan oleh Prabowo. Adanya satu kepemimpinan otoritatif bukan sekedar harapan rakyat, tapi sebuah keniscayaan yang oleh Prabowo sendiri terus berupaya dibuktikan dengan berbagai ketegasan dan kebijakannya.
Prabowo menjawab keraguan sejumlah pihak dengan aksi dan kebijakan yang terukur. Butuh waktu untuk membuat publik sepenuhnya yakin bahwa Prabowo adalah the real presiden.
Di belakang Prabowo rakyat memberikan dukungan sportif kepada presiden untuk terus melangkah dalam melakukan penertiban sebagai syarat membangun masa depan Indonesia yang lebih baik.
Jakarta, 14/5/2025.
Disclaimer
Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.