Rosan Respons Premanisme di Pabrik BYD Subang

6 hours ago 5

Selasa 29 Apr 2025 13:26 WIB

Premanisme tidak sejalan dengan upaya pemerintah yang gencar mendorong investasi.

Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani angkat bicara mengenai tindakan premanisme terhadap proyek pabrik BYD.

Foto: BPMI Setpres

Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani angkat bicara mengenai tindakan premanisme terhadap proyek pabrik BYD.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani angkat bicara mengenai tindakan premanisme terhadap proyek pabrik BYD di kawasan industri Subang, Jawa Barat. Rosan mengaku telah mendapatkan laporan terkait aksi premanisme tersebut. 

"Kami mendapatkan laporannya dan kami berkoordinasi dengan Kapolri dan juga dengan pemerintah daerah," ujar Rosan usai konferensi pers capaian realisasi investasi kuartal I 2025 di Gedung Ismail Saleh, Kantor Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Jakarta, Selasa (29/4/2025).

Rosan menilai hal tersebut dapat mencoreng iklim investasi Indonesia. Rosan menyampaikan tindakan premanisme tersebut tidak sejalan dengan upaya pemerintah yang tengah gencar mendorong peningkatan investasi. 

"(Koordinasi) ini untuk memastikan hal-hal ini jangan terjadilah," sambung Rosan. 

Rosan menastikan akan terus memantau perkembangan situasi di kawasan industri Subang. Rosan tak ingin aksi premanisme justru akan memberikan citra yang kontradiktif dalam upaya menarik investor ke Indonesia.  

"Karena ini memberikan dampak yang negatif ya terhadap investasi yang masuk. Jadi kami pun benar-benar memantau langsung," lanjut Rosan. 

Rosan juga menindaklanjuti laporan tersebut kepada seluruh jajaran BKPM. Rosan meminta tim BKPM untuk segera berkoordinasi dengan Polri dan Pemda dalam mengatasi persoalan tersebut. 

"Saya juga sudah perintahkan untuk semua laporan ini kita juga berkoordinasi langsung, baik dari Kapolri, Kapolda, Kapolres, bahkan Kapolsek. Kami sudah berkoordinasi untuk memastikan hal-hal ini tidak boleh terjadi lagi," kata Rosan. 

Read Entire Article
Berita Republika | International | Finance | Health | Koran republica |