1 day ago
8
REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Tantangan keberlanjutan pendanaan gerakan pemberdayaan menjadi sorotan dalam Outlook 2026 yang diselenggarakan Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM) Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Sabtu (3/1/2026). Bendahara Umum PP Muhammadiyah, Hilman Latief, menilai forum ini penting sebagai ruang untuk menimbang kembali fondasi gerakan pemberdayaan masyarakat Muhammadiyah, khususnya yang selama ini bertumpu pada filantropi Islam.
"Ini membutuhkan pemikiran yang terus menerus untuk bisa dikembangkan, dalam hal ini bagaimana arah baru dari pemberdayaan masyarakat yang akan dilakukan Muhammadiyah ke depan," kata Hilman, Sabtu.
Hilman mengajak peserta Outlook 2026 untuk berpikir jauh ke depan mengenai daya tahan model pemberdayaan berbasis donasi. Menurutnya, pertanyaan tentang sampai kapan filantropi dapat menopang gerakan sosial perlu dijawab dengan pendekatan yang lebih berkelanjutan.
Dari kegelisahan tersebut, Ia menawarkan konsep penggabungan filantropi dan kewirausahaan atau philantropreneurship sebagai alternatif arah baru pemberdayaan masyarakat Muhammadiyah. Pendekatan ini dinilainya mampu memperkuat basis ekonomi umat sekaligus menjaga misi sosial organisasi.
Guru Besar Filantropi Islam itu juga menekankan perbedaan mendasar antara pembangunan dan pemberdayaan. Ia menjelaskan pemberdayaan tidak berhenti pada penyediaan fasilitas, melainkan pada penguatan kapasitas internal masyarakat.
"Tetapi kalau empowerment itu lebih kepada internal, memberikan kekuatan, memberikan kemampuan, menambah tenaga (kelompok masyarakat)," ucapnya.
Secara konseptual, empowerment dipahami sebagai proses yang memungkinkan masyarakat memiliki kemampuan dan kapasitas untuk mengambil keputusan secara mandiri dalam mengelola kehidupannya.
Hilman menilai, praktik yang dilakukan MPM selama ini telah memadukan unsur development dan empowerment, namun ke depan perlu penajaman orientasi. Selain soal pendanaan, Hilman juga menyoroti pentingnya penguasaan teknologi sebagai bagian dari masa depan pemberdayaan masyarakat. Peningkatan kapasitas masyarakat dalam memanfaatkan teknologi baru dipandang krusial untuk mendorong transformasi sosial yang berkelanjutan.
"Konsep the power of giving memiliki energi yang terbatas, sehingga perlu ditentukan prioritas-prioritas strategis yang akan menjadi fokus garapan MPM. Keterlibatan Generasi Z menjadi keharusan dan merupakan tanggung jawab bersama," katanya.
Sementara itu, Ketua MPM PP Muhammadiyah, M. Nurul Yamin, menyampaikan Outlook 2026 yang mengusung tema 'Masyarakat Berdaya, Indonesia Berjaya' ini menjadi bagian dari agenda rutin MPM. Tak sekadar forum evaluasi, melainkan ikhtiar strategis untuk membaca masa depan.
Yamin menjelaskan pandangan ke tahun 2026 harus dilandasi oleh kesadaran akan dinamika waktu dan perubahan sosial yang terus bergerak. Oleh karena itu, MPM perlu berani melakukan penyesuaian strategi.
"Dalam persiapan melangkah ke depan, dalam konsolidasi itu kita tidak boleh takut melakukan repositioning, bahkan melakukan replacement kalau diperlukan. Karena dinamika sosial terus berjalan secara distributif," ungkap Yamin.
Ia kemudian memaparkan kiprah panjang MPM dalam menggerakkan pemberdayaan masyarakat yang berpijak pada delapan program prioritas. Arah utama gerakan ini adalah memperkokoh komunitas di tingkat akar rumput. Sejak Rapat Kerja Nasional 2023, MPM secara sistematis memetakan kelompok sasaran pemberdayaan, mencakup wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar), komunitas petani serta nelayan, penyandang disabilitas, hingga kelompok masyarakat miskin di kawasan perkotaan.
Berangkat dari pemetaan tersebut, MPM merumuskan sejumlah program strategis dengan tiga pendekatan utama. Pertama, pengembangan program berskala nasional yang dirancang dengan perspektif nasional sekaligus memperkuat struktur organisasi di seluruh tingkatan. Dalam konteks ini, pembentukan jejaring petani dan nelayan seperti JATAM yang menjadi instrumen penting untuk membangun basis pemberdayaan yang kokoh dan berkelanjutan.
Kedua, Ia menyebut MPM menghadirkan program unggulan berbasis komunitas yang berangkat dari kebutuhan nyata masyarakat. Program-program ini disusun secara kontekstual, lentur terhadap dinamika lokal, serta diarahkan untuk memiliki dampak jangka panjang. Ketiga, MPM menempatkan pemberdayaan sebagai sebuah proses transformasi kebudayaan yang berlangsung menyeluruh, dari hulu hingga hilir.
"Hakikat pemberdayaan adalah membantu seseorang agar mampu menolong dirinya sendiri," ungkapnya.
Berbagai program strategis nasional juga telah diinisiasi. Jambore JATAM menjadi ruang konsolidasi dan penguatan jejaring petani lintas daerah. Di sisi inovasi, MPM juga mencatat capaian penting melalui pengembangan varietas padi unggul yang berkontribusi pada penguatan ketahanan pangan berbasis komunitas.
Selain itu, kehadiran Sekolah Kader Pemberdayaan Masyarakat menjadi investasi jangka panjang dalam menyiapkan sumber daya manusia pendamping yang profesional dan berintegritas. Program Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia melalui Sahabat Migran Berkemajuan juga menegaskan komitmen MPM untuk terus hadir mendampingi kelompok rentan, termasuk mereka yang berada di luar negeri.
Karenanya, melalui MPM Outlook 2026, Muhammadiyah menegaskan komitmennya untuk menjadikan pemberdayaan sebagai strategi perubahan, memperkuat basis akar rumput, dan melangkah ke masa depan dengan penuh optimisme. Sebab, masyarakat yang berdaya adalah kunci bagi terwujudnya Indonesia yang maju.
Yamin memastikan MPM secara konsisten akan mendorong komunitas binaan untuk beralih dari mental menerima menjadi mental memberi. Ia pun mengajak seluruh elemen MPM bergerak cepat dan konkret dalam menghadirkan program pemberdayaan di tengah masyarakat.
"Semoga ikhtiar ini menjadi wujud nyata kebermanfaatan kita bagi sesama, serta menghadirkan Islam sebagai rahmatan lil alamin," ujarnya.
