Pemkot Semarang Siapkan Lahan dan Bangunan untuk Sekolah Rakyat

4 hours ago 7

REPUBLIKA.CO.ID,  SEMARANG -- Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang mengatakan sudah mendapat arahan dari pemerintah pusat untuk segera membangun Sekolah Rakyat (SR). Saat ini Pemkot Semarang tengah menyiapkan lahan dan bangunan SR yang rencananya dibangun di Kelurahan Rowosari, Kecamatan Tembalang. 

"Rencananya (pembangunan SR) masih di Rowosari, pemerintah pusat memberikan pandangan bahwa sebaiknya tahun ini bangunannya sudah bisa berdiri. Karena untuk pengisian sistem pendaftaran dan lain-lain ini sudah lama disiapkan," kata Agustina dalam keterangannya, Kamis (17/7/2025). 

Agustina mengaku masih menunggu arahan dari pemerintah pusat terkait teknis pembentukan SR di Kota Semarang, termasuk perihal penyiapan sumber daya pengajar. "Apakah kita akan dilibatkan dalam perekrutan tenaga pendidik, atau nanti akan ada bantuan seperti guru dari pusat, ini masih dalam proses pembicaraan," ujarnya. 

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang, Bambang Pramusinto mengungkapkan, pihaknya sudah menerima surat edaran dari Kementerian Sosial (Kemensos) untuk mulai memverifikasi siswa kurang mampu melalui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Mereka merupakan calon murid SR. "Ini diverifikasi oleh Pemkot melalui Dinas Sosial, BPS, dan Dinas Pendidikan," ucap Bambang. 

Dia menambahkan, proses verifikasi harus dilaporkan kepada Menteri Sosial paling lambat 18 Juli 2025. Terkait lokasi pembangunan SR di Kelurahan Rowosari, Bambang menyebut pihaknya sedang berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian untuk menyelesaikan proses legalisasi lahan.

"Untuk fisiknya sedang kita siapkan dan legalisasi lahan juga sedang diproses. Sekolah Rakyat Rowosari nanti akan melayani jenjang SD, SMP, dan SMA," kata Bambang. 

Karena menerapkan sistem asrama, Bambang menekankan bahwa nantinya komitmen dari para orang tua murid dibutuhkan. "Bahkan, di surat dari Kemensos, dilampirkan juga surat kesanggupan dan pernyataan dari orang tua," ucapnya. 

Sebanyak sembilan SR di Provinsi Jawa Tengah (Jateng) telah resmi beroperasi pada Senin (14/7/2025). Hal itu diungkap Gubernur Jateng Ahmad Luthfi ketika meninjau SR Menengah Atas 17 Surakarta. 

Luthfi mengungkapkan, sembilan SR yang sudah beroperasi tersebar di sembilan kabupaten/kota se-Jateng. "Tiga (SR) itu SMP dan enam adalah SMA," ujarnya. 

Dia menambahkan, 850-an siswa dari keluarga miskin telah ditampung di keenam SR terkait. "Ini untuk mendukung program Bapak Presiden Prabowo Subianto lewat Kementerian Sosial untuk mengikis kemiskinan ekstrem dari segi pendidikan," kata Luthfi. 

Menurut Luthfi, karena menerapkan sistem asrama, pendidikan moral perlu diprioritaskan bagi para siswa SR. "Namanya boarding school, pisah dengan orang tua itu enggak mudah. Makanya pelajaran yang utama nanti adalah bagaimana pendidikan moral atau perilaku," ucapnya. 

Dalam kunjungannya ke SR Menengah Atas 17 Surakarta, Luthfi sempat meninjau fasilitas di sekolah tersebut, mulai dari ruang pembelajaran, ruang cek kesehatan, hingga kondisi asrama. SR Menengah Atas 17 Surakarta memiliki 200 siswa, 20 guru, dan 12 wali asuh atau wali asrama. 

Bulan lalu Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan, sebanyak 100 SR diharapkan bisa beroperasi tahun ini. Saifullah atau akrab disapa Gus Ipul mengungkapkan, salah satu tujuan program SR adalah memutus rantai kemiskinan. 

Dia mengatakan, Presiden Prabowo Subianto menghendaki kemiskinan ekstrem di Indonesia dapat ditekan hingga nol persen pada 2026 dan angka kemiskinan bisa berada di bawah lima persen pada 2029. "Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menyongsong 100 tahun (kemerdekaan) Indonesia di tahun 2045, itu adalah membuat Sekolah Rakyat. Sekolah ini menyisir anak-anak kita dari keluarga yang tidak mampu, yang miskin, miskin ekstrem, yang berpotensi putus sekolah, yang mungkin sekarang juga tidak melanjutkan sekolah," kata Gus Ipul ketika melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Wonosobo, 1 Juni 2025 lalu. 

Dia menyebut, selain Kementerian Sosial, beberapa kementerian lain turut terlibat dalam program SR. "Gubernur, bupati, wali kota, juga ada tugas khusus dari presiden," ujarnya.

Read Entire Article
Berita Republika | International | Finance | Health | Koran republica |