5 hours ago
7
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop) menegaskan komitmennya mendorong koperasi pondok pesantren (kopontren) agar tidak hanya bergerak di sektor perdagangan, tetapi mulai fokus mengembangkan usaha di sektor produktif. Kopontren juga diharapkan menjadi inisiator pembentukan holding koperasi dengan menyatukan kekuatan dan potensi yang dimiliki sehingga mampu menjawab persoalan ekonomi umat.
Menteri Koperasi dan UKM (Menkop) Ferry Juliantono menekankan, arah kebijakan koperasi saat ini sejalan dengan cita-cita para pendiri bangsa yang menginginkan koperasi hadir di sektor produksi, distribusi, industri, hingga perkreditan. Karena itu, Presiden Prabowo Subianto menggagas pembentukan 80 ribu Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih sebagai langkah mengembalikan arah pembangunan ekonomi sesuai amanat konstitusi.
“Memang kebijakan umum di Kementerian Koperasi sekarang sejalan dengan keinginan para founding fathers kita. Koperasi itu (termasuk Kopontren) bisa masuk ke sektor produksi, distribusi, industri, dan perkreditan,” ujar Ferry dalam Sosialisasi dan Bimtek Koperasi Pondok Pesantren di Yogyakarta, Kamis (27/11/2025).
Menurut dia, perkembangan Kopontren saat ini menunjukkan kemajuan signifikan. Sejumlah koperasi bahkan memiliki aset triliunan rupiah, mampu masuk pasar modern, hingga menembus ekspor.
Ia mencontohkan Koperasi Ponpes Al-Ittifaq di Bandung, Koperasi Pesantren Sidogiri, dan beberapa lainnya yang telah sukses menjalankan unit usaha produktif. Ferry menyebut kemajuan itu tidak terlepas dari pendampingan dan dukungan pembiayaan dari Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB).
Menkop berharap sosialisasi dan bimtek yang diinisiasi LPDB mendorong semakin banyak kopontren terlibat dalam usaha produktif sehingga memberikan efek berganda bagi ekonomi umat dan masyarakat sekitar.
"Mudah-mudahan di Bimtek ini kita akan bahas bagaimana caranya membuat holding kekuatan yang lebih besar lagi untuk kita satukan semua potensi kekuatan di seluruh koperasi-koperasi Pondok Pesantren," kata Ferry.
Meski potensinya besar, Ferry mengingatkan masih ada pekerjaan rumah yang harus dibenahi. Data Kemenkop mencatat dari 2.347 kopontren aktif, baru 668 atau sekitar 28,5 persen yang melaporkan Rapat Anggota Tahunan (RAT). Padahal RAT merupakan instrumen penting dalam tata kelola koperasi.
“Ini menjadi catatan kita bersama untuk bagaimana kita melakukan pembenahan agar koperasi pesantren memiliki pondasi kelembagaan yang sehat sebelum masuk tahap ekspansi usaha," lanjut Ferry.
Ia optimistis Kopontren dapat menjadi motor rantai pasok nasional. Dengan dukungan LPDB, kopontren diharapkan semakin kuat sebagai pilar ekonomi nasional. Pemerintah juga menargetkan koperasi tidak hanya menjadi wadah simpan pinjam, tetapi menjadi pusat produksi dan distribusi.
"Pemerintah akan mendorong supaya koperasi pondok pesantren ini bisa masuk ke sektor-sektor yang selama ini dianggap kita nggak mampu," tegas Ferry.
Ferry juga menegaskan kembali komitmen pemerintah untuk mengembalikan arah pembangunan ekonomi nasional berlandaskan prinsip konstitusi. Ia menyebut Presiden Prabowo ingin negara kembali berperan aktif dalam menata pasar.
"Pak Prabowo ingin menempatkan kembali peran negara untuk mengatur pasar, supaya tidak diserahkan kepada mekanisme pasar bebas tetapi juga diatur kembali oleh negara supaya menjadi lebih adil dan merata," kata Ferry.
Sementara itu, Direktur Umum dan Hukum LPDB Deva Rahman menyampaikan lembaganya telah menyalurkan pembiayaan besar untuk mendukung koperasi syariah, termasuk kopontren. Sejak 2020 hingga Oktober 2025, dana bergulir yang disalurkan mencapai Rp 4,5 triliun.
“LPDB Koperasi dalam bidang pemberdayaan dan penyaluran skim simpanan dari 2020 sampai akhir Oktober 2025 telah menggulirkan sebanyak Rp 4,5 triliun dengan penyaluran skim simpan pinjam sebesar Rp 3,2 triliun dan sektor riil sebesar Rp 1,3 triliun," ujar Deva.
Deva menekankan, penguatan ekonomi pesantren melalui sosialisasi dan bimbingan teknis bukan sekadar program, melainkan strategi besar pemberdayaan ekonomi umat. Pesantren sejak masa perjuangan, kata dia, selalu berperan penting dalam pembangunan ekonomi masyarakat.
LPDB juga memberikan pemahaman regulasi koperasi, prasyarat pembiayaan, serta model bisnis yang relevan bagi pesantren untuk meningkatkan kapasitas manajemen koperasi secara modern.
"Penyelenggaraan sosialisasi Bimtek bukan saja silaturahmi tapi peningkatan kapasitas pondok pesantren dalam pembentukan koperasi, memberikan pemahaman mengenai regulasi dan prasyaratan pembiayaan LPDB," kata Deva.
